Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Hukum (Menkum) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas ingin memastikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) memberi layanan terbaik pada masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan mendadak Sabtu (11/1) di kantor Kanwil Menkum Sulsel, Jalan Sultan Alauddin Makassar, didampingi Staf Khusus Menteri Hukum Noor Korompot, Pakar Media Menteri Hukum Andi Teuku, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Heny Widyawati, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot.
“Harus berikan layanan yang maksimal kepada seluruh penerima layanan diantaranya terkait layanan kepada pemerintah daerah dalam hal pembentukan produk hukum daerah, layanan kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum serta layanan hukum lainnya,” seru Supratman.
Usai melakukan kunjungan Supratman mengatakan, Kanwil Kemenkum Sulsel, memiliki sarana dan prasarana mendukung dalam memberikan layanan sesuai dengan keinginan masyarakat. "Harapannya, sarana dan prasarana ini dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat Sulsel,” katanya.
Ia pun menginstruksikan, seluruh jajaran Kanwil Kemenkum di Sulsel dapat menggunakan fasilitas negara dengan baik untuk kebaikan dan kemaslahatan dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat.
"Untuk meningkatkan layanan tersebut, seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel harus terus meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) masing-masing pegawai serta tingkatkan kemampuan intelektual dan tunjukkan kinerja terbaik untuk bisa meraih prestasi dan penilaian terbaik dari masyarakat," urai Supratman.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulsel, Andi Basmal, berjanji akan terus mendukung program kerja kementerian dan mempedomani arahan bapak menteri dalam rangka berkinerja maksimal bersama seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel. (S-1)
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Kementerian Hukum kembali meraih predikat badan publik informatif dari Komisi Informasi Pusat, keempat kalinya secara berturut-turut.
Kementerian Hukum (Kemenkum) mencatatkan sejumlah capaian kinerja dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat selama tahun anggaran 2025.
Koordinator Jaringan Masyarakat Muda (JMM), Adrian menyebut pelantikan Irjen Hendro sebagai pelanggaran konstitusi.
DJKI membuka layanan konsultasi kekayaan intelektual di Universitas Diponegoro, Semarang, yang mendapat antusiasme tinggi dari mahasiswa hingga profesional
Kemenkum sahkan Mardiono sebagai Ketum PPP 2025-2030. Pakar hukum Ricca Anggraeni tegaskan SK final, mengikat, dan wajib dihormati seluruh kader.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved