Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PUSAT Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang ada di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, diwajibkan membuka program instalasi Gawat Darurat (IGD) selama 24 jam agar siap melayani masyarakat kapan saja.
Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, mengatakan, di setiap puskesmas, tenaga medis dan perawat telah dijadwalkan piket secara bergilir untuk memastikan layanan tetap tersedia selama 24 jam.
"Seluruh kepala puskesmas telah diberi instruksi langsung untuk menjalankan program ini secara konsisten," kata Dedy.
Puskesmas dibuka selama 24 jam ini, lanjut dia, agar masyarakat yang mengalami sakit tiba-tiba bisa segera terlayani, seperti sakit perut atau keluhan ringan lainnya yang terjadi pada malam hari. Puskesmas harus siap menjadi tempat penanganan pertama sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit.
Selain itu, puskesmas harus menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. "Tenaga kesehatan diminta bekerja optimal dan sigap dalam melayani pasien kapan pun dibutuhkan," imbuhnya.
Puskesmas juga harus menerapkan pelayanan yang setara bagi semua warga, tanpa memandang status kepesertaan BPJS kesehatan. Pemerintah Kota Bengkulu berharap akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar semakin mudah, cepat, dan merata. Pihak puskesmas ikut aktif membantu pendataan dan mendorong warga yang belum terdaftar untuk segera menjadi peserta BPJS kesehatan.(M-2)
Saat ini, di Kota Bandung baru ada dua puskesmas yang sudah beroperasi penuh selama 24 jam, yakni Puskesmas Ibrahim Adjie dan Puskesmas Garuda
Turnamen ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat soliditas para tenaga medis di tengah tugas pengabdian negara.
Presiden Prabowo menjajaki kerja sama STEM dan kedokteran dengan 24 universitas terkemuka Inggris demi memperkuat pendidikan tinggi dan tenaga medis RI.
Relawan Laskar Trisakti 08 bekerja sama dengan Universitas Trisakti mengirimkan bantuan tenaga kesehatan dan obat-obatan ke wilayah terdampak banjir Sumatra.
Proposal ini akan dikirim ke Kementerian Kesehatan paling lambat satu minggu ke depan, sejalan dengan arahan Dinas Kesehatan Sumatra Utara.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) meluncurkan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN), tujuan dari MPPDN yakni mengintegrasikan data perizinan tenaga kesehatan dan medis.
Menurut Prabowo, pemerataan fasilitas kesehatan krusial agar masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, mendapat layanan medis terbaik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved