Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANA lapangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang juga Kepala Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, Muhammad Hidayat menepis isu yang menyebut menu MBG di SD Negeri 4 Bengkalis dalam kondisi basi.
Sejauh ini, pihaknya bersama tim telah langsung turun ke sekolah untuk mengecek kondisi makanan MBG yang dibagikan.
“Memang benar menu MBG hari itu berupa kuah sate, sayur, telur, dan semangka. Saya sudah cek ke sekolah, tidak ada laporan soal menu basi. Kalau pun benar ada temuan, tentu akan kami evaluasi,” kata Hidayat, Jumat (3/10).
Ia menjelaskan, proses memasak dimulai pukul 01.00 WIB. Kemudian sayur dimasak sekitar pukul 03.00 WIB. Setelah selesai, makanan dikemas dalam wadah stainless dan langsung diantar ke sekolah pada pagi harinya.
“Sehingga saat jam istirahat sekolah, makanan disantap murid SDN 4 Bengkalis. Tidak ada yang basi, karena sebagian murid tetap makan dan tidak ada masalah,” ujarnya.
Kendati demikian, ia tidak menampik adanya laporan dari guru maupun kepala sekolah bahwa pada Senin (29/9) cukup banyak murid yang tidak mengonsumsi menu sayur MBG hari itu.
“Memang saat itu banyak anak-anak tidak memakan menu sayur, berbeda dari biasanya. Tetapi bukan berarti basi,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi pihak sekolah maupun wali murid yang telah memberikan masukan demi perbaikan program. Menurutnya, pengawasan dan evaluasi rutin sangat penting untuk menjaga kualitas program MBG yang merupakan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
Adapun saat ini, dapur SPPG Desa Pedekik mengelola 3.234 paket makanan MBG yang setiap hari didistribusikan ke 16 sekolah di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau.
“Terima kasih kepada pihak sekolah serta wali murid yang sudah memberi masukan. Ini menjadi bahan evaluasi agar menu MBG ke depan lebih baik,” pungkasnya.(H-2)
Skema insentif dalam Program MBG tidak hanya memberikan perlindungan finansial bagi mitra SPPG, tetapi juga disertai mekanisme kontrol ketat. Berlaku no service, no pay.
Salah satu penyebab utama penghentian sementara operasional tersebut adalah belum terpenuhinya standar laik higiene sanitasi (SLHS).
BGN menghentikan sementara 1.256 SPPG di Indonesia Timur mulai 1 April 2026 karena belum memiliki SLHS dan IPAL. Ini alasannya.
ARUN berdiri di samping para mitra untuk memastikan bahwa tantangan birokrasi dan hambatan teknis tidak mematahkan semangat pengabdian mereka.
BGN menegaskan tidak akan segan memberikan sanksi tegas kepada mitra yang terbukti melakukan mark up harga bahan baku, apalagi sampai menekan KaSPPG.
Kepala BGN Dadan Hindayana, mengatakan sudah menegur pria yang berjoget di sebuah SPPG sembari menunjukkan insentif sebesar Rp6 juta. Ia minta pria yang viral itu minta maaf ke publik
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved