Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
SEORANG teman bertanya memangnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bakal jadi calon wapres Ganjar Pranowo? "Mungkinkah Megawati memberikan karpet merah kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)?"
Pertanyaan itu diajukan setelah ia mengamati gerakan politik yang hari-hari belakangan ini sulit ditebak karena penuh dengan kejutan dan dinamika. Beberapa hari lalu tanpa disangka AHY bertemu dengan petinggi PDIP, antara lain dengan Hasto Kristiyanto, sekjen partai merah tersebut.
Padahal jauh sebelumnya Hasto pernah bilang bahwa PDIP sampai kapan pun tidak sudi berkoalisi dengan Partai Demokrat (juga PKS). Sampai sedemikian jauh, bukan lagi rahasia, Ketua Umum PDIP Megawati selama ini memelihara 'perang dingin' dengan SBY. Jadi wajar jika sang teman memunculkan pertanyaan, "Mungkinkah Mega memberikan karpet merah kepada SBY?"
AHY bakal menjadi cawapres buat Ganjar? Sepertinya sih enggak mungkin. Kalaulah PDIP nekat menduetkan AHY dengan Ganjar, hasilnya sangat mungkin bisa jeblok. AHY belum wayahe (waktunya) menjadi wakil presiden. Bakal calon pun belum pantas.
Jika pun PDIP mengundang AHY tempo hari, mungkin baru sekadar ingin membujuk AHY agar berkoalisi ke PDIP dengan kompensasi ia akan dijadikan menteri di pemerintahan Ganjar jika terpilih menjadi presiden. Iming-iming lain yang (mungkin) diberikan PDIP kepada AYH adalah kepastian bahwa peninjauan kembali (PK) Moeldoko atas Partai Demokrat ditolak Mahkamah Agung.
Dengan begitu posisi AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat tetap aman. Ia bisa menapaki kariernya sebagai politikus sehingga pada 2029 sudah berstatus 'layak' menjadi calon presiden.
Bagi AHY pilihan itu tentu lebih menguntungkan dan rasional daripada memaksakan diri dan melampiaskan nafsu besarnya menjadi cawapres namun ujung-ujungnya ambyar. Dia harus belajar dari pengalaman 2017 di DKI Jakarta; gagal jadi gubernur.
Buat SBY sendiri, skenario di atas bisa dijadikan momentum untuk menebus dosa besarnya kepada Megawati yang pernah dikhianatinya pada 2004. Kalau benar-benar itu yang terjadi, sayap Anies Baswedan patah satu, dong? Tidak bisa terbang lagi. Ibarat pesawat terbang, Partai NasDem dan PKS siap-siap cari bandara terdekat agar bisa landing darurat.
Partai Golkar masih bisa digandeng untuk penyelamatan. Persoalannya semudah itukah? Dalam politik sesuatu yang tidak mungkin, bisa menjadi mungkin. Kita tunggu saja. Apakah kemungkinan-kemungkinan di atas gara-gara cawe-cawe Jokowi? Entahlah.
Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
"Menurut saya dalam logika kita berpikir berbangsa dan bernegara tidak etis, banyak kritik dan saran dituangkan dalam sesuatu yang lebih baik,"
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Hinca mengatakan tetap menghormati usulan Cak Imin. Namun, Partai Demorkat tetap mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.
Anggota DPR AS meminta salinan lengkap "birtday book" yang disebut memuat puisi dan gambar dari Donald Trump.
AHY menyebut keputusan MK itu akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat.
Dukungan tersebut sejalan dengan pandangan AHY mengenai perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama di kalangan pemuda.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan perumahan kunci ketahanan kota hingga inklusi sosial.
Menko AHY paparkan tiga langkah konkret atasi urbanisasi dan krisis iklim global di Forum BRICS, fokus pada keadilan sosial, lingkungan, dan infrastruktur berkelanjutan.
Semua pembangunan, baik di Jawa maupun luar Jawa, selalu berawal dari satu hal, lahan. Kalau status lahan tidak jelas, tidak akan ada yang berani membangun.
Sebanyak 1.120 sertipikat diserahkan langsung ke transmigran oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved