Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah di Bengkulu, mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) memastikan kinerja di lingkungan pemerintahan tetap berjalan normal setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, Isnan Pajri selaku sekretaris daerah dan sejumlah pejabat lainnya.
"Kinerja dan roda pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan aturan, dan kejadian ini juga ikut prihatin, siapa yang mau musibah seperti ini," katanya
Saat memimpin apel, lanjut dia, pada Senin (25/11) pagi jajaran aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Bengkulu, memberikan semangat agar para ASN tetap bekerja optimal. "ASN tetap semangat karena mengingat pada Desember mendatang sudah mau tutup buku," imbuhnya.
Untuk itu, kata dia, masih banyak yang harus diselesaikan seperti kegiatan dan kerja Pemprov.
Selain itu, untuk posisi Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, yang kosong setelan Isnan Fajri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, posisi tersebut akan dijabat sementara oleh pelaksana harian. (N-2)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, akan menargetkan sedikitnya 40 ribu sambungan baru air minum sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ke masyarakat pada 2026.
Pemprov Bengkulu meneken MoU pemanfaatan potensi pertanahan untuk pengembangan daerah. Identifikasi awal lahan eks-hak diperkirakan 20 ribu hektare.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, mendesak perusahaan tambang segera melakukan penghijauan atau reklamasi serentak hutan kembali.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, mendesak perusahaan perkebunan dan pertambangan segera membayar dan mencicil pajak air permukaan sebesar Rp10 miliar secepatnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, menjadikan Balai Raya Semarak atau rumah dinas Gubernur Bengkulu sebagai rumah yang menampung aspirasi bantu rakyat.
Pemprov Bengkulu, menggelar pasar murah menjelang Idul Adha 1446 Hijriah sebagai upaya mencegah lonjakan inflasi dan juga untuk menjaga stabilitas harga komoditas pokok.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved