Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PEMERINTAH Provinsi Papua telah setuju dengan keputusan penundaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX saat rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali.
Zainudin mengatakan, dalam rapat terbatas itu, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal hadir mewakili Pemerintah Provinsi Papua selaku penyelenggara.
Baca juga: Belum Selesainya Venue Jadi Pertimbangan PON Papua Ditunda
“Mereka (Pemprov Papua) sangat menyambut baik. Begitu Bapak Presiden memutuskan ditunda, mereka tentu sangat menerima dan setuju dengan penundaan itu,” kata Zainudin dalam video conference, Kamis (23/4).
Zainudin mengatakan, sebelumnya Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga Ketua Pantia Besar (PB) PON sudah mengirim surat ke Presiden Joko Widodo pada 7 April untuk meminta pertimbangan soal PON. Gubernur, kata Zainudin, menggambarkan kondisi di Papua akibat pandemi Covid-19.
“Dengan adanya pandemi virus korona, konsentrasi sumber daya yang ada di Papua diarahkan untuk penanganan virus corona. Makanya, mereka minta arahan bagaimana tentang PON,” kata Zainudin Amali.
Surat dari Gubernur Papua kepada Presiden itu kemudian menjadi bahan pertimbangan Jokowi dalam memutuskan nasib pelaksanaan PON. Selain itu, ada masukan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang merangkum rekomendasi dari induk cabang olahraga dan Komisi X DPR RI yang juga mempertimbangkan untuk menunda PON Papua.
Dalam rapat terbatas itu, PON XX Papua yang rencananya digelar 20 Oktober hingga 2 November diputuskan ditunda hingga Oktober tahun depan. (OL-6)
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat.
TNI mengerahkan sejumlah Helikopter Caracal untuk menjemput mereka beserta orang tuanya yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau.
Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang ekonomi masyarakat Papua pun terbuka lebih luas.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro menuding aparat kepolisian melakukan penganiayaan terhadap dirinya saat aksi di Bandara Sentani, Papua
Para peserta merupakan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, Papua Selatan dan UNJ.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved