Kemenpora Dorong Cabor Tertib Anggaran agar Pelatnas Lancar

KEMENTERIAN Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) lakukan evaluasi pengelolaan dana pelatnas seluruh cabang olahraga sepanjang tahun 2019.

Evaluasi tersebut dilakukan dengan mengumpulkan semua bendahara dan administrasi seluruh cabor yang telah menerima anggaran dari Kemenpora di Hotel Sahid Jaya, Solo, Rabu (18/12).

Kemenpora telah memfasilitasi pembinaan pelatnas 65 cabang olahraga (cabor) melalui Komitmen Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) yang terdiri dari 49 cabor untuk persiapan SEA Games dan Olimpiade serta 16 cabor ASEAN Para Games dan Paralimpiade.

"Hasil evaluasi pengelolaan dana ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap cabor melalui pelatnas," tutur Pejabat Pembuat Komitmen PPON, Yayan Rubaeni.

Yayan mengharapkan jika seluruh cabor penerima bantuan untuk segera menyampaikan Laporan Penanggungjawaban (LPJ) 100% sebelum tanggal 31 Desember mendatang.

Baca juga : SEA Games Usai, Kemenpora Evaluasi Cabor Prioritas Olimpiade

Selama LPJ belum lengkap diberikan ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), maka anggaran untuk tahun depan belum bisa turun.

Hingga saat ini, Yayan mengaku belum ada satu pun cabor yang telah menyampaikan LPJ 100% kepada Kemenpora.

Yayan menilai beberapa cabor terkendala dalam pengadaan barang (perlengkapan latihan) yang bernilai lebih dari Rp400 juta. Selain itu, kendala lain yang dihadapi ialah penghitungan perpajakan.

"Dari situ kita sudah tahu gambarannya seperti apa, kami harapkan maksimal seluruh LPJ sudah disiapkan sebelum 31 Desember," ucapnya.

"Kami akan tanya satu persatu cabor dan kita siap bantu untuk melancarkan LPJ mereka," tambahnya.

Baca juga : Menpora Resmikan Equinara Academy Pulomas

Total anggaran pelatnas 2019 dikucurkan sebesar Rp386 miliar dengan rincian Rp266 miliar untuk pelatnas SEA Games dan Olimpiade.

Sedangkan untuk ASEAN Para Games dan Paralimpiade berjumlah Rp119 miliar. Ada tiga cabor yang tidak mengajukan pencairan tahap kedua, yakni tenis, biliar dan Pengurus Besar Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia (PB PSAWI) karena dana tahap pertama dianggap telah mencukupi biaya pelatnas.

Yayan pun masih menerima laporan jika ada beberapa cabor yang menyalurkan gaji melalui pembayaran langsung atau tidak melakukan transfer. Hal itu bertentangan dengan pengelolaan dana yang seharusnya karena tidak ada bukti yang bisa dijabarkan oleh cabor.

Demi mewujudkan tertib pengelolaan anggaran di tahun mendatang, Yayan mengatakan akan menyiapkan pedoman ketertiban administrasi yang harus diamini oleh cabor. (OL-7)