Pendidikan Integritas Pilar Penting Pencegahan Korupsi

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa pendidikan integritas merupakan pilar krusial dalam upaya pencegahan korupsi. Hal ini disampaikan dalam puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Kepatihan Kantor Gubernur DIY, Selasa (9/12).

Mengangkat tema "Satukan Aksi Basmi Korupsi", Sri Sultan memaparkan komitmen Pemda DIY yang diwujudkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan.

"Reformasi Birokrasi Kalurahan menjadi fondasi good governance from the ground up untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme," terang Sri Sultan.

Baca juga : Prabowo: Pemerintahan Bersih Jika Kualitas Hidup Pejabat Terjamin

Komitmen tersebut juga diimplementasikan melalui pengendalian gratifikasi, digitalisasi administrasi, serta pengawasan masyarakat. Pemda DIY turut aktif dalam berbagai instrumen nasional seperti Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).

Di tingkat lokal, Pemda DIY menggandeng Penyuluh Antikorupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa (PAKSIJI) sebagai mitra strategis untuk menginternalisasikan nilai-nilai integritas melalui pendidikan dan kampanye publik yang berorientasi pada perubahan perilaku.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa pemilihan Yogyakarta sebagai tuan rumah Hakordia 2025 dilandasi karakter daerah tersebut sebagai Kota Pendidikan dan Kota Budaya yang kuat dengan nilai-nilai keteladanan.

Baca juga : Lurah Maguwoharjo Yogyakarta Jadi Tersangka Kasus Korupsi Tanah Kas Desa

"Kesederhanaan yang tumbuh di Yogyakarta menjadi simbol penting dalam perjuangan melawan korupsi," kata Setyo.

Ia mengungkapkan, DIY mencatat skor Survei Penilaian Integritas (SPI) sebesar 79,4 yang tergolong baik, melebihi rata-rata nasional yang berada di angka 72,32 dan masih dikategorikan rentan. Setyo berharap capaian DIY ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain.

Dalam sambutannya, Setyo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci menanamkan nilai-nilai integritas.

"Hakordia diharapkan tidak berhenti sebagai peringatan seremonial, melainkan menjadi gerakan yang berlangsung sepanjang tahun," tegasnya.

Puncak peringatan Hakordia DIY ini dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta jajaran KPK, gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, PAKSIJI DIY juga menerima Penghargaan Forum PAKSI dan API Berdaya 2025. (AT/P-5)