BADAN Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,36 juta orang di September 2022. Angka itu naik 0,20 juta orang dari posisi Maret 2022 yang hanya 26,16 juta orang.
Jumlah itu setara dengan 9,57% dari total penduduk, juga mengalami peningkatan dari posisi Maret 2022 yang sebesar 9,54%. Naiknya jumlah penduduk miskin di Indonesia dipicu oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkan pada September 2022.
"Pemerintah memberikan bantalan untuk menjaga daya beli, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kenaikan BBM itu juga berdampak pada harga komoditas yang paling banyak dikomsumsi oleh masyarakat miskin," ujar Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers, Senin (16/1).
BPS mencatat setidaknya ada dua kelompok komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat miskin dan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pertama ialah komoditas pangan seperti beras, tepung terigu, telur ayam ras, gula pasir, dan cabai merah.
Setidaknya komoditas pangan tersebut mengalami kenaikan harga pada September 2022 bila dibandingkan dengan Maret 2022. Harga beras, misalnya, mengalami kenaikan 1,46%, lalu tepung terigu naik 13,97%, telur ayam ras naik 19,01%, gula pasir naik 2,35%, dan cabai merah 42,60%.
"Share beras ini terhadap basket konsumsi masyarakat miskin cukup besar, jadi meski kenaikan harganya kecil, pengaruhnya itu besar," terang Margo.
Sementara untuk kelompok kedua, yakni komoditas non pangan, BPS mencatat adanya kenaikan harga pertalite sebesar 30,72%, solar naik 32,04%, pertamax naik 16%, kontrak rumah naik 0,97%, dan elpiji 3 kg naik 1,58%.
"Jadi kenaikan harga BBM ini berpengaruh pada harga-harga yang harus dibayar oleh kelompok miskin, dan ini berpengaruh pada daya beli kelompok miskin," tambah Margo.
Baca juga: Indonesia Surplus Dagang US$54,46 Miliar Sepanjang 2022
Dia menjelaskan, kenaikan harga-harga di dua kelompok komoditas itu mempengaruhi garis kemiskinan Indonesia. Pada September 2022, garis kemiskinan Indonesia naik 5,95% menjadi Rp535.547 per kapita per bulan, dari Maret 2022 yang sebesar Rp505.469 per kapita per bulan.
Peningkatan garis kemiskinan tersebut menjadi yang tertinggi dalam 9 tahun terakhir. Dari data yang dimiliki BPS, peningkatan garis kemiskinan tertinggi terakhir kali terjadi pada September 2013 di mana garis kemiskinan tercatat naik 6,84% pascakenaikan harga BBM.
Dalam laporannya, BPS mengungkap bahwa peranan komoditas makanan berpengaruh lebih besar terhadap garis kemiskinan ketimbang komoditas bukan makanan. Itu karena share komoditas makanan terhadap perhitungan garis kemiskinan mencapai 74,15%, sedangkan share komoditas bukan makanan sebesar 25,85%.
Belum pulih
Kendati tidak lebih baik dari posisi Maret 2022, kondisi kemiskinan di September 2022 itu masih lebih baik dari September 2021. BPS mencatat, penduduk miskin di September 2021 sebanyak 26,5 juta orang, atau 9,71% dari total penduduk.
Namun bila disandingkan dengan sebelum pandemi, kondisi kemiskinan Indonesia pada September 2022 masih belum dapat dikatakan membaik. Sebab, di September 2019 jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat 24,78 juta orang, atau 9,22% dari total penduduk.
"Jadi kondisi ini belum sepenuhnya pulih dari pandemi, di mana angkatan kerja kita itu belum sepenuhnya terserap di pasar kerja akibat pandemi yang melanda di Maret 2020," jelas Margo.
Adapun BPS juga mencatat bahwa indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Indonesia mengalami sedikit penurunan. Pada September 2022, indeks kedalaman kemiskinan Indonesia ada di level 1,562, turun dari Maret yang ada di posisi 1,586.
Indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan jarak rerata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin jauh rerata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, maka tingkat kedalaman kemiskinan kian tinggi.
Penurunan juga terjadi pada indeks keparahan kemiskinan yang turun menjadi 0,379 di September 2022 dari posisi Maret 0,395. Indeks kemiskinan menunjukkan variasi antar penduduk miskin, semakin tinggi variasinya, kata Margo, kian mempertegas bahwa program penanggulangan kemiskinan tak bisa tunggal.
"Jadi ini penting bagi pemerintah untuk diperhatikan selain melihat dari angka kemiskinan itu sendiri," tutur Margo.
BPS turut melaporkan perkembangan terkini dari tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk (gini ratio) per September 2022. Dalam laporan tersebut, tingkat ketimpangan mengalami penurunan baik di perkotaan maupun perdesaan.
Pada September 2022 gini ratio Indonesia ada di posisi 0,381, turun dari Maret 2022 yang tercatat 0,384. Ketimpangan pengeluaran di perkotaan tercatat 0,402, turun dari 0,403 dan ketimpangan pengeluaran di perdesaan tercatat 0,313, turun dari 0,314. (OL-4)
