Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya dalam setahun terakhir. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,30%, dari 10,77 persen pada Maret 2023 menjadi 10,47 persen pada Maret 2024.
"Meskipun sudah menurun, kita harus tetap bekerja lebih keras. Saya mengapresiasi stakeholder dan instansi terkait atas segala yang dilakukan dalam rangka penurunan angka kemiskinan ini," kata Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, di Kantor BPS Jateng, Senin (1/7).
Hingga Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah tercatat sebanyak 3,70 juta orang, turun sebanyak 87,20 ribu orang dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 3,79 juta orang.
Baca juga : Penduduk Miskin Naik Jadi 26,36 Juta Orang, Dipicu Kenaikan Harga BBM
Dilihat dari tempat tinggalnya, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 101,02 ribu orang, dari 1,97 juta menjadi 1,87 juta orang. Sementara di perkotaan, terjadi penurunan dari 1,82 juta orang menjadi 1,83 juta orang. Persentase penduduk miskin perdesaan turun 0,53%, dari 11,87 persen menjadi 11,34 persen. Demikian juga di perkotaan turun 0,07% dari 9,78 persen menjadi 9,7%.
Nana menjelaskan bahwa upaya penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga sosial, serta instansi-instansi terkait seperti BPS, Bank Indonesia, Bulog, dan lainnya.
"Saya minta agar terus mengupayakan program yang efektif menurunkan kemiskinan dan menghasilkan terobosan baru," jelasnya.
Baca juga : Harga Pangan Melonjak, Garis Kemiskinan Maret Naik
Nana menekankan beberapa upaya yang perlu ditingkatkan, antara lain menjaga stabilitas harga, pertumbuhan perekonomian yang positif, dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, terutama miskin ekstrem.
"Ini harus dilakukan dengan tepat sasaran, jangan sampai salah sasaran. Kita juga harus rajin mengikuti perkembangan dan turun ke lapangan, serta mengantisipasi perubahan-perubahan ekstrem yang berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan," katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Dadang Hardiwan, mengatakan bahwa penurunan angka kemiskinan juga diiringi dengan penurunan indeks kedalaman kemiskinan.
Baca juga : BPS Catat Penduduk Miskin di Indonesia Berkurang 680 Ribu Orang
"Ada fenomena sosial ekonomi yang mempengaruhi penurunan kemiskinan, di antaranya Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani (NTP) yang meningkat, perekonomian yang tumbuh sebesar 4,97% pada triwulan I/2024 (y-on-y), dan penurunan inflasi dari Maret 2023 ke Maret 2024 sebesar 3,40%," katanya.
Dadang menambahkan bahwa penurunan persentase penduduk miskin ini juga dipengaruhi oleh intervensi terhadap kemiskinan ekstrem yang digalakkan oleh pemerintah. Menurut catatan BPS, persentase kemiskinan sebesar 10,47% ini merupakan yang terendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bahkan sebelum pandemi Covid-19 persentasenya masih di atas 10,47%.
"Dari catatan kami, memang 10,47% ini yang paling rendah," jelas Dadang. (Z-10)
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai ekspor Indonesia periode Januari hingga Mei 2025 mencapai US$111,98 miliar, naik 6,98% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai impor Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2025 mencapai US$96,60 miliar.
NERACA perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus pada Mei 2025 sebesar US$4,30 miliar.
BPS memperkirakan produksi beras Indonesia sepanjang Januari hingga Agustus 2025 mencapai 29,97 juta ton, naik 14,09%.
INFLASI bulanan pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,19%, ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,07 pada Mei menjadi 108,27.
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
Arus lalu lintas di depan pabrik Polytron, tepatnya dari arah Semarang menuju Demak, sudah relatif lancar, tidak tersendat seperti hari-hari sebelumnya.
SEBANYAK 3.476.830 keluarga penerima manfaat (KPM) di Jawa Tengah bakal menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat pada 2025. Total anggarannya mencapai Rp12,396 triliun
Kanwil Bea Cukai Jateng DIY resmi memberikan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) kepada perusahaan yang bergerak di bidang industri komponen otomotif asal Semarang, PT PASI.
LOMBA lari biasanya dilakukan di jalan atau juga banyak dalam bentuk trail run yang dilakukan di jalan tanah atau di luar jalur biasa, tapi ada juga lari yang unik dilakukan di dalam sebuah mal.
WAKIL Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq mengapresiasi pemerintah daerah yang sama-sama memiliki komitmen untuk mewujudkan visi pendidikan bermutu untuk semua.
Mahasiswa diminta tidak sekadar menunaikan tugas akademik semata, tetapi secara riil diminta mengembangkan desa tersebut sesuai keunggulan yang dimiliki.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved