Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WIMBLEDON memutuskan melarang petenis asal Rusia dan Belarus tampil di turnamen Grand Slam itu sebagai tanggapan atas invasi Moskow ke Ukraina. Namun, keputusan itu langsung dikecam oleh ATP dan WTA, yang menyebut keputusan itu tidak adil dan diskriminatif.
Penyelenggara Wimbledon, All England Lawn Tennis Club (AELTC), mengatakan mereka membatasi pengaruh global Rusia dengan cara terkuat yang mereka bisa.
Keputusan itu berarti petenis peringkat dua dunia asal Rusia Daniil Medvedev dan semifinalis Wimbledon tahun lalu asal Belarus, Aryna Sabalenka, tidak bisa tampil di Wimbledon pada tahun ini.
Baca juga: Petenis Rusia Dilarang Tampil di Wimbledon
"Menanggapi agresi militer yang tidak adil dan tidak bisa dibenarkan, rasanya tidak pantas rezim Rusia diuntungkan dengan keterlibatan petenis Rusia dan Belarus," ujar AELTC dalam sebuah pernyataan resmi.
"Dengan akbarnya turnamen Wimbledon di Inggris dan di dunia, kami mereasa bertanggung jawab untuk ambil bagian dalam upaya membatasi pengaruh global Rusia dengan cara yang paling kuat."
"Karenanya, dengan sangat menyesa, kami menolak keikutsertaan petenis Rusia dan Belarus di Wimbledon," lanjut AELTC.
Sebelumnya, petenis Rusia dan Belarus masih bisa bertanding di turnamen ATP dan WTA selepas invasi di Ukraina namun mereka tidak boleh menggunakan bendera negara mereka.
Adapun timnas Rusia dan Belarus telah dilarang tampil di Piala Davis dan Piala Billie Jean King.
ATP dan WTA menyebut keputusan Wimbledon itu diskriminatif dan merupakan preseden yang buruk.
"Kami memandnag keputusan sepihak Wimbledon untuk tidak mengizinkan petenis Rusia dan Belarus untuk ambil bagian di turnamen Grand Slam lapangan rumput itu memiliki potensi menciptakan preseden yang merusak tenis," ujar ATP dalam keterangan resmi mereka.
"Diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan juga merupakan pelanggaran kesepakatan kami dengan Wimbledon yang menyatakan pembatasan petenis yang tampil hanya berdasarkan peringkat mereka."
"Olahraga ini dengan bangga beroperasi dengan dasar prinsipprestasi dan keadilan. Pemain bisa bertanding di turnamen berdasarkan peringkat mereka,," imbuh AFP/
Adapun WTA menyebut keputusan Wimbledon itu tidak adil dan tidak bisa dibenarkan.
"Kami sangat kecewa dengan keputusan WImbledon hari ini," ungkap WTA dalam sebuah pernyataan resmi.
"Prinsip dasar di WTA adalah atlet bisa bertanding secara profesional berdasarkan peringkat tanpa diskriminasi apa pun," tegas WTA.
Petenis Australia John Milmann juga mengkritik keputusan Wimbledon tersebut.
"Saya merasa Ukraina akan lebih diuntungkan jika Wimbledon menyumbangkan keuntungan yang mereka dapat ketimbang melarang petenis asal Rusia dan Belarus," cicitnya. (AFP/OL-1)
Boris Becker baru berusia 17 tahun, tujuh bulan, dan 15 hari ketika ia mengalahkan Kevin Curren pada 1985, menjadikannya juara tunggal putra Wimbledon termuda sepanjang masa.
Swiatek mengalahkan Guo Hanyu, petenis dari babak kualifikasi, dengan skor meyakinkan 6-3, 6-1.
Sinner memilih untuk fokus ke pemulihan cedera yang didapatnya di Wimbledon 2025.
Juara Wimbledon 2025 Jannik Sinner memberikan hadiah berupa bola tenis bertanda tangan kepada Pangeran George dan Putri Charlotte.
Carlos Alcaraz mengaku kekalahannya atas Jannik Sinner di Wimbledon memotivasinya untuk terus berkembang.
Jannik Sinner berhasil mengukir sejarah di Wimbledon setelah menundukan rivalnya Carlos Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.
Di balik ketegangan NATO, media pemerintah Rusia justru memuji rencana Donald Trump mencaplok Greenland. Apakah ini taktik pecah belah Barat?
PENGAMAT militer Khairul Fahmi, mencurigai adanya jalur klandestin atau perantara yang memfasilitasi rekrutmen eks personel Brimob Bripda Rio menjadi tentara bayaran Rusia
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Seorang anggota dapat dijatuhi PTDH jika meninggalkan tugasnya secara tidak sah (desersi) dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut.
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
RUSIA dan Tiongkok siap mendukung Iran yang dilanda protes dan diancam oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Namun, dukungan itu akan berkurang jika AS melakukan aksi militer.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved