Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya dalam setahun terakhir. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,30%, dari 10,77 persen pada Maret 2023 menjadi 10,47 persen pada Maret 2024.
"Meskipun sudah menurun, kita harus tetap bekerja lebih keras. Saya mengapresiasi stakeholder dan instansi terkait atas segala yang dilakukan dalam rangka penurunan angka kemiskinan ini," kata Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, di Kantor BPS Jateng, Senin (1/7).
Hingga Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah tercatat sebanyak 3,70 juta orang, turun sebanyak 87,20 ribu orang dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 3,79 juta orang.
Baca juga : Penduduk Miskin Naik Jadi 26,36 Juta Orang, Dipicu Kenaikan Harga BBM
Dilihat dari tempat tinggalnya, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 101,02 ribu orang, dari 1,97 juta menjadi 1,87 juta orang. Sementara di perkotaan, terjadi penurunan dari 1,82 juta orang menjadi 1,83 juta orang. Persentase penduduk miskin perdesaan turun 0,53%, dari 11,87 persen menjadi 11,34 persen. Demikian juga di perkotaan turun 0,07% dari 9,78 persen menjadi 9,7%.
Nana menjelaskan bahwa upaya penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga sosial, serta instansi-instansi terkait seperti BPS, Bank Indonesia, Bulog, dan lainnya.
"Saya minta agar terus mengupayakan program yang efektif menurunkan kemiskinan dan menghasilkan terobosan baru," jelasnya.
Baca juga : Harga Pangan Melonjak, Garis Kemiskinan Maret Naik
Nana menekankan beberapa upaya yang perlu ditingkatkan, antara lain menjaga stabilitas harga, pertumbuhan perekonomian yang positif, dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, terutama miskin ekstrem.
"Ini harus dilakukan dengan tepat sasaran, jangan sampai salah sasaran. Kita juga harus rajin mengikuti perkembangan dan turun ke lapangan, serta mengantisipasi perubahan-perubahan ekstrem yang berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan," katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Dadang Hardiwan, mengatakan bahwa penurunan angka kemiskinan juga diiringi dengan penurunan indeks kedalaman kemiskinan.
Baca juga : BPS Catat Penduduk Miskin di Indonesia Berkurang 680 Ribu Orang
"Ada fenomena sosial ekonomi yang mempengaruhi penurunan kemiskinan, di antaranya Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani (NTP) yang meningkat, perekonomian yang tumbuh sebesar 4,97% pada triwulan I/2024 (y-on-y), dan penurunan inflasi dari Maret 2023 ke Maret 2024 sebesar 3,40%," katanya.
Dadang menambahkan bahwa penurunan persentase penduduk miskin ini juga dipengaruhi oleh intervensi terhadap kemiskinan ekstrem yang digalakkan oleh pemerintah. Menurut catatan BPS, persentase kemiskinan sebesar 10,47% ini merupakan yang terendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bahkan sebelum pandemi Covid-19 persentasenya masih di atas 10,47%.
"Dari catatan kami, memang 10,47% ini yang paling rendah," jelas Dadang. (Z-10)
Center of Economic and Law Studies (Celios) meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut mengaudit data pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pada jajaran kabinet Merah Putih untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di desa
Tulus Abadi menuding angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tidak tidak mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.
JAUH di atas ekspektasi pasar, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025, y-o-y, mencapai 5,12%, meningkat dari 4,87% kuartal I 2025.
SULAWESI dan Jawa menjadi dua wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan II-2025.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2025 tumbuh sebesar 5,12% secara tahunan (year-on-year/yoy).
30 persen dari total 29 ribu pengusaha penggilingan di Jawa Tengah (Jateng) tidak beroperasi. alasannya mereka tidak mampu membeli harga gabah.
BUPATI Pati Sudewo mencabut kebijakan 5 hari sekolah dan mengembalikan waktu belajar 6 hari sekolah pada Jumat (8/8). Itu dilakukan bersamaan pembatalan tarif PBB hingga 250 persen
Peresmian perusahaan asal Amerika Serikat itu dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi didampingi Bupati Batang Fais Kurniawan.
Balai Latihan Kerja (BLK) Semarang 1 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah(Jateng) membuka pelatihan Pemandu Wisata Gunung seiring dengan banyaknya kecelakaan di gunung
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
Arus lalu lintas di depan pabrik Polytron, tepatnya dari arah Semarang menuju Demak, sudah relatif lancar, tidak tersendat seperti hari-hari sebelumnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved