Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
SETELAH sempat bersaing ketat dengan Erin O’Toole dari Partai Konservatif dengan kisaran polling 31%-32%, akhirnya Justin Trudeau dari Partai Liberal kembali memenangi pemilihan federal di Kanada yang diselenggarakan Senin, 20 September 2021, dan akan menempatkan 157 anggota Partai Liberal di parlemen Kanada, tidak jauh beda dengan pemilu sebelumnya.
Pada pemilu terakhir pada 2019, Liberal meraih 157 suara dan Konservatif 121 suara. Karena Liberal bukan partai pemenang dan mayoritas pemegang kursi, proposal kebijakan Partai Liberal masih harus diamankan di parlemen. Ini yang membuat Trudeau menggelar pemilu sela untuk lebih mengonsolidasikan dukungan publik. Untuk memenangi pemilihan ini di 10 provinsi dan 3 teritori, setiap partai harus meraih dukungan minimal 170 kursi parlemen.
Sebanyak 338 anggota parlemen dipilih dari lima partai (Konservatif, Liberal, NDP, Green Party, dan Bloc Quebecois) oleh lebih dari 27 juta pemilih warga negara Kanada yang berusia di atas 18 tahun. Pemilihan sela yang diajukan dua tahun lebih cepat daripada jadwal semula 2023 ini dilaksanakan dalam suasana kewaspadaan pandemi covid-19, yang telah menewaskan 27.000 jiwa dan menembus angka kasus 1,57 juta penduduk Kanada. Dengan kemenangan Trudeau ini, secercah harapan sekaligus tantangan terkait dengan islamofobia di Kanada menjadi sebuah tanda tanya.
Islamofobia sebagai potret baru di Kanada
Berdasar sensus penduduk 2011, jumlah muslim di Kanada mencapai 3,2% dari keseluruhan populasi. Dari keseluruhan muslim tersebut, mengacu pada survei Environics 2016, mayoritas bermazhab Sunni disusul Syiah, baik 12 imam maupun Ismailiyah, dan Ahmadiyah.
Sensus terbaru 2021 tentang agama dan denominasinya baru akan dirilis Oktober 2022 nanti. Islam tercatat sebagai agama dengan pertumbuhan terpesat di Kanada dan diprediksi pada 2030 persentasenya akan mencapai 6,6% dari populasi Kanada.
Di balik wajah demografis Kanada yang berubah, demikian pula dengan makin maraknya islamofobia yang menjadi potret baru di Kanada. Islamofobia merupakan tantangan manifes yang akan menggerus mosaik keragaman budaya di Kanada kontemporer yang telah mengadopsi multikulturalisme sebagai kebijakan resmi sejak 1971 di era pemerintahan PM Pierre Trudeau, ayah Justin Trudeau.
Untuk memahami apa itu islamofobia, Richardson (2012) menawarkan definisi islamofobia sebagai seperangkat wacana, perilaku, dan struktur yang mengekspresikan perasaan cemas, takut, permusuhan, dan penolakan terhadap Islam atau muslim.
Ada definisi lain yang diajukan Garner dan Selod (2015), yaitu islamofobia sebagai bentuk rasialisme yang ditandai dengan ketakutan atau kebencian terhadap orang muslim yang menghasilkan diskriminasi, pengucilan, dan kekerasan terhadap muslim. Memasukkan Islam sebagai ras sebenarnya tidak tepat karena Islam tidak identik dengan ras, Islam bukanlah agama ras tertentu atau diperuntukkan ras tertentu.
Dalam konteks islamofobia di Kanada, beberapa ahli seperti Hanniman (2008), Rahmath, Chambers & Wakewich (2016), dan Perry (2015) merujuk kepada dominannya ketidakramahan pandangan tentang Islam, sebagaimana ditampilkan di media, penelitian sosial survei, dan penelitian akademis.
Polling yang digelar Angus Reid pada 2013 menunjukkan bahwa 54% orang Kanada memiliki pandangan yang tidak baik tentang Islam, dengan jumlah meningkat menjadi 69% di antara penduduk Provinsi Quebec. Sementara itu, polling dari Forum pada 2016 menyebutkan bahwa 28% orang Kanada tidak menyukai muslim, berbanding dengan 16% yang tidak menyukai First Nations, atau bangsa pribumi penghuni pertama tanah Kanada.
Sekularisme tidak selalu negatif bagi penerimaan dan perkembangan Islam di Barat selama jenis sekularismenya merupakan varietas lunak, yang menekankan toleransi dan liberalisme dalam bingkai demokrasi, yang dalam banyak kasus justru memfasilitasi tumbuh berkembangnya Islam, dan mengakomodasi komunitas masyarakat muslim termasuk di Kanada. Namun, berkembangnya islamofobia semakin didukung dengan berkembangnya sekularisme keras, sekularisme radikal atau dalam istilah Charles Taylor dan Jocelyn Maclure (2011) sebagai ‘sekularisme tertutup’.
Jika sekularisme keras menganggap proposisi agama secara epistemologis tidak sah dan berusaha untuk menyangkalnya sebanyak mungkin, sekularisme tertutup bukan sekadar pembubaran atas nama netralitas, melainkan juga bahkan evakuasi agama dari kehidupan publik.
Gejala ini yang muncul dan mulai menguat di Provinsi Quebec yang menolak paham multikulturalisme dan lebih memilih paham interkulturalisme untuk menjaga eksistensi tradisi dan bahasa Prancis di Kanada.
Provinsi yang dulunya dikenal sebagai French Canada ini telah mengeluarkan berbagai usul legislasi sejak 2010, mulai dengan Bill 94, Bill 60, Bill 62, hingga akhirnya Bill 21 yang bisa disahkan dan diadopsi pada 2019, yang melarang penggunaan simbol-simbol agama seperti jilbab, kippah, atau sorban bagi pegawai negeri sipil, termasuk guru, polisi, jaksa, hakim, dan pengacara pemerintah.
Semua legislasi tersebut di atas merefleksikan spirit sekularisme varian tertutup di Quebec, berbeda dengan varian lainnya seantero Kanada. Selain sekularisme garis keras, kemunculkan kelompok neofasis di Kanada juga menjadi landasan berkembangnya islamofobia. Kalangan neofasisme biasanya mencakup ultranasionalisme, supremasi rasial, populisme, otoritarianisme, nativisme, dan xenofobia.
Neofasis yang mengagungkan superioritas kulit putih akan cenderung menempatkan Islam sebagai musuh, terlebih didukung asosiasi yang kuat bahwa Islam ialah agama pendatang, dibawa kaum imigran nonkulit putih. Menariknya, muslim pertama di Kanada sebagaimana terekam dalam sensus pertama 1871 ialah muslim kulit putih, yaitu James & Agnes Love, mualaf dari Skotlandia yang bermigrasi ke Kanada pada 1851.
Hasil riset Institute for Strategic Dialogue pada 2020 menunjukkan adanya 6.352 akun Twitter, 130 halaman dan grup Facebook umum, dan 32 saluran Youtube yang mempromosikan ekstremisme Far Right yang menjangkau jutaan orang Kanada. Platform di atas potensial menjadi pintu masuk berkembangnya ideologi kebencian terhadap Islam berikut bersemainya ujaran kebencian.
Prospek islamofobia di era Justin Trudeau
Kemenangan Partai Liberal di pemilu federal pada 2015 menempatkan Justin Trudeau sebagai PM dan mengubah lanskap relasi pemerintah Kanada dengan masyarakat muslim menjadi lebih ramah dan akomodasionis. Hal yang begitu kontras dengan pemerintah sebelumnya, di bawah PM Stephen Harper dari Partai Konservatif yang mewarisi semangat pengawasan dan jaga jarak terhadap komunitas muslim imbas dari legasi Tragedi 9/11.
Untuk pertama kalinya, dua anggota parlemen muslim diangkat menjadi menteri pada 2015, yaitu Ahmed Hussein dan Miryam Monsef. Keduanya imigran dari Somalia dan Afghanistan, dan disusul dengan Omar Alghebra, imigran dari Suriah, pada 2020. Ketiganya menjadi menteri muslim di kabinet Justin Trudeau sampai pembubaran kabinet di pertengahan Agustus 2021 untuk pemilu sela September ini.
Salah satu kebijakan progresif lainnya ialah pemerintah Kanada membuka diri dengan menerima 25 ribu pengungsi Suriah di akhir 2015 dan hingga 2021 ini sudah 73 ribu pengungsi Suriah yang dimukimkan kembali (resettlement) di Kanada. Hal demikian begitu kontras dengan pemerintahan tetangga selatan mereka, AS, di era Presiden Donald Trump, yang memberlakukan kebijakan menutup perbatasan dari masuknya imigran dari beberapa negara muslim (muslim ban).
Keterbukaan rezim Partai Liberal terhadap komunitas muslim tidak selalu seia sekata dengan situasi di lapangan.
Di era pemerintahan PM Justin Trudeau, jumlah kasus islamofobia justru semakin meningkat dan memakan korban jiwa. Puncaknya pada tragedi penembakan masjid di Quebec City, ibu kota Provinsi Quebec, pada 29 Januari 2017 yang menewaskan 6 jemaah salat Maghrib dan melukai 18 jemaah lainnya. Disusul tragedi penabrakan satu keluarga muslim di London, Ontario, pada 7 Juni 2021. Belum lagi aksi kekerasan terhadap muslimah berjilbab, vandalisme masjid, dan sebagainya.
Pemerintah Kanada tidak tinggal diam. Di level parlemen, atas inisiasi dari Partai Liberal, sebuah mosi antiislamofobia disahkan. Mosi No 103 pada 2017 menyeru kepada pemerintah Kanada untuk 'mengutuk islamofobia dan segala bentuk rasialisme sistemis dan diskriminasi agama'. Tepat empat tahun pascatragedi penembakan masjid di Quebec City, pemerintah Justin Trudeau menetapkan 29 Januari ditetapkan sebagai Hari Antiislamofobia, dan pada 22 Juli 2021, merespons tragedi London Ontario, pemerintah Kanada menyelenggarakan KTT nasional tentang islamofobia.
Dengan kemenangan kembali Justin Trudeau, kini publik menanti realisasi janji kampanye terkait dengan islamofobia. Dalam kampanyenya, Partai Liberal menjanjikan langkah-langkah yang akan mereka ambil untuk mengatasi islamofobia di antaranya membuat Rencana Aksi Nasional 2022 untuk memerangi kebencian, menginvestasikan $10 juta untuk dana nasional bagi para penyintas kejahatan yang dimotivasi kebencian, dan memperkenalkan undang-undang dalam waktu 100 hari untuk mengatasi konten online yang penuh kebencian.
Betapa bahayanya islamofobia di Kanada bisa dilihat dari data yang disampaikan Dewan Nasional Muslim Kanada (National Council on Canadian Muslims) bahwa Kanada telah mengalami lebih banyak pembunuhan massal yang dimotivasi islamofobia dalam lima tahun terakhir daripada negara lain di G-7. Itu merupakan kontradiksi sekaligus ironi pemerintahan liberal era Justin Trudeau. Meski mereka di level pemerintah mulai dekat, merangkul, dan bersahabat dengan kalangan muslim, masih banyak pekerjaan rumah yang menuntut agenda bersama.
Islamofobia merupakan anomali dalam bingkai multikulturalisme yang telah menjadi identitas Kanada kekinian. Perlu langkah bersama, baik pemerintah maupun masyarakatnya, untuk bersama-sama meredam, menangkal, dan mengatasi islamofobia yang dikhawatirkan semakin meluas ke berbagai lini kehidupan masyarakat.
Sebuah mekanisme perlindungan secara sistemis mulai mewaspadai kanal dan platform online sampai sanksi hukum yang tegas bagi pelaku islamofobia hingga melibatkan segenap elemen komunitas muslim untuk melakukan edukasi ke publik Kanada tentang bahaya islamofobia, sembari mengenalkan Islam yang ramah rahmatan lil 'alamin, menjadi langkah dari sekian tahap yang perlu digarap.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menguatkan kolaborasi dengan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) untuk bersama-sama mengatasi masalah bangsa yang terjadi.
Sheikh Muhammad bin Abdul Karim al-Issa mengungkapkan pujiannya kepada Nahdlatul Ulama (NU), atas peran dan kiprahnya di bidang kemanusiaan dan dunia internasional.
Dalam kegiatan ini, ratusan kader Muslimat NU dari berbagai daerah hadir mengikuti pembelajaran dan pemetaan potensi diri melalui metode Talent DNA yang dikembangkan oleh Founder ESQ
TUJUH puluh tahun telah berlalu sejak Konferensi Asia-Afrika di Bandung mempertemukan para pemimpin dari negara-negara baru merdeka.
Pada era Soeharto, peran Islam dalam politik luar negeri Indonesia sering disampingkan karena pemerintah lebih mendorong kebijakan luar negeri yang bebas-aktif.
"Khataman Al-Qur’an Serentak di Titik Lokasi Terbanyak di Seluruh Dunia", menjadikannya sebagai khataman Al-Qur’an terbanyak di masjid-masjid dengan total 10.000 titik lokasi.
Jaga lisanmu! Temukan cara menjaga lisan menurut Islam agar terhindar dari dosa ghibah, fitnah, dan perkataan buruk lainnya. Tips praktis ada di sini!
Suami istri ideal dalam Islam? Temukan peran & tanggung jawab masing-masing! Tips harmonis & berkah di keluarga Islami. Klik sekarang!
Oleh karena itu, Prabowo mengingatkan pemimpin negara Islam untuk tidak mudah dipengaruhi oleh pihak yang ingin mengadu domba.
Said Aqil mengingatkan pentingnya membangun koneksi ruhani yang mendalam dengan Allah di tengah dunia yang semakin sekuler.
Remisi khusus (RK) narapidana dan pengurangan masa pidana pada Nyepi dan Idulfitri mampu menekan pengeluaran pemerintah untuk biaya makan warga binaan sampai Rp81 miliar lebih
KEMENTERIAN Agama terus memperkuat kajian terkait integrasi Islam dan sains, terutama dalam konteks kedokteran dan kesehatan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved