Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DEMI keamanan Makanan Bergizi Gratis (MBG), maka dinas kesehatan di kabupaten/kota harus mempercepat penerbitan Sertifikat Layak Hiegienis Sanitasi (SLHS). Sertifikat itu pun jangan sekeladar formalitas.
"Sertifikat higienis adalah permintaan pusat, kewenangan ada di dinkes kabupaten/kota. Kami minta dipercepat, maksimal 20 hari sudah keluar," ujar Sekda Jateng, Sumarno, usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Rabu (1/10).
Mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Sumarno menegaskan SLHS tidak boleh sebatas formalitas.
"Yang lebih penting adalah penerapan di lapangan sesuai kriteria food security," tegasnya.
Pemprov Jateng memastikan program MBG berjalan aman melalui assesment ketat dalam proses produksi, mulai dari penyimpanan bahan, kelayakan air, cara mencuci, hingga waktu penyajian. SLHS mengacu pada Permenkes No 17/2024 dan pedoman NSPK higiene, sanitasi, dengan indikator lokasi, bangunan, fasilitas air, ventilasi, pembuangan limbah, kebersihan peralatan, serta kualitas bahan baku yang bebas kedaluwarsa maupun cemaran. (HT/E-4)
KASUS keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di beberapa daerah seperti di Kabupaten Tasikmalaya, Garut, Cianjur, Bandung Barat, dan Jakarta.
Dadan mengatakan dana bantuan pemerintah yang terserap untuk program MBG mencapai Rp55,2 triliun.
BGN menargetkan peningkatan kualitas layanan Program Makan Bergizi (MBG) pada 2026 melalui penerapan akreditasi dan sertifikasi bagi seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
Sebanyak 43,5% penduduk Indonesia belum mampu membeli pangan sehat
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa di awal tahun ini jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mencapai 19.800 unit.
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat dampak ekonomi program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama satu tahun, mulai dari pelibatan 46 ribu UMKM hingga penyerapan 780 ribu tenaga kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved