Apa yang Aneh dengan JK

BERADA di luar kekuasaan membuat orang kiranya lebih merdeka. Jika aslinya berwatak berterus terang, kemerdekaan itu membuka ruang lebih luas lagi untuk terang-terangan. Dari sudut pandang itu, setelah tak lagi menjadi wakil presiden, kiranya suara Jusuf Kalla kian perlu didengarkan.

Suatu hari JK bilang bahwa dia berbeda pendapat dengan Jokowi dalam Pilkada Jakarta. JK mendukung Anies Baswedan, sedangkan Jokowi mendukung Ahok. Adakah yang aneh di dalam perkara ini? Di dalam perkara ini tak ada urusan dengan bunyi konstitusi bahwa dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu satu orang wakil presiden. Dalam urusan ini yang ‘bunyi’ ialah JK sebagai JK, Jokowi sebagai Jokowi, warga negara yang punya preferensi terhadap seorang calon kepala daerah.

Suatu hari yang lain JK berkata bahwa Rizal Ramli dicopot dari kabinet karena dia tak bisa memimpin. Jabatannya menteri koordinator bidang kemaritiman, namun tak ada menteri yang mau hadir diundangnya dalam rapat koordinasi. Adakah yang aneh di dalam perkara ini?

JK memberi tahu publik tentang kinerja Rizal Ramli. Baiklah publik memetik pengertiannya sendiri tentang seorang Rizal Ramli yang mengisi masa mudanya dan hari tuanya dengan mengkritik pemerintah. Apa yang aneh? Kritikus sastra HB Jasin tak menghasilkan karya sastra.

Suatu hari yang lain lagi JK berpendapat bahwa ada kekosongan pemimpin, yakni pemimpin yang menyerap aspirasi masyarakat. Di dalam perkara ini terasa aneh bila JK tak menghitung dirinya lagi sebagai yang digolongkan sebagai pemimpin. Jika dia masih tergolong pemimpin, apakah dia termasuk di penilaian ‘kekosongan pemimpin’ yang menyerap aspirasi masyarakat? Baiklah dipujikan bila dia implisit mengkritik dirinya sendiri, sekalipun ada yang melihat dari sudut pandang lain, tidakkah JK memercik air di dulang? Yang terakhir ini pun bukan perkara aneh. Bermain air berisiko tepercik muka sendiri.

SUATU hari yang lain lagi, tepatnya baru-baru ini JK melontarkan pertanyaan bagaimana mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Ini pertanyaan penting di dalam perspektif demokrasi. Kekuasaan bisa oversensitif terhadap kritik, polisi bisa overloyal terhadap pemerintah. Bagaimana agar tidak over dalam banyak hal, termasuk tidak overdosis di dalam mengkritik dan sebaliknya pun tidak overdosis di dalam menjawab kritik, kiranya pertanyaan yang lebih bersifat ‘kerohanian’ di dalam berdemokrasi. Bukankah berdemokrasi mengandung makna kerohanian ‘tahu diri dan tahu batas’?

Anda menolak hasil pemilu, pergilah ke MK (tahu batas). Anda kalah di MK, lapangkanlah dada (tahu diri). Celakalah negara demokratis bila kerohaniannya keruh yang menang dan yang kalah pemilu tak tahu diri dan tak tahu batas.

Anda suka mengkritik pemerintah melalui media sosial? Celakalah pula negara hukum bila pemerintah, polisi, dan pengkritik pemerintah pun tak tahu diri dan tak tahu batas mana kritik, mana ujaran kebencian, mana pula pencemaran nama baik.

Suatu hari yang lain lagi JK menilai perbedaan gaya kepemimpinan SBY dan Jokowi. Katanya, SBY menyerahkan sepenuhnya masalah ekonomi kepada dirinya. SBY lebih cepat mengambil keputusan. Jokowi mengambil keputusan melalui rapat. Semua masalah, baik ekonomi, politik, maupun lainnya diselesaikan melalui rapat. Seminggu bisa empat, lima kali rapat. Apa yang aneh dengan penilaian JK ini? Tak ada yang aneh, seperti juga tak ada yang aneh ketika SBY lebih memilih Boediono sebagai wapres daripada JK untuk jabatan Presiden SBY jilid 2. Lebih tak aneh lagi ketika untuk masa jabatan Presiden Jokowi jilid 2, Jokowi pun tak berpasangan lagi dengan JK. Kenapa? Konstitusi melarang lebih dua kali menjadi wapres.

Sejauh ini hanya seorang JK yang menjadi wakil presiden dua kali. Dia istimewa di dalam riwayat elite modern negeri ini. Bung Hatta memilih berhenti sebagai wapres di tengah jalan karena tak lagi sejalan dengan Presiden Soekarno. Semua wapres di masa Presiden Soeharto hanya sekali masa jabatan. Pak Harto gemar berganti wakil, sampai enam kali, dan berakhir tragis diturunkan di tengah jalan digantikan Habibie. Sampai ajal menjemput Pak Harto, keluarga Pak Harto tak berkenan Habibie datang melayat. Ada soal personal yang membekas mendalam di situ.

Kiranya tak ada soal personal antara wapres bernama JK dan presiden bernama SBY atau Jokowi. Semoga ketiganya panjang umur. Bila yang satu wafat, yang lain datang melayat turut berdukacita sedalam-dalamnya. Di dalam umur yang panjang, kendati tersimpan hasrat berkelanjutan, SBY dan Jokowi tak bisa lagi menjadi presiden. Konstitusi hasil amendemen memang kejam membatasi dua kali masa jabatan presiden, buah belajar dari amat longgarnya konstitusi yang bikin Pak Harto bisa berkuasa 32 tahun.

JK pernah menjadi calon presiden. Gagal. Adakah yang aneh di situ? Tidak. Apakah pada 2024, JK ingin kembali menjadi capres? Menimbang seumur Mahathir masih belum selesai dengan urusan ‘menjadi berkuasa’, ini pun bukan perkara aneh.

Di Republik ini kiranya kita perlu terbiasa melihat elite bukan makhluk aneh. Apa yang aneh Prabowo menjadi menteri, lalu disusul Sandiaga Uno menjadi menteri? Keduanya ialah contoh terbaik kualitas tahu diri dan tahu batas pilpres. Setelah pertandingan usai yang menang ialah presiden dan wakil presiden bersama.

Apa yang aneh dengan suara JK? Bersuaralah, sekalipun diam itu emas.