Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terkait masalah gas elpiji (LPG) 3 kilogram (kg). Dukungan ini disampaikan Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai NasDem Saan Mustopa usai melantik pengurus DPW NasDem Bangka Belitung 2024-2029.
Menurut Wakil Ketua DPR RI ini, NasDem berada di pemerintah dan mendukung kebijakan-Kebijakan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran. "Kebijakan Pemerintah NasDem dukung apalagi terkait untuk kepentingan rakyat seperti masalah gas elpiji 3 kg ini," kata Saan.
Terlebih menurutnya Presiden telah mengambil langkah cepat dengan membatalkan larangan penjualan gas elpiji 3 kg di warung-warung. "Kebijakan ini adalah langkah cepat dan membantu masyarakat, karena dengan begitu masyarakat bisa mendapatkan gas LPJ 3 kg," ujarnya.
"Kebijakan mengembalikan pengecer khususnya warung berjualan gas elpiji subsidi 3 kg ini, tentunya disambut baik pengecer dan masyarakat," ujarnya.
Terlebih, lanjutnya, nantinya warung-warung yang merupakan pengecer gas elpiji akan dijadikan sub pangkalan. "Memang kemarin banyak diprotes masyarakat terkait larangan pengecer atau warung menjual has elpiji 3 kg, tapi sekarang semua sudah kembali seperti semula, pengecer biasa jual, bahkan akan di jadikan sub pangkalan," ungkapnya.(N-2)
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved