Izin Pasir Kuarsa Disalahgunakan untuk Tambang Timah Ilegal, Menteri ESDM Geram

SATGAS Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melakukan penindakan terhadap dua tambang ilegal di kawasan hutan di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung.

Ironisnya, penambangan pasir timah ilegal di Dusun Nadi dan Sarang Ikan ini beroperasi dengan menggunakan izin pasir kuarsa.

Mengetahui hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pun geram. Ia mengakui bahwa selama ini izin tambang pasir kuarsa dikeluarkan oleh daerah.

Baca juga : Tersangka Ditangkap, Potensi Kerugian Negara dari Tambang Batu Bara Ilegal Tahura Bukit Soeharto Capai Rp1 T

"Ini sangat memprihatinkan, izin pasir kuarsa disalahgunakan untuk menambang timah secara ilegal," ujar Bahlil saat meninjau lokasi tambang ilegal, Rabu (19/11).

Oleh karena itu, sepulangnya dari Bangka Belitung, Bahlil akan mengeluarkan aturan untuk menarik kembali kewenangan izin ke pusat.

Sebelumnya, Satgas PKH berhasil menindak dua tambang ilegal di Dusun Nadi dan Sarang Ikan di Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Dari dua lokasi tersebut, diamankan 23 unit alat berat berupa ekskavator dan dozer, serta peralatan tambang lainnya.

Baca juga : Akibat Tambang, Pantai di Bangka Terancam Rusak

Kerugian negara dari dua tambang ilegal di kawasan hutan ini diperkirakan mencapai Rp12,9 triliun. Namun, untuk kepastiannya, masih menunggu perhitungan dari BPKP.

Kunjungan Menteri ESDM ke tambang ilegal ini bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala BPKP RI Yusuf Ateh merupakan rangkaian latihan gabungan TNI di Desa Mabet, Belinyu, dan Nadi, Bangka Tengah.

"Penarikan kembali kewenangan izin pasir kuarsa dari daerah ke pusat agar tertib, sehingga kekayaan negara bisa dikelola dengan baik," tegas Bahlil. (RF/E-4)