Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BUPATI non PDIP di Bali yakni Bupati Kabupaten Karangasem I Gusti Putu Parwata atau Gus Par mengakui jika Gubernur Bali Wayan Koster tetap bertindak adil terhadap berbagai program pembangunan yang ada di wilayahnya yakni kabupaten paling timur Pulau Bali ini. Dirinya adalah satu-satunya bupati di Bali yang bukan berasal dari PDIP. Ia menilai Koster adalah sosok pemimpin yang sangat bijak dan tidak mengenal sekat politik dalam membangun Karangasem.
Meski kepemimpinan Karangasem saat ini bukan dari partai PDI Perjuangan, Gubernur Koster tetap mengarahkan bantuan infrastruktur kepada warga Karangasem.
Bupati Gus Par menyampaikan hal ini kepada awak media usai mengikuti Rapat Koordinasi (rakor) Pemerintahan (eksekutif dan DPRD se-Bali) di Balai Budaya Giri Nata Mandala Puspem Badung, Rabu (12/3/2025). "Saya tetap hadir mendukung provinsi dan pusat, karena banyak program-program dari bapak Gubernur sekarang (Gubernur Koster) ke daerah Karangasem. Ini sangat bagus, dan sangat bijak sekali program Pak Gubernur," kata Gus Par.
Ia mengapresiasi kebijakan Gubernur Koster yang tetap memperhatikan Karangasem, meski bukan pemimpin yang diusung partai PDIP. "Karangasem itu satu-satunya non partai merah (PDIP) tetap dibantu oleh Pak Gubernur (Koster)," katanya.
Selanjutnya, hasil Rakor Pemerintahan yang digelar pada kepemimpinan Koster-Giri akan dieksekusi di Karangasem. Gus Par menegaskan akan bersinergi membangun Karangasem dan Bali seutuhnya. "Kami pun siap untuk sejalan dengan kabupaten maupun Provinsi Bali. Tetap mendukung one island, one tata kelola," ujarnya.
Terkait program pembangunan Gubernur Koster di kawasan terpadu Pelabuhan Amed dan Jalan tol di Karangasem, kata Gus Par, akan siap mendukung dari sisi anggaran dan lainnya. "Kami siap mendukung," katanya.
Rakor Para Kepala Daerah yang digelar Gubernur Koster dan wagub Giri Prasta dihadiri semua kepala daerah, beserta OPD dan DPRD se Bali. Kurang lebih 800 peserta dari seluruh Bali. Sejumlah peserta dari luar Denpasar dan Badung hadir menggunakan bus untuk menghemat anggaran dan mengurangi kemacetan Bali.
Rakor Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota kabupaten se Bali tahun 2025 mengusung tema Sinergitas pembangunan Bali dalam satu kesatuan wilayah, 1 pulau, 1 pola dan 1 tata kelola.
Untuk diketahui, Gus Par dan Pandu Panca Lagosa merupakan pasangan Bupati dan wakil Bupati Karangasem yang diusung Partai Nasdem dan koalisi lainnya pada Pilkada Serentak 2024. Pasangan ini berhasil menang persentase 52,8 persen atau 144.344 suara dari tiga paslon yang bertarung. Gus Par merupakan buah hati dari mantan Bupati Karangasem 2015-2020 I Gusti Ayu Mas Sumatri. (H-1)
Images
BALI belakangan ini menjadi sorotan lantaran disebut sepi oleh kunjungan turis. PT Angkasa Pura merilis data resmi pada Rabu 24 Desember 2025 jelang natal
Gubernur Bali Wayan Koster menepis anggapan bahwa Bali mengalami penurunan kunjungan wisatawan selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Yanto menegaskan bahwa reformulasi KUHAP merupakan kebutuhan mendesak seiring dengan tantangan implementasi hukum acara pidana di era demokrasi dan perlindungan HAM.
Apindo dan Kemenperin Minta Gubernur Kaji Ulang Larangan AMDK di Bal
PKB akan menjadi destinasi wisata budaya yang mengusung seni, tradisi, dan kearifan lokal, dengan panorama Nyegara Gunung sebagai daya tarik utama.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved