Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni menyerahkan sertipikat tanah untuk situs Makam Sunan Bonang. Sertipikat diberikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Pemerintah Daerah Tuban di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Rabu (27/3).
Situs Makam Sunan Bonang merupakan situs bersejarah yang memiliki nilai religius. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang mengunjungi untuk berziarah. Makam Sunan Bonang juga menjadi tempat untuk mengenang jasa-jasa Sunan Bonang.
"Hari ini sangat spesial, saya dapat berziarah ke Makam Sunan Bonang di Tuban, Jawa Timur sekaligus mewakili Mas Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan sertipikat tanah Situs Makam Sunan Bonang kepada Dinas Pendidikan setempat," katanya.
Baca juga : Jalur Pantura di Tuban Terendam Banjir, Lalulintas Terhambat
Dia mengungkapkan, tanah dengan luas 4.377 meter persegi tersebut disertipikatkan dengan status Hak Pakai atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemenristekdikti) tanpa ada batas akhir selama dipergunakan sebagai situs Makam Sunan Bonang.
"InsyaaAllah dengan pemberian Hak Pakai ini kepada Kemenristekdikti, situs budaya yang memang selalu dikunjungi oleh masyarakat ini kini memiliki kepastian hukum," tegasnya.
Melalui pemberian sertipikat ini, Raja Juli Antoni juga berharap semakin banyak masyarakat yang berziarah sekaligus meningkatkan nilai spiritualitas.
"Semoga semakin banyak yang berziarah, untuk meningkatkan nilai spiritualitas kita," pungkasnya. (RO/Z-1)
Indonesia menegaskan komitmen dalam melindungi keanekaragaman hayati dunia melalui penguatan hutan adat, perlindungan satwa liar, dan pemberantasan kejahatan satwa.
Proses kedatangan Panda hingga akhirnya lahir bayi Panda di Indonesia bukan hal yang singkat, namun melewati 3 kepemimpinan Presiden Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk melibatkan TNI dan Polri untuk investigasi perusahaan penyebab bencana Sumatra.
Kawasan itu juga bersinggungan dengan sejumlah perizinan seperti Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam, PBPH Restorasi Ekosistem, HGU sawit, dan IUP tambang.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengungkapkan bahwa pihaknya masih tengah menyelidiki asal-usul dan status gelondongan kayu yang terbawa banjir.
Legislator PDIP Alex Indra Lukman mencecar Menhut Raja Juli Antoni terkait banjir Sumatra, mendesak pemerintah membuka data tambang ilegal yang diduga menjadi pemicu utama kerusakan hutan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved