Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KEPALA Dinas PUPR-Pera Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Erani berencana maju dalam Pilkada Kabupaten Landak 2024. Dengan pengalaman di pemerintahan Landak, ia yakin bisa membawa hal baik bagi rakyat.
"Tahun 2024 saya ingin maju dalam Pilkada Landak agar bisa berbuat lebih optimal dan berkontribusi nyata melalui kebijakan pembangunan di segala bidang," kata Erani dalam keterangan tertulis, Rabu (27/3).
Erani sendiri bukan orang baru di pemerintahan Kabupaten Landak. Dia tercatat sudah menjadi aparatur pemerintahan selama 23 tahun. Tercatat 3 bupati definitif dan 2 penjabat bupati Landak sudah pernah dilaluinya.
Baca juga : Koalisi Perubahan Terbuka Gandeng Parpol Lain pada Pilgub DKI Jakarta
Berganti kepemimpinan, tetapi Erani tetap dipercaya menjadi bagian pemerintahan Landak. "Pelayanan kepada masyarakat ibadah kepada Tuhan menjadi moto saya dalam mengemban tugas yang dipercayakan," ucapnya.
Selain menjadi ASN, Erani juga aktif terlibat dalam organisasi, baik sosial maupun kegiatan rohani di Kabupaten Landak dan Kalimantan Barat. Melalui DPC PIKI Kabupaten Landak Erani membangun jejaring dengan 60 denominasi gereja lokal dan 900 gereja serta 1500 hamba-hamba Tuhan. Dia bersinergi dengan pemerintah dan lembaga adat.
"Merubah pola pikir dan perilaku masyarakat menjadi tantangan utama, kemiskinan dan keterbelakangan menjadi musuh kita bersama, untuk itu perlu kepedulian dan komitmen kita bersama untuk berkontribusi bagi kemajuan masyarakat," pungkas Erani.
Erani sendiri telah datang ke Partai Demokrat guna mendapat dukungan pencalonan. Ke depan, dia akan kembali mengunjungi partai politik lainnnya. (Z-6)
Pihaknya turut mengimbau seluruh pekerja maupun perusahaan di wilayahnya untuk secara mandiri mendaftarkan pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Satu kendaraan pribadi yang terseret banjir terpaksa di evakuasi warga dengan cara ditarik menggunakan truk.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
Hinca mengatakan tetap menghormati usulan Cak Imin. Namun, Partai Demorkat tetap mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved