Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya dalam setahun terakhir. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,30%, dari 10,77 persen pada Maret 2023 menjadi 10,47 persen pada Maret 2024.
"Meskipun sudah menurun, kita harus tetap bekerja lebih keras. Saya mengapresiasi stakeholder dan instansi terkait atas segala yang dilakukan dalam rangka penurunan angka kemiskinan ini," kata Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, di Kantor BPS Jateng, Senin (1/7).
Hingga Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah tercatat sebanyak 3,70 juta orang, turun sebanyak 87,20 ribu orang dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 3,79 juta orang.
Baca juga : Penduduk Miskin Naik Jadi 26,36 Juta Orang, Dipicu Kenaikan Harga BBM
Dilihat dari tempat tinggalnya, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 101,02 ribu orang, dari 1,97 juta menjadi 1,87 juta orang. Sementara di perkotaan, terjadi penurunan dari 1,82 juta orang menjadi 1,83 juta orang. Persentase penduduk miskin perdesaan turun 0,53%, dari 11,87 persen menjadi 11,34 persen. Demikian juga di perkotaan turun 0,07% dari 9,78 persen menjadi 9,7%.
Nana menjelaskan bahwa upaya penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga sosial, serta instansi-instansi terkait seperti BPS, Bank Indonesia, Bulog, dan lainnya.
"Saya minta agar terus mengupayakan program yang efektif menurunkan kemiskinan dan menghasilkan terobosan baru," jelasnya.
Baca juga : Harga Pangan Melonjak, Garis Kemiskinan Maret Naik
Nana menekankan beberapa upaya yang perlu ditingkatkan, antara lain menjaga stabilitas harga, pertumbuhan perekonomian yang positif, dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, terutama miskin ekstrem.
"Ini harus dilakukan dengan tepat sasaran, jangan sampai salah sasaran. Kita juga harus rajin mengikuti perkembangan dan turun ke lapangan, serta mengantisipasi perubahan-perubahan ekstrem yang berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan," katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Dadang Hardiwan, mengatakan bahwa penurunan angka kemiskinan juga diiringi dengan penurunan indeks kedalaman kemiskinan.
Baca juga : BPS Catat Penduduk Miskin di Indonesia Berkurang 680 Ribu Orang
"Ada fenomena sosial ekonomi yang mempengaruhi penurunan kemiskinan, di antaranya Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani (NTP) yang meningkat, perekonomian yang tumbuh sebesar 4,97% pada triwulan I/2024 (y-on-y), dan penurunan inflasi dari Maret 2023 ke Maret 2024 sebesar 3,40%," katanya.
Dadang menambahkan bahwa penurunan persentase penduduk miskin ini juga dipengaruhi oleh intervensi terhadap kemiskinan ekstrem yang digalakkan oleh pemerintah. Menurut catatan BPS, persentase kemiskinan sebesar 10,47% ini merupakan yang terendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bahkan sebelum pandemi Covid-19 persentasenya masih di atas 10,47%.
"Dari catatan kami, memang 10,47% ini yang paling rendah," jelas Dadang. (Z-10)
BADAN Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor Indonesia pada Januari 2026 mencapai 22,16 miliar dolar AS atau tumbuh 3,39 persen dibandingkan Januari 2025
BPS beberkan data perdagangan RI di jalur Selat Hormuz di tengah konflik Iran-Israel. Intip nilai ekspor-impor miliaran dolar yang terancam jika jalur ini lumpuh.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor mencapai US$22,16 miliar. Angka itu meningkat 3,39% secara tahunan.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2026 mencatat surplus sebesar 0,95 miliar dolar AS.
Mendagri Tito Karnavian memaparkan skema bansos korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, termasuk bantuan Rp8 juta untuk rumah rusak berat serta Dana Tunggu Hunian Rp1,8 juta.
BPS Targetkan Verifikasi 106 Ribu Peserta PBI-JKN Penyintas Penyakit Kronis Tuntas Sebelum Lebaran 2026
BSKDN Kemendagri mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) untuk memperkuat inovasi daerah melalui penyusunan policy brief
Capaian ini sekaligus mencatatkan Jawa Tengah sebagai daerah dengan serapan tenaga kerja tertinggi kedua di Pulau Jawa,
Kesenjangan akses medis antara kota dan desa harus segera diakhiri melalui jemput bola pelayanan.
Strategi penanganan dilakukan melalui skema peningkatan hingga rehabilitasi rutin untuk menjaga konektivitas antarwilayah.
Hingga Oktober 2025, kerusakan kawasan konservasi akibat tambang ilegal telah mencapai 409 hektare.
Tol Kanci-Pejagan, tercatat sebanyak 3.465 kendaraan melintas keluar tol sejak pukul 00.00 hingga pukul 08.00 WIB pagi tadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved