Pilkada

Gubernur Babel Terpilih Siap Lawan Anak Yusril di MK

Gubernur Provinsi Bangka Belitung terpilih Hidayat Arsani menyatakan siap melawan sidang gugatan pasangan calon Gubernur Babel No. 1 Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal.

Hari Terakhir Sidang Putusan Dismissal, MK Bacakan 152 Perkara Sengketa Pilkada

MK kembali menggelar putusan sela atau dismissal untuk 152 dari 310 perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota (PHPU-Kada) atau sengketa Pilkada 2024

Dari 9 Sengketa Pemilihan Gubernur yang Dibacakan MK Kemarin, Hanya Pilkada Bangka Belitung Lanjut Persidangan

Hanya Provinsi Bangka Belitung dengan nomor putusan 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dinyatakan memasuki tahap pembuktian

MK: Gugatan Risma-Gus Hans tidak Dapat Dilanjutkan

Gugatan sengketa hasil Pilkada Jawa Timur 2024 yang diajukan pasangan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta tidak dapat dilanjutkan.

MK Gugurkan Seluruh Permohonan Sengketa Pilkada Sumatera Utara, Sidang Tak Dilanjutkan

Majelis Hakim Konstitusi menilai pasangan Edy-Hasan Basri yang bertindak sebagai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

MK Tolak Sengketa Pilkada Dumai, Kemenangan Paslon Usungan NasDem Paisal-Sugiyarto Sah

KOMISIONER KPU Riau Nugroho Noto Susanto mengonfirmasi Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan sengketa Pilkada Kota Dumai dalam perkara Nomor Reg: 89/PHPU.BUP-XXIII/2025. 

MK Menyatakan Permohonan Sengketa Gugatan Pilkada Papua Selatan Gugur

MK menyatakan permohonan gugatan Pilkada Gubernur Papua Selatan gugur. Permohonan itu diajukan oleh Koordinator Nasional Perhimpunan. 

Daftar Perkara yang akan Diputus Dismissal Hari Ini

Sembilan hakim MK akan memutuskan mana permohonan sengketa yang lanjut ke tahap pembuktian dan mana perkara yang kandas atau terhenti di tengah jalan.

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada Jateng

Suhartoyo mengatakan bahwa keputusan tersebut telah melalui proses rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang dilakukan pada Kamis, 30 Januari 2025 lalu. 

MK akan Unggah Salinan Putusan Dismissal

Suhartoyo mengatakan pihaknya akan mengunggah salinan putusan tersebut paling lambat dua hari setelah dibacakan.

300 Kepala Daerah Dilantik Serentak setelah Putusan Dismissal MK

Kendati demikian, pihaknya akan mengadakan rapat ulang kembali dengan para penyelenggara pemilu dan Kemendagri untuk menyikapi putusan dismissal MK hari ini.

Presiden Prabowo Pilih 20 Februari untuk Pelantikan Kepala Daerah

Presiden Prabowo Subianto telah memilih 20 Februari 2025 sebagai tanggal pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024.

Partisipasi Pemilih Pilgub 71,39 persen dan Pilbup 74,41 persen

Menurutnya, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 mengalami penurunan dibandingkan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2024

Penundaan Pelantikan Kepala Daerah Salahi Aturan

Toha menjelaskan kesimpulan RDPU tersebut memang mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 27/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa pelantikan kepala daerah secara serentak.

DPR Panggil Pemerintah Bahas Pengunduran Waktu Pelantikan Kepala Daerah

Rencana pengunduran pelantikan kepala daerah pada 18-20 Februari 2025 itu menyalahi aturan.

Alasan Mendagri Menggabungkan Pelantikan Kepala Daerah tidak Bersengketa dengan Putusan Sela di MK

Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa MK  digabung dengan kepala daerah terpilih yang perkaranya gugur dalam putusan sela

Kapan Pelantikan Kepala Daerah Hasil Putusan MK?  Wamendagri Sebut Pelantikan Kepala Daerah sebelum Ramadan

Wamendagri) Bima Arya mengatakan bahwa Pemerintah berupaya mempercepat pelantikan kepala daerah, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang lebih awal dari jadwal semula 

Luthfi-Taj Yasin tak Dilantik 6 Februari 2025

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa-Hendrar Prihadi menggugat hasil Pilkada Jateng 2024 ke MK.

Wali Kota Makassar Merasa Dirugikan Rencana Pelantikan Kepala Daerah tidak Serentak

WALI Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, mengungkapkan keprihatinannya terkait rencana pelantikan kepala daerah yang tidak serentak.

DPR: Pelantikan Kepala Daerah Bertahap Miliki Legitimasi Yuridis

Rifqy juga menjelaskan bahwa UU Pilkada mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut terkait pelantikan kepala daerah.

Seni Mendengarkan di Era Digital

Desain Pendidikan Profesi Guru

Selaraskan Kurikulum, Pengajaran, dan Penilaian demi PM

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting