Menhub Sebut Keberlanjutan Proyek KA Trans sulawesi Akan Libatkan Swasta

KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia terus berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi, khususnya rute Makassar-Parepare, meskipun menghadapi tantangan efisiensi anggaran.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan pentingnya proyek infrastruktur ini bagi pengembangan transportasi dan perekonomian.

“Intinya, pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti. Kami membuka seluas-luasnya kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dalam kegiatan infrastruktur,” tegas Dudy di Lobi Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (19/3).

Baca juga : Menhub Minta BUMN Sektor Transportasi Ikut Lancarkan Mudik Lebaran

Ia juga mengatakan, bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman untuk membahas langkah-langkah strategis dalam melanjutkan proyek jalur kereta api ini. 

“Kita duduk lagi kira-kira untuk kelanjutan seperti apa jalan tengahnya atau jalan terbaiknya. Yang paling utama adalah kita harus melanjutkan proyek tersebut di tengah efisiensi,” katanya.

"Jadi kita membuka segala opsi yang memungkinkan untuk melanjutkan proyek tersebut," Sambung Dudy.

Baca juga : Libur Lebaran 2025, Potensi Pergerakan Capai 146,48 Juta Orang

Proyeksi Jalur kereta api di Sulsel khususnya jalur Makassar-Parepare, memiliki panjang sekitar 145 kilometer. Jalur ini merupakan bagian dari pembangunan jalur kereta api Trans-Sulawesi yang menghubungkan Kota Makassar dan Kota Parepare.

Jalur kereta api ini telah beroperasi secara terbatas sejak Oktober 2022, dengan panjang rel yang telah dibuka mencapai 66 kilometer yang menghubungkan tujuh stasiun, termasuk Stasiun Garongkong, Stasiun Barru, Stasiun Tanete Rilau, Stasiun Mandalle, Stasiun Ma’rang, Stasiun Labakkang, dan Stasiun Mangilu.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Sudirman meminta agar Pemerintah Kota Makassar mau membantu agar proyek tersebut bisa berlanjut dan kereta api bisa masuk Kota Makassar, tidak hanya sampai Maros saja dari Barru.

"Kita sudah tanda tangan penentuan lokasi (Penlok), sejak 2023 lalu, tapi belum direspon Pemkot Makassar saat itu. Jadi kita harap, tahun ini sudah penlok," tandas Sudirman. (H-1)