Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Dinas PUPR-Pera Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Erani berencana maju dalam Pilkada Kabupaten Landak 2024. Dengan pengalaman di pemerintahan Landak, ia yakin bisa membawa hal baik bagi rakyat.
"Tahun 2024 saya ingin maju dalam Pilkada Landak agar bisa berbuat lebih optimal dan berkontribusi nyata melalui kebijakan pembangunan di segala bidang," kata Erani dalam keterangan tertulis, Rabu (27/3).
Erani sendiri bukan orang baru di pemerintahan Kabupaten Landak. Dia tercatat sudah menjadi aparatur pemerintahan selama 23 tahun. Tercatat 3 bupati definitif dan 2 penjabat bupati Landak sudah pernah dilaluinya.
Baca juga : Koalisi Perubahan Terbuka Gandeng Parpol Lain pada Pilgub DKI Jakarta
Berganti kepemimpinan, tetapi Erani tetap dipercaya menjadi bagian pemerintahan Landak. "Pelayanan kepada masyarakat ibadah kepada Tuhan menjadi moto saya dalam mengemban tugas yang dipercayakan," ucapnya.
Selain menjadi ASN, Erani juga aktif terlibat dalam organisasi, baik sosial maupun kegiatan rohani di Kabupaten Landak dan Kalimantan Barat. Melalui DPC PIKI Kabupaten Landak Erani membangun jejaring dengan 60 denominasi gereja lokal dan 900 gereja serta 1500 hamba-hamba Tuhan. Dia bersinergi dengan pemerintah dan lembaga adat.
"Merubah pola pikir dan perilaku masyarakat menjadi tantangan utama, kemiskinan dan keterbelakangan menjadi musuh kita bersama, untuk itu perlu kepedulian dan komitmen kita bersama untuk berkontribusi bagi kemajuan masyarakat," pungkas Erani.
Erani sendiri telah datang ke Partai Demokrat guna mendapat dukungan pencalonan. Ke depan, dia akan kembali mengunjungi partai politik lainnnya. (Z-6)
Pihaknya turut mengimbau seluruh pekerja maupun perusahaan di wilayahnya untuk secara mandiri mendaftarkan pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Satu kendaraan pribadi yang terseret banjir terpaksa di evakuasi warga dengan cara ditarik menggunakan truk.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved