Korban Banjir Dapat Rp60 Juta untuk Bangun Rumah, Kepala BNPB: Biasanya Cukup

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa bantuan Rp60 juta per rumah dinilai cukup untuk membangun kembali hunian warga yang rusak akibat longsor dan banjir Sumatra. Uang itu cukup selama tidak ada proses relokasi. Penegasan tersebut ia sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12) malam.

“Selama ini cukup, tetapi kalau memang Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang. Rp60 juta karena tidak relokasi,” kata Kepala BNPB.

Jika nantinya uang tersebut kurang atau tidak mencukupi, ia menyarankan para korban merogoh koceknya sendiri atau meminta bantuan keluarga.

Baca juga : Presiden Prabowo Setuju Beri Bantuan Rp60 Juta bagi Korban Banjir Sumatra

“Nanti penerima bisa nambah dengan uangnya sendiri. Mungkin punya keluarga di kampung, punya anak yang punya gaji mau nambah, bisa. Tetapi, (kami) tidak (memberikannya) dalam bentuk uang, karena khawatir kalau bentuk uang jadi yang lain,” kata Kepala BNPB.

Dalam laporannya kepada Presiden, Suharyanto menyebut jumlah rumah warga yang terdampak mencapai 37.546 unit, terdiri dari kategori rusak berat, termasuk yang hilang tersapu banjir, rusak sedang, dan rusak ringan. Ia menambahkan bahwa data tersebut masih bersifat sementara karena pendataan tengah berlangsung bersama Kementerian Pekerjaan Umum.

Suharyanto juga mengusulkan agar pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para pengungsi dikerjakan oleh personel TNI dan Polri yang tergabung dalam satgas penanggulangan bencana. Adapun pembangunan hunian tetap (huntap) diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Baca juga : UPDATE Korban Banjir Sumbar: 228 Tewas, Lebih dari 20 Ribu Mengungsi

Untuk warga yang tetap tinggal di lokasi karena dampak banjirnya tidak terlalu besar, satgas BNPB akan melakukan perbaikan langsung pada rumah-rumah yang mengalami kerusakan.

Menanggapi usulan tersebut, Presiden Prabowo mempertanyakan kecukupan anggaran Rp60 juta untuk pembangunan huntap. Suharyanto menjawab bahwa nominal tersebut selama ini cukup, meski penambahan dana akan lebih membantu warga. Ia juga menekankan bahwa bantuan tidak akan diberikan dalam bentuk uang tunai untuk mencegah penyalahgunaan, dan warga yang mampu dapat menambah biaya sendiri.

Presiden kemudian menginstruksikan agar perhitungan anggaran mempertimbangkan kenaikan harga bahan bangunan dan inflasi.

Sementara itu, untuk pembangunan hunian sementara, pemerintah menyiapkan anggaran Rp30 juta per unit. Setiap huntara berukuran 36 meter persegi dan dilengkapi kamar, fasilitas MCK, serta ruang tambahan lainnya. (Ant/E-3)