Pelayanan Publik di Kota Tegal Harus Bebas Aksi Premanisme

SELURUH pelayanan publik di Kota Tegal, Jawa Tengah, diminta bebas dari tindak premanisme, sehingga masyarakat menjadi aman dalam mengurus segala sesuatunya.

Permintaan tersebut disampaikan Wali Kota Tegal sekaligus Pengarah Tim Sapu Bersih Pungutam Liar (Saber Pungli) Dedy Yon Supriyono, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Saber Pungli Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kota Tegal 2025, di Grand Dian Hotel Guci, Kabupaten Tegal, Selasa (27/5).

Baca juga : Optimalkan Pelayanan Publik, Rano Karno: Bangun Jakarta Jadi Kota Global Inklusif

"Kita harus memastikan bahwa seluruh sistem pelayanan publik di Kota Tegal bebas dari pungutan liar, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat," ujar Dedy Yon.

Ia mengajak semua pihak untuk memiliki mindset yang progresif dalam menciptakan pelayanan publik yang bersih. Menurutnya pemberantasan pungli tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga harus berfokus pada pencegahan melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja yang lebih transparan serta akuntabel.

"Jika kita dapat membangun budaya anti pungli secara kolektif, maka masyarakat akan lebih percaya pada sistem yang kita jalankan. Saya yakin, dengan kerja sama, koordinasi, dan komitmen yang kuat, kita dapat menjadikan Kota Tegal sebagai contoh bagi daerah lain dalam menerapkan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan," jelas Dedy Yon.

Baca juga : WamenPAN-RB: LAPOR Kalsel Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Tingkatkan kesadaran
Ketua Tim Saber Pungli Kota Tegal, sekaligus Wakil Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Tegal Kota, Kompol Yulius Herlinda, menyampaikan bahwa maksud FGD tersebut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya aparatur negara tentang bahaya dan dampak pungli serta pentingnya pelayanan publik yang bersih dan bebas pungli.

Pihaknya akan terus mengidentifikasi berbagai bentuk pungli penyebab serta sektor-sektor yang rawan terhadap pungli, sekaligus menemukan solusi yang tepat untuk mencegah dan memberantas pungli melalui sosialisasi, peningkatan pelayanan publik dan penegakkan hukum.

"Saber Pungli dapat menyusun strategi yang komprehensif dan terpadu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pungli dan meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih transparan, efisien dan bebas dari pungli," ujar Yulius Herlinda. (E-2)