KPAI Temukan Dapur SPPG Singaparna Tasikmalaya belum Dibayar BGN Sebesar Rp1 Miliar

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pusat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) dan pengawasan makan bergizi gratis (MBG) di sekolah termasuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Program makan bergizi gratis (MBG), menemukan tungakan belum dibayar Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 1 miliar.

Wakil Ketua KPAI Pusat, Jasra Putra mengatakan, pasca keracunan yang terjadi jenjang TK, SD, dan SMP di Kecamatan Rajapolah menjadi atensi dalam pengawasan makan bergizi gratis (MBG) dan dugaan keracunan ini belum dibuka secara transparan. Namun, pengawasan yang dilakukan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), temukan dapur SPPG Singaparna belum dibayar oleh BGN sebesar Rp 1 miliar.

"Kami melakukan inspeksi mendadak pada program makan bergizi gratis (MBG) yang dilakukannya di SDN Cikunir dan SMAN 2 Singaparna termasuk dapur SPPG. Karena, di wilayah tersebut sudah mencapai 3 ribu penerima manfaat dan untuk di Kecamatan Rajapolah sendiri belum beroperasi mengingat uji sample laboratorium belum dibuka," katanya, Sabtu (17/5/2025).

Baca juga : Serangga Bisa Jadi Menu MBG untuk Sesuaikan Potensi Daerah

Ia mengatakan, pembiayaan tim dapur SPPG Singaparna memang informasinya yang didapatkan dalam pengawasan belum dibayar sebesar Rp1 miliar meski sudah ada kerja sama, kontrak dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Karena, sebelum dapur SPPG melakukan belanja uang harus sudah ada tapi sekarang belum ada hingga mereka kebinggungan.

"Kami kaget berkaitan dengan masalah ini dan memang satu minggu lalu pernah rapat koordinasi (Rakor) bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), pembiayaan tidak masalah. Karena, semua ditangung dari APBN tapi di Kecamatan Singaparna dapur SPPG belum ada transfer yang mana nilainya Rp1 miliar," ujarnya.

Menurutnya, tungakan yang masih belum  dibayar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) apakah ada keterlambatan atau seperti apa? meski mereka sudah menyediakan rekening, mitra ini termasuk persoalan yang seharusnya perlu dijelaskan Kepala BGN. Program makan bergizi gratis (MBG) di Kecamatan Singaparna masih berjalan dan keterlambatan ini jangan sampai kualitas program menghambat.

"Saya mengkhawatirkan namanya mitra masyarakat adanya keterbatasan hingga khawatir juga dengan kualitas program, termasuk situasi ini dapat menghambat terkait layanan dapur SPPG. Namun, program yang sudah dilakukan di wilayah Singaparna untuk penerima manfaat lebih dari 3 ribu anak jenjang TK, SD, SMP, SMA," paparnya. (H-1)