Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
RESHUFFLE kabinet, adalah bentuk usaha nyata Jokowi untuk menyelesaikan beberapa permasalahan bangsa yang memiliki urgensi tinggi. Selain soal kesehatan, dan gerak cepat menangani pandemi, menghalau korupsi, yang paling menarik, adalah keberanian Jokowi memilih menteri agama yang jelas berhadapan langsung dengan arus yang tak berhenti menggunakan politik identitas, sebagai alat pemukul politik elektoral. 'Luka elektoral' yang memecah bangsa ini sangat jelas.
Sebagai WNI di Amerika Serikat (AS), saya beruntung mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan langsung, pertempuran antara petahana Trump Vs Biden yang juga meninggalkan luka elektoral. Meski, secara fundamental, di AS akar dari isu yang dibahas sangat berbeda. Proses penorehan luka inilah yang patut dijadikan pelajaran.
Menurut Pew Research Center di Washington, D.C., beberapa isu yang menciptakan keterbelahan politik di dua kubu di AS antara lain, isu ekonomi (peringkat tertinggi), masalah kesehatan, kepemilikan senjata secara bebas, imigrasi, rasisme terhadap kulit berwarna, aborsi, dsbnya. Sebaliknya, keterbelahan masyarakat Indonesia, hampir seluruhnya beputar pada politik identitas. Kartu ini memang terbukti efektif dimainkan.
Sebagai contoh, pada Pilgub DKI Jakarta, tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Ahok sangat tinggi, namun ia akhirnya tetap kalah Pilgub. Pada Maret 2019, pernah beredar foto Pak Jokowi salah sedekap pada saat solat (foto ini ternyata hasil mirror / editan), dan, meme Pak Prabowo ''hanya beragama Islam setiap lima tahun sekali'' (yang juga jelas tidak benar). Ini hanya sebagian contoh kecil bahwa politik identitas masih marak dipergunakan di Indonesia.
Politik identitas Vs luka elektoral
Tantangan terbesar, bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini adalah, bagaimana cara untuk membumikan, sekaligus memisahkan kedua persoalan ini. Karena jelas, penyusupan informasi yang menggerus ideologi Pancasila, dan visi kebangsaan telah nyata terjadi. Amat disayangkan, begitu hal ini dipertanyakan, begitu mudah bagi para elite untuk memberi label, bahwa para penggerus tersebut hanya penumpang gelap.
Silent majority hanya bisa mengelus dada, antusias membaca sampul-sampul majalah yang seakan-akan menuduh ada pihak-pihak yang berkolusi dengan para penggerus ini, demi kekuasaan. Apapun keadaan sebenarnya, strategi penyerangan, atau penyusupan ideologis seperti ini tidak boleh dianggap enteng oleh Pemerintah, atas nama apapun ia bergerak. NKRI adalah taruhannya.
Pemerintah, seharusnya mengambil setiap kesempatan untuk mengingatkan kita semua pada Pancasila dan visi kebangsaan. Pemerintah, tidak boleh malu-malu untuk menempatkan kembali Pancasila dan UUD 1945 pada proporsinya. Terlepas dari kekurangan Orde Baru, harus kita akui pada masa-masa itulah Pancasila dan UUD 1945 disajikan dalam kehidupan sehari-hari.
Pemerintahan Jokowi, tidak perlu takut dengan tuduhan, bahwa hal ini adalah sesuatu yang otoriter. Sebagai contoh, mengapa tidak, misalkan, bagi Pemerintah untuk meminta seluruh stasiun radio dan televisi memutar lagu Indonesia Raya setiap hari pukul 07:00 waktu setempat, untuk memulai siaran di seluruh Indonesia.
Banyak harapan yang tertumpu pada Gus Yaqut setelah ditunjuk menjadi Menteri Agama. Sesaat setelah dilantik, ia seakan-akan mengingatkan kita kembali, bahwa toleransi bukanlah hal yang baru di Indonesia. Bahwa kita adalah negara yang plural dan beragam, yang merupakan kekayaan kita sebagai bangsa.
Tindakan nyata beliau, adalah sebuah pesan langsung bahwa ini adalah sesuatu yang lumrah terjadi. Dalam perjalanannya dari Gereja Blenduk di Semarang, ia masih meluangkan waktu untuk hadir secara daring pada perayaan Natal sederhana di Washington, D.C. Tindakan beliau, seharusnya menjadi acuan bagi seluruh jajaran menteri dan pejabat negara, bahwa, tidak ada toleransi bagi pemecah belah bangsa atau penggerus ideologi NKRI.
Tujuan akhir kita, adalah untuk mempertahankan kelangsungan NKRI untuk anak cucu kita. Visi kebangsaan, bukan hanya harus diteriakkan pada saat tahun Pemilu. Tapi, ia harus terus disajikan menjadi menu sehari-hari, hingga hal ini menjadi hal yang biasa. Bisa, karena biasa. Seperti pesan singkat Gus Yaqut pada saya, ''Kita bersama jaga Indonesia.''
Pembangunan fasilitas pendidikan merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi keagamaan.
BWA menawarkan kerja sama kepada Kemenag untuk pelatihan yang diberi title "Memilih dan Menata Sound System Masjid Tersertifikasi".
KEMENTERIAN Agama RI dengan meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai wajah baru pendidikan Islam yang lebih humanis, inklusif, dan spiritual.
Pelaku menjual tambahan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi, yang seharusnya dipakai untuk mempercepat antrean.
Nikah massal digelar sebagai salah satu upaya membantu masyarakat kurang mampu dan upaya menekan jumlah nikah siri yang tergolong banyak di Kalsel.
AMPHURI juga mendorong DPR dalam pembahasan RUU perubahan UU tersebut agar memperhatikan keberlangsungan usaha PPIU dan PIHK.
Pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk mencegah kasus intoleransi terjadi di kemudian hari.
negara gagal memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama menyusul adanya peristiwa persekusi dan intoleransi Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat
Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengaku prihatin terjadinya insiden di Kecamatan Cidahu, pekan lalu. Peristiwa tersebut mendapat perhatian berbagai elemen sehingga menjadi isu nasional.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding mengatakan kasus intoleransi di Sukabumi disebut sebagai hal yang tidak seharusnya terjadi.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi dinilai gagal mencegah adanya kasus intoleransi, salah satunya ialah pembubaran retreat pelajar Kristen di Sukabumi.
Dialog antaragama merupakan sarana yang sangat penting bagi mahasiswa untuk meningkatkan daya kritis, membangun hubungan antaragama yang baik dan bermakna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved