Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
DEMI keamanan Makanan Bergizi Gratis (MBG), maka dinas kesehatan di kabupaten/kota harus mempercepat penerbitan Sertifikat Layak Hiegienis Sanitasi (SLHS). Sertifikat itu pun jangan sekeladar formalitas.
"Sertifikat higienis adalah permintaan pusat, kewenangan ada di dinkes kabupaten/kota. Kami minta dipercepat, maksimal 20 hari sudah keluar," ujar Sekda Jateng, Sumarno, usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Rabu (1/10).
Mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Sumarno menegaskan SLHS tidak boleh sebatas formalitas.
"Yang lebih penting adalah penerapan di lapangan sesuai kriteria food security," tegasnya.
Pemprov Jateng memastikan program MBG berjalan aman melalui assesment ketat dalam proses produksi, mulai dari penyimpanan bahan, kelayakan air, cara mencuci, hingga waktu penyajian. SLHS mengacu pada Permenkes No 17/2024 dan pedoman NSPK higiene, sanitasi, dengan indikator lokasi, bangunan, fasilitas air, ventilasi, pembuangan limbah, kebersihan peralatan, serta kualitas bahan baku yang bebas kedaluwarsa maupun cemaran. (HT/E-4)
DINAS Kesehatan (Dinkes) Kota Bengkulu, Bengkulu, memastikan 25 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah memiliki sertifikat Standar Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) pada Januari 2026.
KASUS keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di beberapa daerah seperti di Kabupaten Tasikmalaya, Garut, Cianjur, Bandung Barat, dan Jakarta.
Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Dauh Peken 5, Tabanan, Bali untuk memastikan pemenuhan hak pangan bergizi anak.
Kornas MBM, M. Nurul Yamin, menekankan bahwa Tahap 3 ini merupakan kelanjutan dari gerak konsolidasi yang terus meningkat.
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Muhammadiyah mendukung penuh tanpa ragu.
Jika SPPG yang sudah beroperasi sudah mencapai 21.000 SPPG, maka, 987.000 orang tenaga kerja telah terserap secara langsung di daput-dapur MBG.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan Program MBG tidak hanya berdampak pada sektor pangan, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat dan membuka peluang kerja baru.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut Rp32,1 triliun telah dicairkan untuk Program Makan Bergizi Gratis 2026, dorong PDB dan UMKM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved