Wagub Paparkan Capaian Digitalisasi Pembelajaran di Kalteng

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo tampil mengungkapkan kesuksesan digitalisasi pembelajaran di Kalteng pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah dalam Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2026.

Hadir mewakili Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Edy menyatakan bahwa apa yang dilakukan Kalteng sejatinya sejalan dengan semangat banyak daerah lain, namun ia ingin berbagi cara dan pengalaman Kalteng dalam menjawab tantangan unik wilayahnya. 

“Mungkin apa yang kami sampaikan ini sama halnya dengan apa yang dilakukan Bapak Ibu semua. Kami hanya ingin berbagi pengalaman tentang upaya kita di dalam melaksanakan revitalisasi khusus untuk pendidikan dan digitalisasi tahun ajaran 2026,” ujar Edy, melalui keterangannya, Senin (17/11).

Baca juga : Operator Bus Didorong Tingkatkan Layanan Lewat Digitalisasi

Edy menjelaskan sebagai provinsi terluas di Indonesia dengan luas sekitar 153.000 km², atau 1,5 kali Pulau Jawa, Kalteng hanya dihuni sekitar 2,8 juta jiwa. Untuk mencapai salah satu kabupaten yang berada di ujung dan berbatasan langsung dengan Kalimantan Barat, perjalanan dari ibu kota provinsi bisa memakan waktu hingga 12 jam. Kondisi ini menjadi salah satu latar belakang mengapa digitalisasi pembelajaran di Kalteng didesain bukan sekadar proyek teknologi, melainkan jawaban atas keterbatasan akses.

Ia menjelaskan, struktur geografis Kalteng juga berbeda dari Pulau Jawa maupun Sumatera. Wilayahnya banyak berupa lahan datar, rawa, dan gambut, dengan desa-desa yang tersebar di hulu sungai-sungai besar seperti Sungai Kapuas, Kahayan, dan Mentaya. Banyak masyarakat bermukim di pedalaman dengan akses yang sangat bergantung pada kecepatan dan moda transportasi air. 

“Jadi untuk menjangkau itu, tentu tidak semua wilayah desa ini terjangkau oleh internet,” kata Wagub.

Baca juga : Dorong Kementerian Pemuda Mandiri dan Gaungkan Digitalisasi Menuju Indonesia Emas 2045

Menghadapi kondisi tersebut, Pemprov Kalteng memilih strategi pembangunan pendidikan yang dimulai dari desa. Desa diposisikan sebagai ujung tombak. Melalui kebijakan pendidikan, Pemprov Kalteng mendorong kolaborasi erat dengan Kemendikdasmen agar revitalisasi dan digitalisasi pendidikan tidak berhenti di tataran konsep, tetapi berjalan nyata di tingkat sekolah.

Di bidang sarana pembelajaran digital, Wagub memaparkan bahwa sejak 2024 Pemprov Kalteng sudah mulai menyiapkan perangkat interaktif digital. “Di Kalimantan Tengah tercatat sebanyak lebih kurang 1.984 unit di tahun 2024, kemudian di tahun 2025 ini ada 3.147 unit papan tulis interaktif yang sudah kami lakukan dan ini sudah 100 persen, di samping juga dari Kementerian Mendikdasmen juga membantu,” jelasnya. 

Papan tulis interaktif ini tersebar di satuan pendidikan, khususnya SMA, SMK, dan SKh, sebagai tulang punggung pelaksanaan pembelajaran digital dan hybrid.

Edy juga memaparkan bahwa revitalisasi fisik dan pembelajaran dilakukan serentak di sekolah-sekolah jenjang SMA, SMK, dan SKh. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi pembelajaran di Kalteng tidak bisa dilepaskan dari kemampuan menjangkau daerah yang belum terlayani internet. 

Untuk itu, digitalisasi pembelajaran didukung dengan penyediaan panel surya dan koneksi Starlink di titik-titik yang sulit akses listrik dan jaringan. “Ini sudah dilakukan 100 persen di wilayah provinsi Kalimantan Tengah,” tegasnya.

Tak berhenti pada infrastruktur, Pemprov Kalteng juga membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi melalui aplikasi PENA KALTENG. Aplikasi ini memuat data keberadaan dan kondisi sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan provinsi, yakni SMA, SMK, dan SKh. Melalui PENA KALTENG, pemerintah dapat memantau profil satuan pendidikan hingga ke level sekolah, sekaligus membuka ruang saran dan masukan dari berbagai kalangan sebagai bahan evaluasi dan monitoring. Dengan demikian, revitalisasi dan digitalisasi tidak hanya tampak pada angka, tetapi dapat ditelusuri dampaknya melalui data.

Dalam aspek layanan kepada siswa, Wagub menekankan bahwa Pemprov Kalteng menjamin tidak ada penahanan ijazah bagi lulusan. Sebaliknya, siswa justru diperkaya dengan tiga sertifikat kompetensi tambahan, yaitu sertifikat kompetensi analisis data, penguasaan Microsoft, dan digital marketing. 

“Kenapa kami lakukan, ini supaya anak-anak kita yang lulus sekolah tidak hanya mendapatkan ijazah tetapi juga harus siap kuliah atau siap bekerja,” jelasnya. 

Ia menegaskan, kekayaan sumber daya alam (SDA) Kalteng harus berjalan seiring dengan penguatan sumber daya manusia (SDM). Karena itu, Kalteng menempatkan pendidikan, revitalisasi satuan pendidikan, dan digitalisasi pembelajaran sebagai instrumen kunci untuk menciptakan generasi yang siap bersaing di level nasional maupun global. 

"Pemerintah provinsi berharap, dukungan anggaran dan kolaborasi antara pemerintah pusat melalui kementerian terkait dan pemerintah provinsi dapat terus berjalan seiring sejalan," katanya.

Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program revitalisasi dan digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menyentuh aspek fisik sekolah, tetapi juga menyasar kualitas pembelajaran, pemerataan akses digital, serta penguatan kompetensi tenaga pendidik di seluruh Indonesia.

"Apa yang ditunjukkan Kalteng melalui Kelas Digital Huma Betang, distribusi TV interaktif, papan tulis digital, hingga pemanfaatan jaringan internet di wilayah sulit, dinilai selaras dengan arah kebijakan nasional," katanya. .(H-2)