Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
DPD Keluarga besar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea (KSPSI AGN) Sumatra Utara mengapresiasi penanganan Polri dalam kerusuhan. DPD KSPSI AGN mendukung supremasi sipil agar tetap terjaga.
Pernyataan sikap ini disampaikan oleh Ketua DPD TM Yusuf dan Plt Sekretaris Rio Affandi Siregar. KSPSI AGN Sumut mendukung penuh Polri dalam melakukan tindakan terhadap pelaku kerusuhan.
"Mendukung Polri untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kerusuhan pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 5 September 2025 yang merusak fasilitas publik," bunyi pernyataan itu, Minggu (14/9).
Sebab, gedung DPRD hingga fasilitas publik yang dirusak perusuh dibeli dengan uang rakyat. "Karena gedung DPRD dan fasilitas publik lainnya dibangun dengan uang rakyat, kecuali yang ikut-ikutan dan tidak tahu menahu," lanjutnya.
Pihaknya juga mengimbau peserta demo yang tidak melakukan perusakan bisa melakukan restorative justice. Karena bila merusak dan membakar, hal itu sudah merupakan pelanggaran.
"Untuk peserta aksi yang tidak melakukan perusakan, penjarahan, dan pembakaran fasilitas publik bisa menggunakan restorative justice untuk menyelesaikan masalah hukumnya, karena bagaimana pun perusakan, penjarahan dan pembakaran merupakan pelanggaran hukum," katanya.
KSPSI AGN Sumut mengapresiasi Polri yang cepat dalam menangani masalah ini. KSPSI AGN Sumut mendukung penuh supremasi sipil terjaga. "Memberikan apresiasi kepada Polri yang dengan cepat menangani kondisi Kamtibmas. Mendukung dan akan menjaga Supremasi Sipil di Tanah Air Indonesia," tegasnya. (Ant/E-2)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved