Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBESAR 20% dana desa di Kabupaten Merangin difokuskan untuk usaha ketahanan pangan dalam mendukung sukses Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Wakil Bupati Merangin, H Abdul Khafidh, usaha ketahanan pangan tersebut antara lain diberdayakan untuk usaha pangan yang ternak ayam potong, ayam petelur, budidaya perikanan air tawar, padi sawah, sayuran dan bahan pokok lain yang dibutuhkan dapur MBG atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang tersebar di Merangin.
“20% dana desa di setiap kecamatan itu disatukan. Kemudian digunakan menjadi modal kegiatan usaha pangan yang dibutuhkan dapur MBG,” ujar Abdul Khafidh.
Dikatakan, terobosan tersebut sudah dipaparkan Abdul Khafidh pada Rapat Validasi Data Titik SPPG se-Sumatra yang digelar di Palembang, Sumsel, Kamis kemarin (2/10).
Berdasarkan informasi tertulis yang disampaikan Dinas Kominfo Merangin, inovasi yang dipaparkan Wabup Merangin di Palembang tersebut mendapat apresiasi positif dari Sekretaris Deputi Bidang Sistem Tata Kelola BGN Ernia Sofi Yessi.
Inovasi serupa diharapkan Ernia bisa diadopsi oleh daerah lainya, untuk menjamin kecukupan kebutuhan bahan pokok SPPG. Disampaikan, Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri Noudy Reinold Pierre Tendean, yang hadir pada acara serupa, juga memberikan apresiasi positif.
Menurutnya, pemberdayaan 20% dana desa untuk ketahanan pangan itu sebagai langkah strategis dan memiliki potensi ganda. Program itu, lanjut Noudy Reinold Pierre Tendean, akan sangat membantu SPPG, sekaligus menguntungkan dan membahagiakan petani, karena hasil panennya langsung ada yang menampung dan tercipta perputaran uang yang lebih cepat.
“Terimakasih Pak Wakil Bupati. Saya kira ini adalah langkah-langkah yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Program ini sarat dengan potensi bisnis. SPPG terbantu, petaninya senang dan bahagia,” ujar Noudy.(SL/E-4)
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Seorang kepala desa nonaktif di Brebes, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap polisi setelah dua tahun buron.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved