Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
AKTIVITAS pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki potensi sangat besar dalam mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi di Indonesia untuk naik kelas. Tercatat pada 2023 ada total Rp1.226,2 triliun rencana umum pengadaan yang dicatatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
"Dari jumlah itu, ada Instruksi Presiden yang mengamanatkan 40% di antaranya dialokasikan untuk belanja produk pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi," ujar Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi (Hendi) saat Rapat Kerja Daerah III Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Jawa Tengah, di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (19/8).
Dengan besarnya peluang ekonomi, Hendi berharap anggota Iwapi bisa berpartisipasi dalam aktivitas pengadaan barang/jasa pemerintah. "Kami dari LKPP fokusnya adalah memberikan sebuah informasi tentang pasar yang besar sekali dalam proses pengadaan barang/jasa," tuturnya.
Baca juga : Nilai Transaksi E-Blangkon Jateng Tembus Rp263,9 Miliar pada Semester Pertama 2024
Hendi pun meyakinkan jika pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi, bisa terlibat dalam aktivitas pengadaan barang/jasa pemerintah dengan mudah.
"Kalau syarat-syarat dasar pasti harus dimiliki, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tapi, kalau untuk pelaku usaha mikro, kecil semisal produknya belum punya TKDN (tingkat komponen dalam negeri) kan bisa self declare (pernyataan mandiri). Contohnya jualan klepon, masak produk impor, kan nggak mungkin," tutup Hendi.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam menggerakkan aktivitas ekonomi di Indonesia. "Saya kira anak muda, warganet, dan perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan positif di Indonesia. Termasuk, menyukseskan gerakan Bangga Buatan Indonesia, perempuan berperan penting dalam meningkatkan kecintaan masyarakat pada produk Indonesia," pungkasnya. (N-2)
KPKĀ membuka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dugaan kasus ini berkaitan dengan gratifikasi pengadaan barang dan jasa.
Pemerintah Kabupaten Sleman terus menunjukkan komitmen dalam transformasi digital pengadaan barang dan jasa serta penguatan ekonomi lokal
Erma menilai bawa Perpres tersebut juga mereplikasi pendekatan formalistik, hanya pendekatan formalistik tanpa menemukan akar persoalan.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Cirebon mengeluarkan surat edaran agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menunda pengadaan barang dan jasa yang tidak terkait dengan belanja wajib.
Katalog Elektronik Versi 6 mewakili langkah maju yang signifikan dalam upaya LKPP untuk meningkatkan layanan sistem pengadaan secara elektronik.
CepetDapet.com hadir di tengah kebutuhan perusahaan untuk merampingkan proses pengadaan yang sering kali terhambat oleh birokrasi dan prosedur manual
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved