Mendes-PDT Dorong Percepatan Pembangunan Hunian Baru bagi Korban Bencana di Sukabumi

KEMENTERIAN Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mendorong percepatan pembangunan hunian tetap bagi warga korban bencana hidrometeorologi basah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pasalnya, di beberapa lokasi, lahan tempat tinggal mereka sudah tak mungkin lagi ditinggali.

Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto mengatakan, salah satu titik terdampak bencana yang kondisinya cukup parah berada di Desa Lembursawah Kecamatan Pabuaran. Di lokasi itu terdapat sebanyak 297 kepala keluarga yang harus direlokasi.

"Kami turut prihatin dengan kondisi rumah warga yang sudah tak mungkin dihuni lagi," katanya saat meninjau lokasi terdampak bencana di Desa Lembursawah, Senin (23/12).

Baca juga : Wabup Sukabumi Dampingi Menteri Lingkungan Hidup Beri Bantuan Korban Bencana di Pabuaran

Yandri mengatakan akan berupaya agar proses pembangunan hunian tetap bagi 297 KK di Desa Lembursawah bisa segera terlaksana. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk membahas rencana relokasi warga Desa Lembursawah yang terdampak bencana.

"Saya sudah melakukan koordinasi langsung dengan Kepala BNPB tentang relokasi Desa Lembursawah ke lokasi yang baru. Nanti di lokasi yang baru akan kita bangun hunian tetap untuk 297 KK yang rumahnya tak mungkin lagi ditempati," tuturnya.

Kemendes-PDT berjanji segera mematangkan persiapan pembangunan hunian di wilayah itu sehingga ke depan masyarakat berkehidupan lebih aman dan nyaman.

Baca juga : Pemprov Jabar Perpanjang Masa Tanggap Darurat di Kabupaten Sukabumi

"Kami akan segera melakukan rapat dengan para stakeholder di pemerintah pusat agar secepatnya dilaksanakan pembangunan hunian tetap bagi warga Desa Lembursawah," imbuhnya.

Yandri menuturkan kunjungannya ke Kabupaten Sukabumi untuk memastikan lebih spesifik wilayah yang terdampak bencana, terutama untuk memastikan kondisi para pengungsi serta pemenuhan berbagai kebutuhan dasar mereka.

"Jangan sampai ada pengungsi yang kekurangan. Harus dipastikan semua kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi," pungkasnya.

Baca juga : Menteri Desa PDT Sambangi Dua Desa Potensial di Kalimantan Timur

Bentuk satgas
Upaya pemulihan pascabencana di Kabupaten Sukabumi sampai sekarang masih dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Saat ini tengah dilakukan pendataan rumah dan infrastruktur yang rusak akibat bencana di 39 kecamatan.

"Untuk mempercepat pendataan, memang perlu dibentuk satgas. Diharapkan, dengan adanya satgas ini maka akan ada percepatan pendataan rumah dan infrastruktur yang rusak," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman pada kegiatan bimbingan teknis pendataan di Pendopo Sukabumi, Senin (23/12).

Satgas itu berasal dari unsur TNI, Polri, dan mahasiswa. Mereka berjumlah 120 orang.

Baca juga : Meluas, 101 Kelurahan di 38 Kecamatan di Sukabumi Terdampak Bencana

Secara teknis, mereka nanti akan disebar ke 39 kecamatan yang terdampak bencana. Di lokasi, mereka mereka akan mendata kembali 3.482 rumah rusak berat, 2.066 rusak sedang, dan 4.047 rusak ringan.

"Sehingga dari pendataan itu menghasilkan data yang akurat, mana saja yang betul-betul rusak berat, sedang, maupun ringan," jelas Ade.

Saat ini, dari 39 kecamatan terdampak, tersisa tiga kecamatan yang berstatus tanggap darurat. Sisanya, 36 kecamatan sudah ditetapkan masuk masa transisi.

"Besok (Selasa, 24/12), tiga kecamatan yang berstatus tanggap darurat bencana akan dievaluasi. Mudah-mudahan hasilnya bisa masuk masa transisi," pungkasnya. (BB/E-2)