Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Provinsi Kalteng mendapat dukungan terhadap upaya pemerataan akses pendidikan di wilayah pedalaman.
Wakil Bupati Kotim, Irawati, menyampaikan bahwa Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) memberikan sambutan positif terhadap proposal pembangunan Sekolah Rakyat (SR) tahap 1 tahun 2025.
“Alhamdulillah, sebagai Wakil Bupati Kotawaringin Timur, ulun menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah terus berkomitmen untuk mendorong pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah pedalaman, kurang terjangkau dan kurang mampu tetapi mempunyai keinginan yang kuat untuk terus bersekolah,” ujar Irawati, Selasa, (20/5).
Irawati menjelaskan bahwa ia telah menyerahkan proposal kedua sebagai pelengkap proposal pertama untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Proposal tersebut merupakan syarat administrasi untuk dapat direalisasikannya pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 1 pada Tahun 2025.
“Alhamdulillah, proposal kita telah diterima langsung oleh Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Ir. Agus Jabo Priyono, M.T., dan mendapat sambutan yang sangat positif,” kata Irawati.
Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Kemensos RI lantaran mendukung Pemkab Kotim dalam membangun sumber daya manusia sejak usia dini.
"Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini akan mempercepat pemerataan pembangunan di Kotim dan memberikan manfaat besar bagi generasi mendatang," harapnya. (H-1)
Terdapat potensi tumpang tindih dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional antara sekolah rakyat, sekolah gratis, dan sekolah garuda
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai program Sekolah Rakyat akan berbeda dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah gratis.
KETUA Tim Formatur Sekolah Rakyat sekaligus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014), Prof. M. Nuh, menjelaskan bahwa tahun ini ditargetkan berdiri 100 sekolah.
Kemensos mulai melakukan finalisasi pembukaan Sekolah Rakyat, program pendidikan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai program Sekolah Rakyat akan berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah gratis.
Sekolah Rakyat hanya mampu menampung sekitar 1% dari total kebutuhan penerimaan siswa baru.
Sidak ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan pelayanan pendidikan berjalan sesuai aturan.
Pemerintah Kotim kini berupaya keras meningkatkan produktivitas pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk.
Pengendalian karhutla merupakan salah satu program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2025-2030.
Gubernur berharap dengan adanya bantuan itu, bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir.
Dijelaskan Agustiar Sabran, tahun ini (2025) dana yang tersedia cuma 3 Miliar, jadi tahun ini belum bisa tuntas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved