Perlakuan Pemerintah Indonesia pada Atlet Difabel Dicontoh Negara Lain

NATIONAL Paralympic Committee (NPC) Indonesia menyebut perlakuan Pemerintah Republik Indonesia terhadap atlet difabel menjadi contoh negara lain.
 
International Relations NPC Indonesia Sukanti Rahardjo Bintoro mengatakan, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atlet difabel yang meraih medali memperoleh bonus yang sama besar dengan atlet nondifabel.
 
"Ini pertama kalinya, sumber dana kita dari pemerintah dan kami sangat mengapresiasi itu," kata Sukanti di Solo, Jawa Tengah, Senin (1/8).
 
Menurut dia, kabar ini didengar oleh negara lain yang tergabung dalam ASEAN Para Sports Federation (APSF) dan mereka ingin mengetahui lebih dalam sistem tersebut.

Baca juga: Jaga Asa Juara, Tim Voli Duduk Putri Indonesia Kalahkan Kamboja

"Informasi ini dipakai oleh mereka untuk melobi pemerintah mereka sehingga sedikit demi sedikit kesenjangan antara atlet difabel dan
nondifabel menjadi lebih dekat," kata Sukanti.
 
Dia menambahkan, Indonesia diacungi jempol karena menjadi perintis dalam mengupayakan persamaan hak untuk atlet difabel dan nondifabel.
 
Sukanti juga menerangkan bahwa Indonesia pertama kali mengirimkan atlet penyandang disabilitas ke ASEAN Para Games (APG) di Malaysia pada 2001.
 
"Yang pertama namanya YPAC, kemudian YPOC (Yayasan Pembina Olahraga Cacat), kemudian BPOC (Badan Pembina Olahraga Cacat)," kata dia.
 
Pada 2005 ada keputusan dari Komite Paralimpiade Internasional (IPC) bahwa setiap negara yang menjadi anggota IPC harus menggunakan kata paralimpik pada nama organisasinya.
 
"Boleh menggunakan Bahasa Inggris, boleh bahasa nasional. Akhirnya Indonesia pakai nama National Paralympic Committee," tutup Sukanti. (Ant/OL-16)