Masyarakat Sipil Jelaskan Jejak Toba Pulp Lestari dalam Bencana Ekologis Sumatra Utara

DIREKTUR Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Roki Suriadi Pasaribu mengatakan PT Toba Pulp Lestari (TPL), diduga berkontribusi dalam bencana ekologis yang terjadi di Sumatra Utara.

"Jika meninjau ulang sejarah panjang dan aktivitas perusahaan, hubungan antara PT TPL dengan bencana ekologis di Sumatra Utara tampak tidak dapat diabaikan. Konflik antara perusahaan dan masyarakat adat maupun lokal telah terjadi sejak periode awal ketika perusahaan masih bernama PT Inti Indorayon Utama (IIU). Meski berganti nama dan menerima berbagai perubahan izin, pola konflik dan dampak lingkungan tetap terjadi," kata Roki dalam keterangannya, Jumat (5/12). 

Hingga 2020 ungkap Roki izin operasional perusahaan itu  telah mengalami sembilan kali adendum. Dinamika ini, ujar dia, membuat luas konsesi PT Toba Pulp Lestari berubah-ubah, sempat mencapai 269.060 hektare pada 1992, kemudian menyusut menjadi 113.340 hektare pada 2005, sebelum kembali berubah menjadi 167.912 hektare dalam izin terbaru.

Baca juga : Operasi DVI di Sumut Dilanjutkan hingga Akhir Masa Tanggap Darurat

Secara geografis, PT TPL, kata dia, memiliki wilayah konsesi di 12 kabupaten/kota di Sumatra Utara. Menariknya, enam di antaranya termasuk wilayah yang terdampak banjir dan longsor pada tragedi 25 November 2025. Fakta ini menunjukkan adanya keterkaitan spasial yang patut ditelusuri lebih jauh, terutama terkait perubahan tutupan hutan dan ekspansi tanaman eucalyptus yang bersifat monokultur.

Selain persoalan ekologis, menurutnya terdapat pula temuan serius terkait legalitas konsesi. Beberapa kajian menyebutkan bahwa sebagian izin TPL bertumpang tindih dengan kawasan hutan lindung dan areal penggunaan lain (APL). KSPPM bersama jaringan masyarakat sipil telah melaporkan temuan tersebut ke pemerintah sejak sebelum nomenklatur kementerian berubah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Berdasarkan data terbaru, terdapat setidaknya 3.660 hektare hutan lindung yang sudah mereka tanami, terutama di sektor Tele yang berperan penting sebagai penyangga ekosistem Danau Toba. Selain itu, perusahaan juga menanam pada areal APL seluas 2.359 hektare, dan bahkan terdapat 1.720 hektare tanaman eucalyptus yang berada di luar izin resmi," bebernya.

Baca juga : Pemerintah Tegaskan Fokus pada Penanganan Bencana

Menurut data Mapbiomas Indonesia tahun 2024 lanjut dia tutupan lahan di wilayah konsesi PT TPL terdiri atas kebun eucalyptus seluas 30.850 hektare, lahan non-hutan seluas 13.655 hektare hasil panen dan tanaman baru, serta area pertanian lain mencapai 55.898 hektare. Di luar wilayah formal izin PBPH, perusahaan juga menanam eucalyptus di wilayah APL melalui skema kemitraan dengan masyarakat yang disebut Kebun Kayu Rakyat (PKR).

Skema PKR ini awalnya diklaim sebagai upaya mengurangi konflik agraria. Namun dalam praktiknya, program tersebut justru mempercepat pembukaan hutan alam, terutama di wilayah Tapanuli Selatan. Dengan dalih kerja sama dengan masyarakat dan status APL, hutan alam ditebang dan diganti dengan tanaman monokultur yang memperburuk kondisi ekologis.

Peristiwa bencana ekologis yang terjadi pada tahun ini bukan yang pertama. Sebelumnya, pada tahun 2023 bencana di Sihotang menewaskan satu orang, dan bencana di Simangulampe menewaskan 12 orang. Pada 2025, Parapat sempat lumpuh akibat banjir dan material longsoran yang terbawa air, walaupun tanpa korban jiwa. Namun tragedi terbaru ini menjadi paling parah karena menimbulkan ratusan korban jiwa serta merusak puluhan hingga ratusan desa di berbagai kabupaten. (H-4)