Penentuan Status Kratom Berdampak Terhadap Perekonomian Petani

RATUSAN ribu petani kratom di wilayah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, sangat menggantungkan hidupnya di tanaman tersebut. Para petani kratom selama ini juga sudah membantu menopang perekonomian masyarakat.

Pun langkah pemerintah untuk menentukan status kratom akan sangat membantu banyak pihak, mulai dari petani, eksportir hingga masyarakat di wilayah yang perekonomiannya dipengaruhi industri tersebut.

“Kami mendukung penuh pemerintah dalam menentukan status tanaman kratom. Karena ini berdampak terhadap perekonomian masyarakat petani kratom. Ada ratusan ribu masyarakat Kapuas Hulu bergantung pada perdagangan kratom," kata Ketua Asosiasi Petani Purik Indonesia (Appuri), Ibrahim, dalam keterangannya, Jumat (21/6).

Baca juga : Harga Jatuh, Jokowi Pimpin Rapat Naikkan Budidaya Kratom

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah memanggil Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri terkait untuk membahas tanaman kratom di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/6).

Menurut Ibrahim, jika status kratom sudah ditentukan maka petani dan para pelaku industri lainnya tidak perlu lagi khawatir karena selama ini masih ada yang menganggap tanaman tersebut sebagai narkoba. "Jika sudah ada keputusan dari pemerintah, para petani tidak memiliki rasa was-was dalam menanam tanaman kratom," katanya.

Selain berdampak terhadap perekonomian, Ibrahim menyebut tanaman kratom juga berdampak baik terhadap lingkungan. Ia membeberkan, ada sekitar 49 juta tanaman kratom di Kapuas Hulu, yang selama ini ikut membantu penyerapan karbon.

Baca juga : Kratom Semakin Beredar di Masyarakat, Pemerintah Kebingungan Atur Legalitas

"Mewakili petani purik yang ada di Kapuas Hulu, kami sangat berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait yang sudah memberikan perhatian sangat besar kepada kami, para petani kratom,” ujarnya.

Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat, menjelaskan legalisasi kratom oleh pemerintah adalah kebijakan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kapuas Hulu, khususnya para petani kratom.

"Terkait pembahasan Pak Presiden Joko Widodo bersama beberapa menteri tentang kratom, sangat kami apresiasi perhatiannya terhadap petani kratom yang ada di Indonesia. Karena legalitas ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat," ucap Wahyudi.

Baca juga : Indeks SPBE Tertinggi, Pemprov Jateng Raih Digital Government Award dari Presiden Jokowi 

Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang dirilis pada 24 Juli 2023, imbuh dia, nilai ekspor kratom dari wilayahnya ke Amerika Serikat (AS) mencapai US$4,86 juta atau sekitar Rp76,19 miliar.

“Jumlah ini merupakan 66,3% dari total ekspor kratom di Indonesia. Melihat kondisi ini tentu ini merupakan peluang yang besar bagi pemerintah kita dan yang paling penting adalah dari hasil ekpor tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan."

Lebih jauh, terang Wahyudi, sejak dulu masyarakat di Kapuas Hulu sudah mengonsumsi kratom untuk kesehatan, seperti meredakan rasa sakit, dan mengurangi kelelahan. "Sampai saat ini saya belum pernah mendengar ada yang meninggal setelah mengkonsumsi kratom. Tapi menurut saya, memang benar harus ada aturan yang membatasi pemakaian yang secara berlebihan, agar mengurangi pergerakan orang-orang yang memiliki niat menyalahgunakan kandungan di dalam kratom tersebut," kata dia.

Baca juga : Jokowi Sebut Harga Beras Medium Dapat Turun dalam Satu Bulan

Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Mitragyna Nusantara (AMN), Ricky Firlantara, menuturkan pihaknya juga mendukung langkah pemerintah untuk menentukan status tanaman kratom.

"Dengan adanya tata niaga yang akan diatur oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian terkait, ini sangat positif. Karena akan melindungi hak-hak petani kratom dan eksportir, yang selama ini mengikuti aturan dan menjaga harga kratom tidak jatuh," terang Ricky.

Pihaknya juga berkomitmen menaati semua peraturan pemerintah terkait tanaman kratom. Dia pun percaya aturan yang ditetapkan pemerintah dapat menjamin hak hak petani kratom. (J-2)