Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
BADAN Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Solo harus melakukan efisiensi anggaran dengan mengembalikan tujuh mobil dinas yang difasilitasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Maret mendatag.
"Ada tujuh mobil dinas di Bawaslu Solo yang akan kita kembalikan pada 6 Maret nanti, sebagai langkah efisiensi anggaran yang mesti dilakukan," kata Ketua Bawaslu Solo, Budi Wahyono kepada Media Indonesia, Rabu (19/2).
Sebanyak tujuh unit mobil yang mesti dikembalikan itu adalah 1 unit mobil Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), mobil untuk operasional Kepala Kesekretariatan. Lima mobil dinas untuk komisioner akan ditarik Bawaslu Provinsi pada 9 April mendatang.
Dia meyakini, penarikan tujuh mobil dinas operasional itu tidak akan mempengaruhi kinerja Bawaslu, seiring telah usainya pelaksanaan Pemilu pada 2024.
Hal sama juga terjadi di KPU Kota Solo yang juga mengakhiri mobil operasional sewa yang selama ini dipergunakan untuk kelancaran kerja KPU di dalam pelakaanaan Pemilu 2024, sebagai langkah efisiensi anggaran.
Ada enam mobil sewa yang setiap hari digunakan untuk operasional komisioner KPU dan sekretaris KPU Kota Solo yang dikembalikan kepada pihak penyewa.
"Yang dikembalikan seluruhnya itu kendaraan operasional dengan tanggung jawab masing-masing komisioner dan sekretaris. Pengembalian ini saya pastikan tidak menganggu kinerja ke depan," tukas Ketua KPU Kota Solo, Yustinis Arya Artheswara secara terpisah. (E-2)
"Kala sebagian besar warga kita sedang tertatih-tatih mendapatkan penghasilan kebutuhan sehari-hari, wakil mereka malah sibuk menghitung tambahan gaji yang terus membengkak,"
Narasi kenaikan gaji anggota DPR RI bukan sesuatu yang mendesak untuk direalisasikan.
Anggaran tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang telah ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025
Sebelumnya, anggaran BP Haji dipangkas dari Rp179 miliar menjadi Rp108 miliar karena kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, praktik manipulatif dalam penggunaan uang rakyat, serta pemborosan anggaran negara.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved