NTT Siapkan Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatra

PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyiapkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp1,5 miliar untuk korban banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. 

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Antisipasi Bencana Hidrometeorologi dan Kesiapsiagaan Natal dan Tahun Baru di Pusdalops BPBD NTT, Kamis (4/12). 

"Kami sudah putuskan. Bantuan Rp1,5 miliar dari NTT akan segera dikirim,” ujarnya.

Baca juga : Walhi Sumut: Ekosida Batang Toru, 7 Perusahaan Diduga Babat 10 Ribu Ha Hutan

 Ia juga mengajak pemerintah kabupaten/kota ikut berpartisipasi dalam upaya kemanusiaan ini sesuai kemampuan masing-masing daerah.

Melki menyebutkan, bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera menjadi pengingat bagi seluruh daerah di NTT untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan. 

“Kita belajar dari kejadian di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kita harus lebih siap menghadapi potensi bencana hidrometeorologi,” ujarnya.

Baca juga : 10 Hektare Lahan Pertanian di Anggoli Tertimbun Gelondongan Kayu

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Melki menginstruksikan pemerintah kabupaten dan kota untuk segera menetapkan status siaga darurat, mengaktifkan posko bencana hingga tingkat kecamatan, serta menyediakan hotline darurat yang dapat dihubungi masyarakat kapan saja. 

Pemerintah daerah juga diminta memastikan ketersediaan logistik, terutama bagi wilayah yang rawan terisolasi, serta menyiagakan alat berat di titik-titik rawan longsor untuk percepatan penanganan apabila terjadi bencana. Ia menegaskan Pusdalops di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota harus beroperasi penuh selama 24 jam.

"Menjelang Natal dan Tahun Baru, seluruh sektor transportasi diminta memperketat pengawasan. ASDP dan KSOP diminta memastikan kelaikan kapal dan mencegah praktik kelebihan muatan, sementara Angkasa Pura diminta mengantisipasi lonjakan penumpang di bandara. Dinas Perhubungan provinsi maupun kabupaten/kota juga diminta memetakan titik rawan kemacetan dan menyiapkan rekayasa lalu lintas," jelasnya. 

Pada sisi lain, Dinas Kesehatan diminta menyiagakan tenaga medis di bandara, pelabuhan, terminal, dan pusat keramaian. 

Sedangkan TNI dan Polri juga diminta memperkuat pengamanan rumah ibadah, pusat perbelanjaan, serta jalur transportasi. Dinas Kominfo harus memastikan seluruh informasi penting terkait cuaca ekstrem, penutupan pelabuhan, dan kondisi jalan disampaikan secara cepat, tepat, dan tersinkronisasi untuk menghindari kebingungan di masyarakat. (PO/E-4)