Pemerintah Siapkan Empat Juta Vaksin untuk Kendalikan PMK

KASUS Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak kembali benyak bermunculan belakangan ini. Pemerintah pun telah menyiapkan empat juta dosis vaksin untuk segera diberikan ke hewan ternak.

"Kita sudah menyiapkan empat juta dosis, termasuk untuk Jawa Tengah dan DIY," kata Agung Suganda, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, saat membuka Workshop Kolaborasi Sistematis Penanganan dan Pengendalian Wabah Penyakit Mulut dan Kuku, Sabtu (11/1)

Jumlah dosis yang dikirimkan ke daerah tergantung permintaan dari masing-masing daerah. Tanpa surat permintaan, kata dia,  pihaknya tidak mungkin mengirimkan vaksin tersebut.

Baca juga : Jateng Pastikan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Terus Ditingkatkan

Menurut dia, provinsi yang mengajukan permintaan vaksin, yaitu Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. "Vaksin langsung dikirim. Kami kirim sesuai kebutuhan," terang Agung.

Ia mengatakan dalam tahun ini, vaksinasi akan dilakukan dua kali, yaitu pada Januari dan Februari serta Juli dan Agustus.

Ia menyebut, kasus PMK dilaporkan terjadi di 1.834 desa, 678 kecamatan, 84 kabupaten/kota, di 11 provinsi. Kasus PMK dari 28 Desember 2024 sampai 9 Januari 2025 mencapai 14.630 ekor ternak sakit, 123 potong paksa, dan 338 mati. "Masyarakat tidak perlu panik, PMK tingkat kematiannya di bawah 2%," terang dia.

Baca juga : Cegah Penularan PMK, DKPP Kota Bandung Vaksin 500 Sapi

Vaksinasi merupakan salah satu hal yang dilakukan untuk pengendalian PMK. Selain itu, pengendalian PMK dilakukan dengan biosecurity dan pengawasan lalu lintas ternak.

Jika ditemukan hewan ternak yang mengalami PMK, hewan tersebut harus segera diisolasi dan diobati. Lokasi hewan ternak tersebut, seperti kandang ataupun pasar hewan, harus didisinfeksi selama empat hari.

"Jika di pasar hewan ditemukan hewan PMK, pasar ditutup sementara selama empat hari dan dilakukan disinfeksi. Kewenangannya berada di pemerintah kabupaten/kota," terang dia.

Baca juga : 422 Hewan Ternak di Yogyakarta Terkena PMK

Selain itu, lalu lintas hewan ternak harus diperketat untuk mengendalikan kasus PMK sesegera mungkin. Kalau ketiga hal itu konsisten dilakukan, pengendalian PMK akan cepat dilakukan. "Dibanding 2022, PMK saat ini jauh lebih kecil," kata dia.

Di sisi lain, Fakultas Peternakan (Fapet) UGM telah berkolaborasi dengan Fakultas Kedokteran Hewan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Dekan Fapet UGM, Budi Guntoro, menjelaskan Satgas ini dibentuk melihat situasi dan kondisi kasus PMK di DIY dan nasional yang terus meningkat. "Fakultas Peternakan mempunyai SDM mahasiswa yang siap diterjunkan untuk sosialisasi biosecurity," terang dia.

Sebagai Ketua Forum Perguruan Tinggi Peternakan, Budi pun meminta kampus-kampus yang lain membentuk Satgas Penanggulangan PMK. (N-2)