Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
MENARIK saat berdiskusi dengan para pemilih pemula di Aceh, Yogya, Ambon, dan Jakarta untuk membicarakan seputar masalah praktik berdemokrasi di Indonesia. Arus diskusi mengerucut pada bahasan tentang akuntabilitas penyelenggaraan PEMILU, sebaran informasi hoaks, dan pengaruhnya pada kualitas hasil PEMILU. Ada yang mencemaskan, mengagetkan sekaligus membanggakan.
Saya tidak berani menempatan para pemilih pemula tersebut sebagai kelompok rentan. Sebaliknya, mereka memiliki potensi, penuh kejutan yang tidak mudah bisa terbaca oleh saya, generasi yang sudah lebih dari setengah abad. Saya optimis, kehadiran mereka mampu mendorong gerobak demokrasi untuk melaju kedepan.
Saya membuka telinga lebar-lebar mendengarkan kegelisahan mereka dalam diskusi. Apa saja concern mereka sebagai pemilih pemula, berikut adalah cuplikan pendeknya.
Para pemilih pemula paham, bahwa sistem keterwakilan yang digunakan selama ini, adalah ikhtiar maksimal bagi Rakyat sebagai pemilik suara yang punya aspirasi. Ini salah satu wujud dari sistem demokrasi. Ada peran sebagai wakil rakyat yang akan menjadi penyalur aspirasi warga. Ada pemimpin daerah dan Presiden yang akan menjalankan program untuk memenuhi kebutuhan warga. Mulai dari kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan, ekonomi, keamanan, beribadah. Mereka tidak menyebut memenuhi ”kesejahteraan” warga. Itu cita-cita semua orang yang sulit diwujudukan.
Para wakil Rakyat, Pemimpin Daerah serta Presiden, mereka semua akan dipilih Rakyat melalui sistem Pemilu. Lumrahnya, sebelum dipilih, perlu ada proses dialog intens dengan warga sebagai pemilih dan akan diwakilinya dong. Kenyataanya, dialog, tukar pendapat seperti itu jarang sekali terjadi. Apesnya, informasi yang tersebar di telinga para pemilih pemula adalah hanya seputar uang dan janji lain yang akan diberikan jika mereka memilih sang calon.
Mereka bertanya, mengapa tidak pernah ada pendidikan politik bagi para calon pemilih agar lebih paham sistem pemilu, cara menilai calon, mekanisme kampanye di akar rumput dan seterusnya. Hal itu juga penting diberikan kepada mereka yang akan dipilih. Sehingga tidak hanya sekedar memasang baliho, memberikan janji yang terkadang di luar nalar para pemilih pemula.
Meski pendidikan politik praktis itu jarang bisa diperoleh, mereka pernah belajar melalui sistem pemilihan Ketua OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) di Sekolah. Ada yang berperan sebagai panitia pemilih, ada proses penjaringan calon yang akan dipilih, ada pengumpulan indentitas calon pemilih, ada mekanisme pemilihan yang disepakati bersama, hingga ketentuan waktu pemilihan.
Ada cerita menarik dari salah satu siswa. Ketika semua persyaratan itu sudah dipenuhi, tiba-tiba muncul instruksi dari para pengelola Sekolah. Isinya, selain murid-murid, para guru akan punya hak suara. Anehnya, satu orang guru memiliki 10 suara. Sementara satu murid satu suara. Ketentuan itu dibuat untuk menjamin bahwa Ketua OSIS terpilih, bisa selaras dengan aspirasi para guru di sekolah.
Panitia pemilihan yang berusaha agar proses pemilihan berjalan fair tidak berdaya. Ternyata, sistem yang sudah diniatkan fair, bisa diubah oleh otoritas lain atas dasar kuasa yang dimilikinya.
Para pemilih pemula mengeluh akan minimnya kehadiran para pihak yang terlibat dalam PEMILU dalam ruang-ruang perjumpaan di komunitasnya. Akibatnya, muncul sikap apatis, abai, tidak mau tahu. Soal Pemilu, mereka hanya tahu bahwa di jalan-jalan ada gambar calon DPRD, DPR RI, DPD maupun Calon Presiden. Tetapi tidak tertarik membaca agenda para calon. Kadang hanya menertawakan gambar-gambar di dalam poster yang menurut mereka lucu, ketahuan banget hasil rekayasa digital.
Meski begitu, mereka merasa kurang nyaman jika sikap ketidakpeduliannya dikaitkan dengan anggapan bahwa mereka tidak paham essensi penting dari Pemilu, sebagai pilar penting dalam demokrasi. ”Kami bisa belajar dari internet dengan cepat dan mudah kok," ujarnya. Tapi, Pemilu itu dianggap belum menjadi ”hajatan” mereka.
Belum yakin bahwa aspirasi para pemilih pemula itu bisa dipahami, dan dipenuhi oleh para wakil yang akan dipilihnya nanti, juga menjadi temuan diskusi. ”Membicarakan aspirasi masing-masing saja belum pernah, bagaimana akan dipenuhi?” ujarnya penuh skeptis. Para pemilih pemula juga merasa bahwa kehadiran beberapa calon berumur muda usia, tidak menjamin bisa memikat minat mereka untuk memilih. Umur boleh muda, tapi kalau karakternya feodal, maka hal itu pasti tidak akan menarik.
Dari Ambon dan Aceh, muncul kekhawatiran dari kalangan anak muda yang pernah terluka oleh konflik di masa lalu. Jika PEMILU bisa menimbulkan kegaduhan dan konflik, maka itu adalah ancaman buruk bagi demokrasi. Peristiwa apapun yang berpotensi menimbulkan konflik harus dicegah.
Para pemilih pemula berani menjamin bahwa mereka adalah generasi muda tangguh yang tidak akan mudah terpapar oleh sebaran informasi dan berita hoaks. Bagi mereka, berita-berita bohong itu mudah untuk dideteksi. ”Generasi kami melek teknologi, kami paham carannya, sehingga tidak akan mudah terpapar," ujar Destika Gilang, seorang pegiat anti fitnah dari Banda Aceh.
Mereka juga menyanggah sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa pilihan anak-anak muda bisa dipengaruhi oleh tampilan, gaya para calon yang gemar bergaya seperti anak muda. Gaya dan perilaku yang sengaja dibuat-buat agar mirip seperti anak muda itu adalah gimik, lucu bahkan manipulatif. Anak muda tidak akan mudah diperdaya oleh tampilan penuh kepura-puraan seperti itu.
Ketika para pemilih pemula bersikap apatis, tidak peduli, membiarkan praktik kecurangan dan permainan kotor para penyelenggara dan para kontestan, hingga muncul keyakinan bahwa Pemilu tidak akan mengubah apa-apa dalam hidup mereka, maka sikap semacam itu sudah menkhawatirkan. Ini perkara serius yang harus segera ditangani, karena akan berpengaruh pada kualitas hasil PEMILU.
Dari Aceh, saya terharu ketika mendengar pernyataan salah satu peserta yang tidak mempertentangkan masalah demokrasi dengan Agama. Dia mengatakan bahwa pilihan terhadap demokrasi, justru bisa memudahkan dan menjamin dirinya dalam menjalankan seluruh ajaran Agama secara baik dan sempurna.
Masih ada waktu bagi kita untuk memperbaiki setiap kesalahan. Ketika demokrasi telah dipercaya sebagai salah satu jalan memperoleh kemaslahatan, maka hasilnya tidak akan datang tiba-tiba secara gratis. Kualitas hasilnya akan dipengaruhi oleh integritas para pemangkunya. Demokrasi akan berarti, jika kita semua bisa taat pada aturan main yang telah disepakati dalam Konstitusi. (*)
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
MUHAMMADIYAH memberlakukan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Kalender ini menerapkan prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia, ini aplikasinya
SETELAH 12 hari perang Iran-Israel, Pemerintah Iran mengumumkan gencatan senjata. Langkah ini diambil diharapkan akan mampu membangun perdamaian di muka bumi.
Dalam konteks global, keseragaman waktu mempermudah perencanaan kegiatan, baik dalam ranah keagamaan, pendidikan, maupun ekonomi.
Muhammadiyah secara resmi memberlakukan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Kalender tersebut menerapkan prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia.
BADAN Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) menggandeng PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX) untuk mendukung transformasi digital berbasis nilai.
MUHAMMADIYAH merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, memiliki sejarah dan dinamika yang panjang serta kompleks dalam penentuan awal bulan Hijriah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved