Pemerintah akan Bangun Kembali Rumah Warga Terdampak Konflik Antardesa Adonara Barat

PEMERINTAH melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan membangun kembali rumah warga yang terbakar akibat konflik antardesa di Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal itu disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto usai mengunjungi sekaligus berdialog dengan warga di Desa Bugalima bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Senin (25/11).

Kepala BNPB menyebut akan membangun sebanyak 52 rumah. Pengerjaannya diharapkan akan rampung secepat mungkin, terutama saat momentum perayaan Natal mengingat mayoritas warga yang terdampak beragama Katolik.

Baca juga : TNI-POLRI Sita Senjata Laras Panjang Pascaperang Tanding Adonara

Selain itu, BNPB bersama BPBD juga akan mendorong pemenuhan kebutuhannya selama para warga terdampak mengungsi di rumah kerabat atau tetangga.

"Masih ada kurang lebih 52 kepala keluarga yang mengungsi di tetangganya di saudaranya bahwa logistiknya ini betul-betul harus bisa kita pastikan terpenuhi,” kata Suharyanto seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa (26/11).

“Kemudian untuk rumah-rumah yang dibakar ini setelah dipastikan akar masalahnya selesai, setelah warga berdialog dengan Bapak Menko, BNPB akan membangun kembali rumah-rumah tersebut secepat mungkin, karena rata-rata di sini katolik jadi mudah-mudahan mereka bisa melewati hari Natal di rumah baru," terangnya.

Baca juga : Polda NTT Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Konflik di Adonara

Sebelumnya pemerintah telah menggelar Rapat Tingkat Menteri pada 20 November 2024 lalu untuk menyikapi konflik sosial yang mengakibatkan kerusakan sebanyak 52 rumah, 2 orang meninggal dunia, dan 4 orang luka-luka itu.
 
Dalam rapat tersebut, konflik di Adonara Barat ditetapkan sebagai “Kondisi Keadaan Tertentu” yang memungkinkan penanganannya dapat dibiayai oleh BNPB. Sebagai tindak lanjut, hasil pertemuan juga telah disampaikan kepada Presiden melalui surat resmi untuk memperoleh persetujuan/keputusan Presiden.

"Sehingga BNPB leluasa secara regulasi untuk membantu masyarakat yang terdampak meskipun bukan bencana alam tapi menjadi bencana sosial," ujar Suharyanto.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno mengatakan bahwa pemerintah ingin hadir menjadi solusi bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani konflik sosial yang terjadi di Adonara Barat.

Baca juga : Bentrok Antardesa, PJ Gubernur NTT Tiba di Adonara

Terkait tindak lanjut penyelesaian konflik, Pratikno menekankan pentingnya ketegasan dalam penetapan batas wilayah, batas desa, dan kepastian status lahan untuk mencegah konflik serupa di masa mendatang.

“Soal batas wilayah, batas desa, dan kepastian status lahan akan segera kami bahas bersama Pemerintah Provinsi NTT dalam rapat siang ini,” ujarnya.

Di sisi lain, logistik bagi masyarakat terdampak di Adonara Barat akan dipastikan tersedia. Penyalurannya akan dilakukan bersamaan dengan distribusi logistik bagi korban bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. (Z-9)