Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEMERINTAH masih belum memberikan keputusan mengenai usulan tambahan dana sebesar Rp2,3 triliun untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 2020 Papua yang diajukan PB PON 2020.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebutkan, pihaknya ingin mengetahui secara detail peruntukan dana tersebut sebelum memberikan keputusan.
"Usulan anggaran tambahan yakni Rp2,3 triliun itu masih perlu dilakukan perincian penggunaan oleh PB PON," kata Muhadjir, ketika ditemui di kantornya, Kamis (5/3).
Muhadjir meminta perincian dana tersebut bisa segera diserahkan pada pemerintah agar bisa ditinjau dan kemudian diputuskan besaran dana tambahan yang dibutuhkan.
Baca juga : Peralatan Eks Asian Games 2018 bakal Dipakai di PON 2020
"PB PON diminta segera menyelesaikan seluruh rincian kebutuhan secepatnya dalam minggu ini," kata Muhadjir.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal memaparkan kebutuhan anggaran yang bersumber dari APBD, APBN dan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berjumlah Rp4,8 triliun.
“Kebutuhan dana Rp4,8 triliun sudah ada, yang mana bersumber dari APBD Papua sebesar Rp2 triliun, Rp500 miliar dari Kementerian Olahraga dan Pemuda, dan Rp2,3 triliun disanggupi Presiden memakai dana APBN 2020,” kata Klemen. (OL-7)
PASUKAN Komando Operasi (Koops) Habema berhasil melumpuhkan dua Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya yang sebelumnya menyerang serta membunuh 2 pekerja.
Pendalaman keterangan saksi juga penting untuk memastikan posisi dan pembelian jet pribadi itu. Terbilang, kendaraan udara itu diyakini ada di luar negeri.
Papua tengah disorot akibat tambang nikel di Raja Ampat yang kaitannya dengan sumber daya alam dan masalah kesejahteraan. Perlu pendekatan bukan hanya keamanan menyelesaikan masalah Papua
KETUA Fraksi Golkar M. Sarmuji menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diserang oleh pengusaha 'hitam' yang merasa dirugikan oleh kebijakannya. Itu berkaitan dengan tambang nikel di Raja Ampat
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved