PRESIDEN Joko Widodo, bersama dengan Gubernur se-Indonesia baru saja melakukan prosesi penyatuan tanah dan air di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) pada senin (14/3). Tanah dan air yang dibawa oleh seluruh Gubernur tersebut disatukan dalam wadah bernama Kendi Nusantara. Prosesi penyatuan tanah dan air itu mengandung makna penting secara filosofis. Tanah-air bagi rakyat Indonesia tidak dipandang sebagai dua kata yang berlainan, melainkan sudah menyatu menjadi kesatuan pengucapan yang genial.
Sebagian pakar khususnya pakar sejarah, mengatakan bahwa konsep “air” di sini, sebenarnya merujuk pada laut sebagai teritorial penting yang melekat dalam sanubari rakyat Indonesia sebagai bangsa maritim. Dan ungkapan ini tidak banyak dijumpai di negara lain. Sebab, negara lain seringnya hanya menyebutkan unsur daratan/tanah untuk menunjuk kampung halamannya. Di Eropa misalnya, yang berlaku dan populer adalah istilah fatherland, motherland dan homeland. Padahal, hampir sebagian besar negara Eropa sebenarnya juga memiliki unsur air (laut). Demikian halnya, dengan negara-negara di Asia dan Kepulauan Pasifik yang tidak menyertakan unsur air sebagai unsur kolektif teritorial dan kebangsaanya.
Sedangkan bagi Indonesia, pengucapan “tanah-air” sudah sedemikian melekat, dan menjadi kata ganti bagi nama Indonesia. Misalnya bagi orang Indonesia yang hendak pulang dari luar negeri, mengucapkan “kembali ke tanah air”. Karena itu, prosesi penyatuan tanah dan air dalam kendi nusantara di titik nol IKN, hendaknya tidak dipandang sebagai prosesi simbolik. Melainkan, sebagai penanda akan pentingnya menyatukan ikatan kebangsaan untuk menyongsong peradaban di ibu kota yang baru.
Peradaban baru
Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara bukan sekadar pergantian wilayah administratif pusat pemerintahan. Tetapi, juga sebagai spirit untuk merekatkan simbol kebangsaan, pemerataan populasi dan pemerataan ekonomi. Ibu kota baru adalah spirit baru, paradigma berfikir yang baru, serta akselerasi pembangunan baru. Sehingga, mampu melahirkan peradaban baru yang menyempurnakan peradaban lama yang tinggi.
Dalam hal ini, pemilihan lokasi IKN Nusantara di Kalimantan Timur, jelas mewakili spirit itu semua. Secara geografis, Kalimantan terletak di tengah Indonesia, yang tidak terlalu ke barat, juga tidak terlalu ke timur. Hal ini, memungkinkan perubahan cara pandang terhadap jarak menjadi relatif. Khususnya, bagi masyarakat di Indonesia bagian timur, yang selama ini menilai Jawa (Jakarta) yang terlalu condong ke wilayah bagian barat yang padat populasi.
Selain itu, keberadaan IKN Nusantara di Kalimantan Timur juga memungkinkan terbentuknya struktur mentalitas masyarakat yang baru, dan menggantikan struktur yang lama. Dalam kurun waktu antara 20 sampai dengan 30 tahun ke depan, masyarakat yang mendiami pulau Jawa atau yang dalam hal radius dekat dengan Jakarta seperti di Jabodetabek misalnya, mungkin tidak lagi memiliki label sebagai masyarakat kota atau bercorak modern. Kejumawaan status geografis, yang melekat dalam pandangan struktural tentang label masyarakat daerah dan pusat kota, dengan sendirinya akan bergeser dan digantikan menjadi masyarakat perkotaan baru disekitar IKN Nusantara.
Sementara dalam aspek sosiologis, masyarakat adat asli yang terdapat di sekitar wilayah IKN adalah masyarakat berkebudayaan tinggi, dan dikenal sangat toleran seperti masyarakat suku Dayak. Kondisi tersebut, merupakan habitat ideal bagi tumbuhnya penekanan terhadap nilai keragaman budaya dan agama di Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Stefano Bartolini, bahwa ibu kota negara adalah komponen yang signifikan menggambarkan identitas nasional.
Sedangkan dalam aspek pemerataan ekonomi, IKN Nusantara diharapkan mampu menstimulasi tumbuhnya kekuatan ekonomi baru. Dalam hal ini, kita dapat menaruh optimisme terhadap proyeksi tumbuhnya kota-kota besar baru sebagai penyangga IKN Nusantara. Kota-kota baru yang dimaksud, tidak selalu harus dipersepsikan sebagai "The New Jabodetabek" yang secara teritorial berhimpitan dengan IKN. Melainkan, daerah penyangga baru yang berbasis di pulau terdekat dengan Kalimantan, seperti Sulawesi dan pulau lain di Indonesia bagian timur.
Tumbuhnya kota jasa dan kota industri yang baru, pada gilirannya akan melahirkan geliat pemerataan ekonomi secara merata. Selain itu, lokasi IKN yang relatif masih kosong, mendorong terjadinya pengisian ruang yang memungkinkan pemerataan populasi yang sesuai dengan konsep radiant city.
Dengan demikian, diharapkan pulau Jawa tidak lagi menjadi gravitasi tunggal bagi perekonomian dan populasi di Indonesia. Sehingga, ke depannya terjadi keseimbangan dan pemerataan ekonomi yang sangat diperlukan untuk menopang, serta mengakselerasi konsep pembangunan berkelanjutan. Terlebih, dukungan ekologis di wilayah yang masih hijau ini memungkinkan lahirnya transformasi pembangunan yang selaras dengan alam.
Lingkungan semacam itu, sangat diperlukan sebagai media bagi lahirnya intelligent city yang merupakan bagian penting konsep smart city. Tinggal bagaimana semua pihak mendorong dan mentransformasi komunitas menjadi lebih kreatif, lebih inovatif, dan terlibat dalam proyek-proyek pengembangan komunitas pintar, guna mendorong terciptanya suasana kota yang saling terkoneksi melalui dukungan teknologi.
Sejauh ini, dalam beberapa aspek sebagaimana disebutkan tadi, IKN Nusantara sudah memenuhi standar sebagai pintu masuk peradaban baru Indonesia masa depan. Di lain pihak, banyak pelajaran berharga yang dapat kita petik dari pemindahan ibu kota yang pernah dilakukan oleh banyak negara didunia.
Pelajaran berharga
Sederet pelajaran berharga itu di antaranya ialah, terjadinya pembengkakan anggaran dalam hal pembangunan dan pengembangan ibu kota baru dari yang semula direncanakan. Hal ini, sebagaimana pernah dialami oleh beberapa negara seperti Malaysia (Putrajaya) dalam tahun anggaran 1996, Brazil (Brasilia) tahun 1955, dan Australia (Canbera) tahun 1911. Selain itu, dalam aspek politis, tantangan terbesar ialah berkenaan dengan komitmen pemimpin negara. Mengingat, durasi yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota negara seperti yang dialami negara lain rata-rata lebih dari 10 tahun.
Praktis, dalam kurun waktu tersebut juga terjadi peralihan kepemimpinan. Bila komitmen terhadap pembangunan IKN Nusantara tidak dilakukan secara estafet, maka pembangunan bisa berlarut-larut. Hal ini, tidak saja akan mengakibatkan membengkaknya anggaran. Lebih dari itu komitmen politik untuk menyelesaikan permasalahan populasi, pemerataan ekonomi, dan permasalahan disparitas antardaerah menjadi terhambat.
Karena itulah, seyogianya pembangunan IKN ini dilihat sebagai langkah penting jangka panjang, yang harus didukung oleh kebijakan lintas kepemimpinan. Siapapun presidennya nanti, pembangunan IKN Nusantara harus terus dipacu sebagai bagian penting solusi memecahkan persoalan bangsa. Kita tidak boleh kalah oleh puluhan negara yang dalam beberapa dekade terakhir telah sukses memindahkan ibu kotanya. Setidaknya, dalam 100 tahun terakhir ini terdapat lebih dari 30 negara yang sukses memindahkan ibu kota negaranya. Masih terdapat puluhan negara lain di dunia, yang saat ini tengah mewacanakan pemindahan ibu kota dengan ragam problem yang dihadapi.
Dalam hal ini, Presiden Jokowi sudah berfikir dan melangkah secara tepat melalui serangkaian upaya untuk memindahkan IKN. Saya berharap, semoga Indonesia mampu untuk menjawab segala tantangan dan memformulasikan ide untuk menyambut lahirnya harapan dan peradaban baru di IKN Nusantara.
