BGN Dorong UMKM Jadi Pilar Utama Ketahanan Pangan Bergizi Saat Bencana

Badan Gizi Nasional (BGN) menilai kolaborasi antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan kelompok masyarakat sangat penting sebagai fondasi ketahanan pangan bergizi daerah, terutama saat menghadapi risiko dan dampak bencana.

Plt. Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, Dr. Gunalan, menyampaikan hal ini dalam kegiatan bertema "Kolaborasi UMKM dan Kelompok Masyarakat sebagai Pilar Ketahanan Penyediaan Pangan Bergizi di Tengah Risiko dan Dampak Bencana" di Bandung, Jawa Barat, Minggu (14/12) hingga Senin (15/12).

"Bencana besar yang melanda sejumlah wilayah menunjukkan betapa rapuhnya sistem pangan apabila terlalu bergantung pada pasokan dari luar wilayah," jelas Gunalan.

Baca juga : UMKM dan Petani Lokal Diprioritaskan untuk MBG

Ia menekankan bahwa dalam kondisi darurat, ketika akses distribusi terputus, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dituntut mampu bertransformasi menjadi dapur tanggap bencana yang mengandalkan kekuatan sumber daya lokal.

Menurut Gunalan, keterlibatan UMKM dan kelompok masyarakat dalam penyediaan bahan pangan adalah kunci keberlanjutan Program Makanan Bergizi (MBG). Kedekatan UMKM dengan sumber produksi lokal memungkinkan rantai pasok yang lebih pendek, adaptif, dan tangguh.

"Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa wilayah yang telah memaksimalkan peran UMKM lokal, memiliki stabilitas pasokan yang lebih baik dibanding daerah yang masih bergantung pada pasar besar dan ritel modern," tuturnya.

Baca juga : UMKM Jateng Rambah Pasar ASEAN

BGN mencatat, hingga 13 Desember 2025, jumlah SPPG operasional secara nasional telah mencapai 17.362 unit, melayani lebih dari 44 juta penerima manfaat. Khusus di Jawa Barat, terdapat 3.959 unit SPPG dengan penerima manfaat lebih dari 11 juta jiwa.
Kebijakan Prioritas Belanja Lokal

Gunalan menyoroti dampak ekonomi dari program ini, di mana sekitar 85 persen perputaran dana SPPG kembali ke pemasok dan masyarakat lapisan bawah.

Melalui Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 244 Tahun 2025, petunjuk teknis pelaksanaan Program MBG telah direvisi dengan penegasan bahwa belanja bahan baku diprioritaskan melalui BUMDes, koperasi, UMKM, dan usaha lokal.

“Kebijakan ini menempatkan UMKM sebagai aktor strategis dalam sistem pangan nasional sekaligus pilar ketahanan pangan saat terjadi bencana,” terang Gunalan.

BGN berharap kolaborasi lintas sektor yang terbangun dapat melahirkan rantai pasok pangan bergizi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi risiko bencana. (AN/P-5)