Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya dalam setahun terakhir. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,30%, dari 10,77 persen pada Maret 2023 menjadi 10,47 persen pada Maret 2024.
"Meskipun sudah menurun, kita harus tetap bekerja lebih keras. Saya mengapresiasi stakeholder dan instansi terkait atas segala yang dilakukan dalam rangka penurunan angka kemiskinan ini," kata Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, di Kantor BPS Jateng, Senin (1/7).
Hingga Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah tercatat sebanyak 3,70 juta orang, turun sebanyak 87,20 ribu orang dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 3,79 juta orang.
Baca juga : Penduduk Miskin Naik Jadi 26,36 Juta Orang, Dipicu Kenaikan Harga BBM
Dilihat dari tempat tinggalnya, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 101,02 ribu orang, dari 1,97 juta menjadi 1,87 juta orang. Sementara di perkotaan, terjadi penurunan dari 1,82 juta orang menjadi 1,83 juta orang. Persentase penduduk miskin perdesaan turun 0,53%, dari 11,87 persen menjadi 11,34 persen. Demikian juga di perkotaan turun 0,07% dari 9,78 persen menjadi 9,7%.
Nana menjelaskan bahwa upaya penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga sosial, serta instansi-instansi terkait seperti BPS, Bank Indonesia, Bulog, dan lainnya.
"Saya minta agar terus mengupayakan program yang efektif menurunkan kemiskinan dan menghasilkan terobosan baru," jelasnya.
Baca juga : Harga Pangan Melonjak, Garis Kemiskinan Maret Naik
Nana menekankan beberapa upaya yang perlu ditingkatkan, antara lain menjaga stabilitas harga, pertumbuhan perekonomian yang positif, dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, terutama miskin ekstrem.
"Ini harus dilakukan dengan tepat sasaran, jangan sampai salah sasaran. Kita juga harus rajin mengikuti perkembangan dan turun ke lapangan, serta mengantisipasi perubahan-perubahan ekstrem yang berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan," katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Dadang Hardiwan, mengatakan bahwa penurunan angka kemiskinan juga diiringi dengan penurunan indeks kedalaman kemiskinan.
Baca juga : BPS Catat Penduduk Miskin di Indonesia Berkurang 680 Ribu Orang
"Ada fenomena sosial ekonomi yang mempengaruhi penurunan kemiskinan, di antaranya Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani (NTP) yang meningkat, perekonomian yang tumbuh sebesar 4,97% pada triwulan I/2024 (y-on-y), dan penurunan inflasi dari Maret 2023 ke Maret 2024 sebesar 3,40%," katanya.
Dadang menambahkan bahwa penurunan persentase penduduk miskin ini juga dipengaruhi oleh intervensi terhadap kemiskinan ekstrem yang digalakkan oleh pemerintah. Menurut catatan BPS, persentase kemiskinan sebesar 10,47% ini merupakan yang terendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bahkan sebelum pandemi Covid-19 persentasenya masih di atas 10,47%.
"Dari catatan kami, memang 10,47% ini yang paling rendah," jelas Dadang. (Z-10)
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
BANK Dunia resmi mengubah standar garis kemiskinan global dengan meninggalkan purchasing power parity (PPP) 2017 dan saat ini menggunakan PPP 2021.
DINAMIKA geopolitik global mewarnai beragam pemberitaan media arus utama atau media sosial kita.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025. Angka ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di April 2025 yang mengalami inflasi 1,17%.
Neraca perdagangan Indonesia pada April tercatat surplus sebesar US$160 juta. Kendati surplus, angka ini turun drastis dibandingkan capaian pada Maret 2025 yang mencapai US$4,33 miliar.
SEBANYAK 3.476.830 keluarga penerima manfaat (KPM) di Jawa Tengah bakal menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat pada 2025. Total anggarannya mencapai Rp12,396 triliun
Kanwil Bea Cukai Jateng DIY resmi memberikan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) kepada perusahaan yang bergerak di bidang industri komponen otomotif asal Semarang, PT PASI.
LOMBA lari biasanya dilakukan di jalan atau juga banyak dalam bentuk trail run yang dilakukan di jalan tanah atau di luar jalur biasa, tapi ada juga lari yang unik dilakukan di dalam sebuah mal.
WAKIL Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq mengapresiasi pemerintah daerah yang sama-sama memiliki komitmen untuk mewujudkan visi pendidikan bermutu untuk semua.
Mahasiswa diminta tidak sekadar menunaikan tugas akademik semata, tetapi secara riil diminta mengembangkan desa tersebut sesuai keunggulan yang dimiliki.
MENJELANG mudik Lebaran tahun 2025, Provinsi Jawa Tengah sudah siap menyambut kedatangan pemudik yang diperkirakan mencapai 17,9 juta orang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved