Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
WARGA di Kabupaten Bireuen, Aceh, harus menelan pil pahit karena 47 hari sejak bencana banjir bandang pada November 2025 lalu penanganan dampak bencana hingga bantuan belum maksimal. Hal itu masih ditambah adanya informasi bantuan sengaja ditumpuk dan tidak didistribusikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen.
Dalam sebuah video yang beredar viral di media sosial, tampah tumpukan bantuan logistik menggunung dan memenuhi setiap sisi Gudang BPBD Bireuen. Bantuan di gudang itu bermacam-macam. Tidak hanya bantuan panganan, tetapi juga ada bantuan perkakas yang bisa dimanfaatkan untuk membersihkan material sisa banjir bandang seperti cangkul hingga gerobak.
"Meskipun sederhana, peralatan kerja itu untuk sekarang dianggap mahal karena warga sedang kondisi sulit. Tapi itu penting dan cukup banyak dibutuhkan warga untuk membersihkan rumah atau pekarangan," kata Suryadi, tokoh masyarakat Kabupaten Bireuen, kepada Media Indonesia.
Dikatakan Suryadi, tidak logis ketika Plt Kepala BPBD Bireuen, Doli Mardian dihadapan anggota DPRK, Senin (12/1) beralasan bahan logistik itu disimpan sementara karena sudah mencukupi di lapangan. Itu hanya jawaban murahan yang tidak masuk akal ketika melihat kondisi rumah-rumah warga yang sudah hampir dua bulan masih tertutup lumpur.
"Kalau mengatakan itu (bantuan) sudah memadai, lalu saat bulan puasa disalurkan kembali juga ucapan tidak bertanggung jawab. Padahal saat Ramadan sudah harus tuntas dan tidak ada lagi lumpur dalam rumah-rumah, apalagi menjelang Lebaran," tutur Suryadi.
Adapun puluhan ton beras, bahan makanan, kue dan logistik lainnya, juga tidak cukup tepat jika ditunda penyalurannya dengan alasan untuk sekarang sudah mencukupi atau telah banyak diterima para pengungsi banjir. Padahal korban banjir bukan saja pengungsi yang bertahan di tenda darurat.
Itu hanya sebagian saja. Lebih banyak lagi mereka yang hingga sekarang masih bertahan di bekas puing rumah, tinggal dengan keluarga dekat, hingga menempati gedung bekas hingga berdiam di tempat lainnya.
Mereka terdata, bisa dipertanggungjawabkan dan berhak menerima bantuan. Pemerintah pun wajib menyalurkannya. Pemerintah daerah pun, sambungnya, bisa disebut lalai jika yang mendapat bantuan hanya warga yang bertahan di pengungsian.
Karena banyak korban tidak mau bertahan di tenda darurat yang kondisinya tidak memadai Mereka lebih memilih membuat satu kamar dari sisa rumah rusak untuk tinggal sekelurganya.
Siapa yang bertanggung jawab kalau ada di antara logistik tersebut ada yangsudah memasuki masa kadaluarsa. Lalu berjamur atau berubah akibat lama disimpan di gudang yang tidak steril sehingga tidak layak lagi konsumsi.
"Penyimpanan untuk stok menghadapi puasa, hanyalah alasan dibuat-buat untuk melegalkan yang tidak benar," tambah Ismail, korban banjir di Kecamatan Kuta Blang. (MR/E-4)
INSPEKSI mendadak (sidak) yang dilakukan sejumlah anggota DPRK Bireuen ke gudang logistik Pemerintah Kabupaten Bireuen mengungkap fakta mengejutkan.
VIRAL di media sosial video merekam menumpuknya berbagai macam bantuan logistik di sebuah gudang yang diduga gudang milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen, Aceh.
AWAL pekan lalu masyarakat dikagetkan dengan viralnya video tumpukan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak bencana di gudang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen, Aceh.
PERAN dunia usaha dalam penanganan bencana semakin terlihat melalui kolaborasi lintas sektor yang mengedepankan kecepatan distribusi dan skala bantuan.
PENANGANAN bencana di Indonesia semakin membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan aktif dunia usaha bersama lembaga kemanusiaan.
KONDISI pendidikan di Provinsi Aceh pascabanjir pada November 2025 masih memprihatinkan dan memerlukan pemulihan segera serta terarah.
HARAPAN puluhan warga terdampak bencana di Dusun I Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, untuk menempati hunian sementara masih harus tertunda.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved