Masih Banyak PR Sebelum Sekolah Kembali Dibuka

PEMERINTAH berencana membuka kembali sekolah di awal 2022 walaupun varian omikron sudah masuk ke negeri ini. Tidak bisa dibantah masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dipenuhi, agar tercipta sekolah yang nyaman serta aman bagi siswa dan guru. 

Laporan terbaru UNICEF di Agustus 2021 menyebutkan bahwa sepertiga anak di seluruh dunia terhambat untuk mendapatkan akses menuju pendidikan karena pandemi covid-19. Dalam laporan berjudul The Remote Learning Reachibility, UNICEF menjelaskan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang disebut sebagai alternatif untuk kegiatan belajar-mengajar selama ini, nyatanya tidak berjalan efektif. Itu karena masih banyak anak-anak yang sulit untuk memperoleh pendidikan, terutama dari keluarga tidak mampu di daerah-daerah dengan keterbatasan akses digital dan teknologi. 

Seperti di negara-negara lain, Pemerintah Indonesia telah menegaskan risiko learning loss atau kehilangan kesempatan belajar bagi anak-anak yang akan merugikan kesempatan masa depan bangsa. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) dan Menteri Agama melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri telah memutuskan agar sekolah-sekolah kembali buka secara bertahap dan memberlakukan pertemuan tatap muka (PTM) Terbatas pada tahun ajaran 2021-2022. Tentunya pembukaan itu dengan tetap mematuhi/mengikuti protokol kesehatan. 

Selain itu PTM yang dilaksanakan secara bertahap ini, diawasi gugus tugas covid dan atas izin dinas pendidikan di daerah. Salah satu alasan mulai diberlakukan PTM ini karena vaksinasi untuk anak usia sekolah dasar (6-12 tahun). Dengan dibuka kembali diharapkan bisa mengejar penurunan capaian belajar yang telah dilakukan selama ini dengan daring maupun belajar di rumah. Pembelajaran secara daring serta kurangnya kualitas dan fasilitas bagi anak yang menjalankan PJJ, merupakan problema yang dihadapi pada masa pandemi.

Ancaman laten
 
Di sisi lain, kebijakan pelaksanaan PTM terbatas seharusnya masih belum bisa dilaksanakan sepenuhnya di seluruh wilayah di Indonesia. Masuknya varian baru, omikron yang diumumkan pemerintah akhir Desember 2021 membuat banyak pihak jadi khawatir. Intensitas dalam berinteraksi di dalam kelas inilah yang dikhawatirkan orang tua dan para guru.
 
Terkait sisi kebijakan, aturan yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam menyikapi PTM terbatas yang disarankan oleh Kemendikbudristek, ternyata berbeda-beda. Hal itu dilakukan karena disesuaikan dengan kebijakan daerah berpedoman pada kajian dan pembaruan data covid yang dikeluarkan oleh Tim Satgas Covid di daerah masing-masing. Terlebih saat ini dengan hadirnya omikron ke Indonesia. Beberapa pihak bahkan menyarankan agar PTM terbatas ini ditunda sampai ada kejelasan tentang kondisi penurunan angka penularan covid, dan peningkatan jumlah vaksinasi bagi tenaga pendidik di daerah.   
 
Survey Kesiapan Sekolah Menghadapi PTM Terbatas yang dilakukan Tanoto Foundation pada Juni dan Juli 2021, misalnya, menemukan tiga hal utama yang menjadi permasalahan dalam pembukaan kembali sekolah-sekolah, yaitu; pertama, masih banyaknya sekolah-sekolah yang belum memenuhi standar kesiapan fisik sekolah yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek sebagai syarat protokol kesehatan di lingkungan sekolah.

Kedua, masih banyaknya guru-guru yang tidak menggunakan kurikulum darurat yang akhirnya membebani siswa dalam situasi belajar di masa pandemi ini. Ketiga, masih rendahnya kemampuan guru-guru untuk mengajar menggunakan teknologi dan menguasai metode pembelajaran campuran (blended learning) yang digunakan saat ini.   
 
Sekalipun pemerintah berencana untuk membuka kembali sekolah pada awal 2022, perlu ada beberapa perbaikan kebijakan dan program pendidikan untuk mendukung terciptanya praktik belajar mengajar yang aman dan nyaman bagi guru, murid, dan orang tua murid. Pertama, pemerintah perlu memberikan jaminan dan rasa aman kepada masyarakat bahwa sudah ada standard operating procedure (SOP) di tingkat sekolah yang bisa mengurangi risiko penyebaran varian-varian virus covid-19 terkini. 

Kedua, pemerintah melalui Kemendikbudristek dan Kementerian PU harus mendorong kelengkapan standar kesiapan fisik di sekolah-sekolah. Jika dimungkinkan pemerintah bisa membuka peluang kerja sama dan bantuan dari pihak-pihak luar, seperti organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga filantropi yang bisa membantu sekolah-sekolah yang membutuhkan. 

Ketiga, perlunya kewajiban bagi guru-guru untuk bisa beradaptasi dan menggunakan kurikulum yang adaptif dengan situasi pandemi ini. Keempat, Kemendikbudristek perlu meningkatkan kemampuan guru-guru sekolah dalam melakukan pengajaran campuran (blended learning) di masa depan. 

Reza Anggara, Peserta Workshop Public Speaking & Content Writing Tanoto Foundation-Media Indonesia