Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Solo harus melakukan efisiensi anggaran dengan mengembalikan tujuh mobil dinas yang difasilitasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Maret mendatag.
"Ada tujuh mobil dinas di Bawaslu Solo yang akan kita kembalikan pada 6 Maret nanti, sebagai langkah efisiensi anggaran yang mesti dilakukan," kata Ketua Bawaslu Solo, Budi Wahyono kepada Media Indonesia, Rabu (19/2).
Sebanyak tujuh unit mobil yang mesti dikembalikan itu adalah 1 unit mobil Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), mobil untuk operasional Kepala Kesekretariatan. Lima mobil dinas untuk komisioner akan ditarik Bawaslu Provinsi pada 9 April mendatang.
Dia meyakini, penarikan tujuh mobil dinas operasional itu tidak akan mempengaruhi kinerja Bawaslu, seiring telah usainya pelaksanaan Pemilu pada 2024.
Hal sama juga terjadi di KPU Kota Solo yang juga mengakhiri mobil operasional sewa yang selama ini dipergunakan untuk kelancaran kerja KPU di dalam pelakaanaan Pemilu 2024, sebagai langkah efisiensi anggaran.
Ada enam mobil sewa yang setiap hari digunakan untuk operasional komisioner KPU dan sekretaris KPU Kota Solo yang dikembalikan kepada pihak penyewa.
"Yang dikembalikan seluruhnya itu kendaraan operasional dengan tanggung jawab masing-masing komisioner dan sekretaris. Pengembalian ini saya pastikan tidak menganggu kinerja ke depan," tukas Ketua KPU Kota Solo, Yustinis Arya Artheswara secara terpisah. (E-2)
PUSaKO menyampaikan enam poin penting. Pertama, mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi konkret kedaulatan rakyat.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
MAYORITAS aparatur sipil negara (ASN) mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Hanya saja, ada kekhawatiran signifikan terhadap dampak pada kualitas layanan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Selain transparansi, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama FITRA.
KETUA Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat izin kunjungan kerja luar negeri bagi kepala daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved