Menanti Langkah Lanjutan Luhut Pandjaitan Bereskan Sengkarut Minyak Goreng

Lima bulan sudah harga minyak goreng di pasaran masih bertengger di kisaran Rp25.000 setiap liternya. Harga tersebut jauh dari harga yang dipatok oleh pemerintah, di angka Rp14.000.Berbagai kebijakan Kementerian Perdagangan untuk pengendalian harga dan pasokan minyak goreng tidak pernah terwujud.

Kementerian yang dipimpin Muhammad Lutfi sepertinya takluk di tangan pelaku industri minyak goreng yang dikuasai oleh segelintir pengusaha besar. Tetapi, Sang Menteri Perdagangan dalam beberapa kesempatan menepis anggapan tersebut dan memastikan dirinya tidak akan bisa diatur oleh mafia.

Di sisi lain, jutaan ibu rumah tangga dan pelaku usaha kecil menjerit atas realitas harga di pasaran. “Saya merasa tidak ikhlas saat mengeluarkan uang Rp25.000 untuk 1 liter minyak goreng,” ucap seorang ibu. “Usaha makanan ringan saya terpaksa tutup karena minyak goreng masih mahal,” ujar seorang pelaku UKM.

Jeritan warga biasa itu sangat beralasan. Sebagai negara produsen crude palm oil atau CPO terbesar di dunia, Indonesia dinilai telah gagal memenuhi kebutuhan minyak goreng warganya dengan harga keekonomian.

Pengusaha besar lebih suka menjual CPO-nya ke luar negeri, karena margin keuntungan lebih besar dibandingkan dengan memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Baca juga: Harga Migor Curah di Cianjur Rerata Di Atas HET

Aturan domestic market obligation sebesar 20% yang diberlakukan Kementerian Perdagangan pun mereka langgar. Akibatnya suplai dalam negeri tetap saja langka. Harga minyak goreng curah tak bisa di Kisaran Rp11.500 per liternya dan harga minyak goreng kemasan tak sudi di angka Rp14.000 di tangan konsumen dalam negeri.

Baca juga: Subsidi Minyak Goreng Curah Berakhir 31 Mei, Diganti Kebijakan DMO-DPO

Keserakahan sepertinya sudah menjadi tabiat pengusaha industri minyak goreng dalam negeri. Mereka sepertinya lupa bahwa selama ini pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan dan kebijakan subsidi bagi pelaku usaha minyak goreng ini.

Padahal, jutaan hektare perkebunan kelapa sawit yang mereka kelola adalah buah dari kebijakan negara meskipun mendapat penentangan dari negara lain atau LSM yang mengaitkannya dengan isu lingkungan hidup.

Baca juga: LCW Disebut Punya Backing Politik Pengaruhi Kebijakan di Kemendag

Enak saja mereka mengambil manfaat dengan keuntungan besar, sementara di sisi lain masyarakat menjerit akibat kelangkaan minyak goreng di pasaran dalam negeri.

Hingga Presiden Jokowi geram Melihat harga minyak goreng yang tak kunjung turun di pasaran itu. Presiden membuat kebijakan larangan ekspor CPO yang diberlakukan pada 28 April 2022.

Baca juga: Blusukan, Presiden Temukan Harga Minyak Goreng Sudah Rp14 Ribu/liter

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022. Namun sayang, penyelundupan minyak goreng masih saja terjadi. Bahkan kebijakan itu berdampak langsung kepada pelaku usaha perkebunan sawit yang dikelola rakyat. Harga sawit tentu anjlok hingga di bawah Rp1.000 setiap kilogramnya. Akhirnya presiden mengizinkan kembali keran ekspor CPO dan sejumlah turunannya mulai Senin 23 Mei 2022.

Apakah negara sudah kalah dengan mafia minyak goreng?  Kita semua berharap tidak, meski harus diakui salah satu institusi negara yakni Kementerian Perdagangan sudah tidak sanggup lagi mengidealkan harga minyak goreng di dalam negeri.

Jurus selanjutnya yang dilakukan Presiden ialah menunjuk Menteri Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk ditugasi mengurus tata kelola minyak goreng.

Baca juga: Kepercayaan Baru, Luhut Diperintah Bereskan Sengkarut Minyak Goreng

Luhut pun bergerak cepat dengan mewajibkan perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia untuk memiliki kantor pusat di Indonesia. Tidak itu saja. Perusahaan sawit harus diaudit. Audit rencananya akan dilakukan pada Juni ini. Jika itu dikerjakan maka hal tersebut merupakan kali pertama terjadi dalam sejarah persawitan Indonesia.

Nah, jika demikian selama ini, sudah berapa triliun rupiah pajak sawit yang seharusnya masuk ke kas negara raib dinikmati pengusaha nakal dan negara lain. Lalu apa kerja kementerian yang mengurusi sawit selama ini?

Dari Luhut, kita akhirnya juga tahu bahwa masih banyak perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia, kantor pusatnya berada di luar negeri. Itu membuat Indonesia kehilangan potensi pendapatan pajak. Ini sungguh tragis!

Bayangkan, kata Luhut, ada perusahaan yang punya 300-600 hektare yang kantor pusatnya di luar negeri. Mereka juga membayar pajak di luar negeri.

Narasi pesimistis

Di balik penunjukan Luhut untuk memenuhi tata kelola minyak goreng nasional, masih saja ada pihak yang pesimistis bahwa langkah Presiden Jokowi tersebut akan membuahkan hasil.

Pengamat kebijakan publik Narasi Institute Ahmad Nur Hidayat menyebutkan sedikitnya ada dua penyebab Menteri Luhut tidak akan mampu menurunkan harga minyak goreng. Pertama, Luhut dinilai tidak independen ketika berhadapan dengan para pengusaha minyak nabati tersebut. Pasalnya sejumlah tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebelumnya, punya kedekatan khusus dengan Menteri Luhut. *Tiga tersangka seperti komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia yakni MPT, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, SM, dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas yakni PTS, dinilai punya kedekatan dengan Menteri Luhut,* kata Nur Hidayat.

Baca juga: PDIP Sebut Luhut Punya Konflik Kepentingan Urusi Sengakrut Minyak Goreng

Biar saja waktu yang membuktikannya, yang jelas masyarakat hingga saat ini belum merasakan harga minyak goreng di titik ideal.

Urusan minyak goreng memang tidak sederhana. Harus diakui selama ini produk strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak itu belum dikelola dengan benar. Jutaan orang terlibat di industri ini. Pun semua masyarakat butuh minyak goreng.

Dan jika ditelaah lebih lanjut kisruh harga minyak goreng di masyarakat ini, sebenarnya disebabkan oleh segelintir orang yang menguasai hulu dan hilir industri kelapa sawit baik di sektor produksi ataupun distribusi.

Koperasi sawit

Mungkin patut menjadi pertimbangan bahwa sawit yang merupakan salah satu unggulan produk pangan Indonesia ini tidak diserahkan kepada swasta murni yang memegang kredo memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit Mansuetus Darto yakin masalah kelangkaan minyak goreng yang dihasilkan dari kelapa sawit di dalam negeri akan berulang di masa mendatang.

Hal itu bisa ditanggulangi, jika pemerintah memperkuat koperasi petani sawit atau badan usaha milik negara untuk mengembangkan pemurnian minyak goreng atau refinery baik skala mikro maupun skala besar.

Hal itu sangat masuk akal dan beralasan. Jika segelintir orang itu yang sangat menentukan kelangsungan industri kelapa sawit Indonesia, bisa membahayakan keamanan dan politik dalam negeri.

Kita semua juga tentu tahu. Kelapa sawit dan turunannya tidak saja dibutuhkan untuk pangan, namun juga untuk kebutuhan energi di masa depan.

Sudah saatnya mindset kita atau pengelola negeri untuk berubah. Lebih mementingkan bangsa dan negara ke depan, bukan untuk kepentingan pribadi dan kartel yang polah tingkahnya sering kali merugikan negara.

Ayo wani ngalah, luhur wekasane.  Kita berani mengalah demi kepentingan bersama adalah sikap yang luhur. Wasalam.