Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
KETERSEDIAAN bangunan selter untuk evakuasi vertikal di Sumatra Barat (Sumbar) menjadi sorotan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.
Menurutnya, jumlah selter yang ada saat ini masih sangat minim atau perlu ditambah. Ia kemudian mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera melakukan penambahan.
"Mengingat potensi bencana gempa dan tsunami di Sumbar tinggi, BNPB perlu segera memprogramkan pembangunan shelter baru untuk tambahannya, agar jumlahnya memadai," tegas Menko PMK.
Baca juga : Banjir dan Longsor Sumbar, 27 Orang Meninggal Dunia
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) Tahun 2024 di Youth Centre Bagindo Aziz Chan, Padang, kemarin.
Selain kekurangan selter, Muhadjir juga menyinggung perkembangan rehab rekon gempa 2009 di Sumbar. Menurutnya, masih banyak yang belum tuntas.
“Ada gedung perguruan tinggi swasta yang masih terbengkalai, bangunannya belum dirobohkan, rehabnya tidak dilanjutkan dan juga ada gedung yang tidak ditempati,” ungkapnya.
Baca juga : Menko PMK: Perkuat Koordinasi Terkait Penanganan Bencana
Menindaklanjuti kekurangan shelter di Sumbar tersebut, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto meminta kepada Gubernur Sumbar agar melakukan perhitungan kebutuhan shelter dan segera untuk mengkoordinasikannya dengan BNPB.
“Jika memang shelternya belum cukup dan anggaran terbatas, BNPB akan bantu menambah shelternya. Termasuk juga latihan dan simulasi evakuasi bencana gempa dan tsunami di Sumbar,” terang Letjen TNI Suharyanto.
Menanggapi itu, Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah menyebut pihaknya sangat berterima kasih atas perhatian dari Pemerintah Pusat untuk Sumbar. Peluang tersebut akan segera ditindak lanjutinya melalui OPD terkait.
Baca juga : Sumatra Barat Jadi Pusat Penanggulangan Bencana di Regional Sumatra
"Untuk evakuasi horizontal kita terkendala, selain anggaran, lahannya juga sempit. Jadi yang paling cocok itu memang dengan menyiapkan evakuasi vertikal (shelter) seperti yang disampaikan Pak Menteri. Alhamdulillah itu juga disambut baik oleh Kepala BNPB," ungkap Gubernur Mahyeldi.
Untuk meminimalisir resiko bencana di Sumbar, Mahyeldi mengaku, Pemprov Sumbar telah memiliki Perda tentang Penanggulangan Bencana. Termasuk juga Perda terkait standar bangunan yang aman gempa.
(Z-9)
BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah pesisir untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gempa dan tsunami yang dapat terjadi kapan saja.
KEKHAWATIRAN akan tsunami besar di wilayah Pasifik mulai mereda pada Rabu (30/7), setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 8,8 mengguncang wilayah terpencil di Semenanjung Kamchatka, Rusia.
Pemerintah Jepang hingga saat ini masih belum mengakhiri peringatan tsunami imbas gempa Rusia dengan magnitudo 8,8 yang terjadi pada Rabu, 30 Juli 2025.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pada Rabu (30/7) malam, resmi mengakhiri peringatan tsunami yang sebelumnya dikeluarkan pascagempa Kamchatka di Rusia.
GEMPA bumi yang terjadi di Kamchatka, Rusia sebesar Magnitudo 8,7 dapat meminimalisir jumlah korban didukung karena sistem peringatan dini yang sangat baik.
BNPB menyebut propagasi atau perambatan gelombang laut tsunami akibat gempa M 8,7 yang terjadi wilayah pesisir timur Rusia, masih berlangsung di perairan Indonesia.
Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi yang bisa memicu terjadinya banjir.
TANTANGAN dalam mengatasi dan melakukan mitigasi bencana di dunia saat ini disebut semakin kompleks. Berbagai isu global seperti perubahan iklim hingga tekanan urbanisasi menjadi pemicunya.
VIKTOR Lake tampak serius menulis kata demi kata hingga kalimat diatas secarik kertas. Sepertinya ia memeras otak untuk menciptakan sebuah dongeng.
Workshop ini bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami, menghadapi, dan merespons bencana secara inklusif dengan pendekatan berbasis kearifan lokal.
Sebanyak 69 titik di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kini dikategorikan sebagai kawasan permukiman kumuh.
Dedi memulai langkah dengan melakukan tindakan tegas di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Ini penting untuk mengurangi dampak hujan yang terjadi di kawasan tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved