Tito Warning Keras Sumut Jangan Selewengkan Dana Bencana

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian memperingatkan pemda di Sumatra Utara agar tidak menyelewengkan dana penanganan bencana. Peringatan itu disampaikan bersamaan dengan penyaluran berbagai skema bantuan negara untuk korban bencana di sejumlah kabupaten.

Tito Karnavian yang juga Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menegaskan pemda wajib melakukan pendataan penerima bantuan secara jelas dan terverifikasi. Dana penanganan bencana yang digunakan berasal dari keuangan negara dan ditujukan khusus bagi warga yang memenuhi kriteria.

"Saya minta pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk mendata dengan jelas siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan, karena ini uang negara," kata Tito saat peresmian hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana, di Desa Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, Tapanuli Selatan, Sumut, Kamis (5/2).

Baca juga : Bukan Kabur, Mualem ke Malaysia Disebut Tito untuk Berobat

Dia menjelaskan, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran serta skema bantuan untuk hunian perorangan dan perumahan. Skema bantuan meliputi perbaikan rumah rusak ringan sebesar Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta dan rusak berat Rp60 juta per rumah.

Warga yang kehilangan rumah akan dibangunkan hunian tetap melalui BNPB untuk perorangan atau Kementerian PKP untuk perumahan. Selain meresmikan hunian sementara, pada kesempatan itu Tito juga menyerahkan bantuan dana tunggu hunian bagi warga yang tinggal di rumah kontrakan.

Bantuan tersebut sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan serta uang lauk pauk Rp15 ribu per hari per orang. Adapun peresmian huntara dilakukan untuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara.

Baca juga : Ringankan Beban Warga Terdampak Bencana Sumatra, Ratusan Paket Sembako Disalurkan

Huntara tersebut sudah ditempati warga terdampak bencana sambil menunggu pembangunan hunian tetap oleh pemerintah. Tito menyampaikan, huntara di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat sebagian besar telah dihuni masyarakat terdampak.

Dia pun mengapresiasi kerja kepala daerah yang sejauh ini sudah memastikan bantuan tersalurkan kepada masyarakat. Dalam kegiatan itu Tito juga meninjau hunian tetap yang telah dihuni warga terdampak di Kecamatan Angkola Selatan. 

Pemprov Sumut menyatakan penanganan pascabencana menjadi prioritas sejak akhir November 2025. Sejumlah pejabat daerah telah berulang kali meninjau lokasi pengungsian.

Pemprov juga menyiapkan anggaran pendukung pembangunan hunian tetap serta penyediaan lahan jika belum tersedia. Pemprov menargetkan seluruh posko pengungsian kosong dan warga dipindahkan ke hunian layak paling lambat pekan ketiga Februari.

Karena itu pemprov memastikan tidak ada lagi warga yang tinggal di pengungsian sebelum Ramadan atau Idul Fitri. Opsi penyewaan hotel per bulan disiapkan jika masih terdapat pengungsi agar warga dapat beribadah dengan kondisi lebih baik. (YP/E-4)