Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemprov Jatim masih akan terus membuka posko bantuan untuk korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh yang sedianya akan berakhir besok, Kamis, 4 Desember 2025
Kepastian itu disampaikan Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto di sela pantauannya di Posko Bantuan Peduli Bencana Sumatera di Kantor BPBD Jatim, Kamis (4/11).
"Kalau melihat keparahan dampak yang ditimbulkan, penanganan darurat bencana yang sedang berlangsung di Sumatera akan berlangsung lama. Karena itu, sesuai arahan Ibu Gubernur, posko ini akan berlanjut hingga sepekan mendatang," tegasnya.
Saat ini, bantuan yang dibuka sejak Sabtu lalu ini terus mengalir, baik dari OPD di lingkungan Pemprov Jatim, BUMN, BUMD, Pemerintah kabupaten/kota maupun dari masyarakat, relawan dan kalangan dunia usaha.
Seluruh bantuan yang diterima tersebut hingga kini dikumpulkan di gudang posko bencana di kantor BPBD Jatim dan terus dicatat.
Rencananya, pengiriman bantuan dari berbagai elemen masyarakat di Jatim ini akan diberangkatkan Kamis (4/11), dengan menggunakan pesawat kargo.
Bantuan ini akan difokuskan kepada masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat melalui Posko Terpadu di masing-masing provinsi.
Adapun jenis bantuan yang dikirimkan cukup beragam, mulai dari bahan makanan pokok, air mineral, obat-obatan, perlengkapan keluarga dan beberapa alat kebersihan.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami menyampaikan terimakasih atas kepedulian segenap donatur dari berbagai elemen di Jatim. Kami yakin bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera," ujarnya.(H-1)
Pemulihan bagi Saudah harus mencakup aspek kesehatan, psikologis, hingga jaminan sosial, mengingat status korban sebagai kelompok rentan.
Wawan menegaskan LPSK telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat guna memastikan perlindungan terhadap korban berjalan optimal.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
MENTERI Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo meninjau langsung ruas jalan Malalak–Bukittinggi di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatta Barat (Sumbar), Rabu (28/1).
Grup UT akan terus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak serta memperkuat sinergi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah
Grup UT akan terus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak serta memperkuat sinergi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah
Sejumlah perairan Sumatra Utara berpotensi mengalami gelombang tinggi pada 27 hingga 29 Januari 2026 dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter.
Mobil Toyota Avanza yang mereka tumpangi dihantam kereta api penumpang di perlintasan tanpa palang pintu, Jalan Abdul Hamid, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatra Utara.
Pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) PT Agincourt Resources menjadi perhatian publik karena dampaknya yang luas, terutama terhadap ribuan tenaga kerja
Prakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Lestari Purba di Medan, Selasa, mengatakan, secara umum cuaca di Sumatera Utara
Seiring berjalannya penanganan, akses di ruas Tarutung–Sibolga kini mulai pulih dan kembali dapat dimanfaatkan. Pemulihan usai banjir ini memberikan dampak bagi aktivitas harian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved