Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar pembagian makanan biasa, melainkan instrumen besar untuk melakukan perubahan perilaku menuju Generasi Emas Indonesia.
"Jadi balik lagi, kita harus switch mindset. Program MBG ini tujuan asal-muasalnya itu adalah benar-benar ingin ada perubahan perilaku, ingin supaya anak-anak sehat, dan berkualitas," ungkap Veronica dalam diskusi bertajuk "Refleksi Program MBG" yang diselenggarakan Titik Project di Ruang Belajar Alex Tilaar, Jakarta.
Dalam upaya memperkuat jangkauan program, Kementerian PPPA mendorong agar target sasaran menyentuh aspek hulu, terutama bagi ibu hamil di daerah terpencil. Veronica menekankan pentingnya sinergi antar-kementerian agar program kualitas manusia ini tidak berjalan sendiri-sendiri. "Kami ingin MBG ini nyampe kepada perut Ibu Hamil. Artinya program itu sudah ada, tapi bagaimana implementasi? Nah inilah yang harus kita olah sama-sama," jelas Veronica.
Ia menambahkan bahwa pendekatan tahun depan akan lebih fokus pada aglomerasi hingga ke lokasi terkecil melalui porsi dapur komunitas. Salah satu inovasi kunci yang diusung adalah keterlibatan perempuan melalui program Kebun Pangan Lokal. Konsep ini menempatkan dapur sebagai inti yang didukung oleh komunitas kampung di belakangnya untuk menjaga kedaulatan pangan sesuai karakter daerah. Veronica menegaskan bahwa menu makanan tidak boleh dipukul rata secara nasional, melainkan harus berbasis kearifan lokal.
"Indonesia ini adalah negara yang dibagi berdasarkan kepulauan. Kalau daerah 3T kita tahu mereka makan jagung. Jadi menu-menu ini tidak berdasarkan jumlah menu atau model aglomerasi, tapi berdasarkan menu kearifan lokal dan kedaulatan pangan," tuturnya.
CIPTAKAN EKONOMI RESTORATIF
Lebih jauh, program ini juga diarahkan untuk menciptakan ekonomi restoratif bagi kaum perempuan melalui metode tanam permakultur yang ramah lingkungan. Veronica mengajak seluruh pihak, mulai dari akademisi hingga media, untuk bersatu memberikan masukan tanpa rasa takut akan kritik.
"Yakinlah bahwa kami di sini bukan seseorang yang ingin datang untuk pasang badan. Tapi kami datang justru membuka diri, ingin mengajak semua partisipan termasuk universitas dan LSM untuk bekerjasama memberi input masuk," tegasnya.
Menanggapi visi Wamen PPPA, pakar kesehatan dan edukator nutrisi, dr. Tan Shot Yen menekankan bahwa keberhasilan MBG bukan hanya soal mengisi perut, melainkan tentang melawan stigma dan ketergantungan pada pangan impor yang ia sebut sebagai gastrokolonialisme.
Perubahan perilaku (switch mindset) yang dikhawatirkan di mana makanan lokal sering kali dianggap rendah dibanding produk industri atau Ultra Processed Food (UPF). "Saya sedih banget kalau ada ibu-ibu mengatakan bahwa anak yang makan ubi, itu makanan nenek-nenek. Ini gak boleh. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa," tegas dr. Tan.
PERSEPSI KELIRU
Ia mengingatkan bahwa persepsi keliru ini sering kali menjauhkan masyarakat dari real food yang kaya nutrisi alami. Dalam hal ini, dr. Tan memperingatkan risiko pemberian produk pabrikan (UPF) secara masif dalam program MBG. Menurutnya, kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi gula tambahan dan tepung-tepungan sejak dini akan merusak preferensi rasa anak-anak. "Kalau preferensi mereka adalah makanan manis biskuit, bukan manisnya ubi atau jagung, maka seumur hidup itu yang akan dia cari" jelasnya.
Lebih jauh, ia menggarisbawahi bahwa ketergantungan pada produk berbahan terigu justru mencederai kedaulatan pangan yang dicita-citakan pemerintah. dr. Tan menekankan bahwa kebijakan pemerintah (policy) harus tertuju pada perlindungan pangan lokal agar cita-cita anak berkualitas tidak terjebak dalam masalah kesehatan jangka panjang seperti radang atau gangguan pencernaan akibat zat aditif.
dr. Tan berharap MBG benar-benar mengutamakan pangan lokal. "Saya gak mau suatu hari ada orang asing mengatakan, lihatlah program makan sekolah di Indonesia, isinya penuh dengan makanan ultra proses. Kita harus bangga dengan apa yang tumbuh dari tanah kita sendiri," pungkasnya.
Diskusi yang diselenggarakan di Rumah Belajar Alex Tilaar, Jakarta Pusat, juga menghadirkan narasumber lainnya yaitu Ikeu Tanziah (Dewan Pakar Gizi BGN), Dewi Wahyuni (Pengelola SPPG) dan Ubaid Matraji (Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia). (Ant/E-2)
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Tindakan itu dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah evaluasi menyusul ditemukannya kasus-kasus menonjol.
MBG juga menjadi motor ekonomi kerakyatan melalui kepastian pasar bagi UMKM dan dapur mitra, penyerapan produk lokal, serta penciptaan lapangan kerja baru di daerah.
Ia menekankan perlunya dukungan pemerintah berupa akses pembiayaan dan teknologi agar petani muda dapat bersaing secara optimal.
Setiap SPPG rata-rata mempekerjakan 50 orang. Dengan 24 ribu unit, tenaga kerja langsung yang terserap mencapai sekitar 1,1 juta orang.
Target pembangunan dapur SPPG di Jawa Barat 4.600 dan sekarang telah terlampaui kurang lebih sudah hampir 4.700.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved