Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
PEMERINTAH Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, bertekad untuk kembali mencapai swasembada pangan. Dengan capaian tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
"Semoga kita bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama bahwa Kotawaringin Timur ini nantinya swasembada pangan, seperti yang dulu pernah kita raih pada saat kita masih bergabung (sebelum pemekaran daerah) dengan Katingan dan Seruyan," kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kotim Sepnita, Minggu, (11/5).
Pemekaran wilayah Kotim pada tahun 2002 menjadi tiga daerah yaitu Kotim, Katingan, dan Seruyan. Hal ini berdampak pada terbaginya potensi pertanian, termasuk sentra-sentra produksi pangan. Khususnya Katingan, yang kini menjadi salah satu penghasil beras utama di Kalimantan Tengah.
Pemerintah Kotim kini berupaya keras meningkatkan produktivitas pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk.
"Ini juga sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto pada urutan kedua yakni mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Ini bisa dimulai dari swasembada pangan di daerah," jelas Sepnita.
Pemerintah Kotim memprioritaskan sektor pertanian dengan mengolaborasikan program-program dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Upaya ini telah menunjukkan hasil positif, menjadikan Kotim sebagai kabupaten ketiga penghasil padi terbesar di Kalimantan Tengah setelah Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
"Upaya ini memerlukan dukungan semua pihak. Pemerintah terus mendorong melalui berbagai program dan bantuan. Ini tentu harus disambut dan dijalankan oleh petani, dibantu instansi terkait lainnya agar hasilnya lebih optimal dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan," pungkasnya. (H-1)
Proposal tersebut merupakan syarat administrasi untuk dapat direalisasikannya pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 1 pada Tahun 2025.
langkah tegas ini mendapat dukungan luas dari masyarakat dan pelaku usaha yang taat aturan, mengingat kerusakan jalan akibat overtonase sering menyebabkan kerugian ekonomi.
Acara ini menampilkan beragam pertunjukan seni dan budaya yang memukau, sekaligus menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.
Dalam upaya mengurangi ketimpangan dan tingkat kemiskinan antarwilayah, Zona Timur juga akan menjadi prioritas.
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur kerap menyampaikan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sidak ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan pelayanan pendidikan berjalan sesuai aturan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved